Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas PEN Akui Sempat Kewalahan Tangani Penyaluran Bansos yang Melonjak

Kompas.com - 03/11/2020, 19:00 WIB
Ade Miranti Karunia,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Tim Kerja Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Bambang Widianto mengatakan, timnya sempat kewalahan menangani penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat pada awal pandemi Covid-19.

Awalnya, pemerintah hanya mengalokasikan bantuan sosial untuk 15,5 juta rumah tangga yang terdata di Kementerian Sosial. Namun, lantaran pandemi mulai berdampak terhadap perekonomian nasional, jumlah bansos jadi melonjak.

"Tapi pada waktu terjadi pandemi, ekonomi kita melemah, banyak perusahaan mengurangi pekerjanya mereka yang tadinya enggak rentan, punya rumah, punya mobil, tiba-tiba jadi membutuhkan bantuan," katanya dalam diskusi virtual, Selasa (3/11/2020).

Baca juga: Ini Sektor UMKM yang Dinilai Perlu Go Digital

"Nah inilah yang kemudian kami agak sedikit kewalahan menanggulanginya. Karena tiba-tiba dari 15,5 juta itu meningkat jadi 25 persen ke bawah. Padahal di data Kemensos hanya mempunyai 25-40 persen terbawah," sambung Bambang.

Pemerintah, berupaya menyalurkan bantuan sosial terlebih dahulu kepada 25-40 persen rumah tangga terbawah yang terdata di Kemensos. Namun ketika bantuan disalurkan, justru dilaporkan bahwa di daerah-daerah jumlah yang membutuhkan bansos lebih banyak.

"Jadi yang 25-40 persen itu kita berikan bantuan terlebih dahulu, ditingkatkan melalui dana yang ada di Kemensos atau melalui bansos Dana Desa. Tapi, itu pun masih kurang. Karena di daerah-daerah menyampaikan membutuhkan sampai 60 persen rumah tangga terbawah. Makanya di awal kami agak sedikit kelabakan karena kami tidak punya pendaftaran mandiri bantuan sosial," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Kebanjiran Penawaran SUN, Kali Ini Capai Rp 66,2 Triliun

Lebih lanjut kata dia, pemerintah sempat dilema adi awal pandemi. Sebab sebelum pandemi, pemberian bansos disebut tidak pernah mengalami hambatan. Penyalurannya dipastikan sudah sesuai target yakni kepada 15,5 juta keluarga miskin.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus meningkat. Dia mengatakan data per 7 Oktober 2020 tercatat realisasi anggaran PEN mencapai Rp 331,94 triliun.

Angka tersebut setara dengan 47,75 persen dari total pagu yang sebesar Rp 695,2 triliun. Dia pun optimistis realisasi tersebut akan mencapai 99 persen hingga 100 persen pada akhir 2020.

Baca juga: Deretan Rumah Mewah yang Dilelang Online, Harga Tertinggi Rp 67 Miliar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Whats New
Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Work Smart
Dukung 'Green Building', Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Dukung "Green Building", Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Whats New
Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Whats New
Kinerja Pegawai Bea Cukai 'Dirujak' Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Kinerja Pegawai Bea Cukai "Dirujak" Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Whats New
Pembatasan Impor Barang Elektronik Dinilai Bisa Dorong Pemasok Buka Pabrik di RI

Pembatasan Impor Barang Elektronik Dinilai Bisa Dorong Pemasok Buka Pabrik di RI

Whats New
Sukuk Wakaf Ritel adalah Apa? Ini Pengertian dan Karakteristiknya

Sukuk Wakaf Ritel adalah Apa? Ini Pengertian dan Karakteristiknya

Work Smart
Viral Mainan 'Influencer' Tertahan di Bea Cukai, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Viral Mainan "Influencer" Tertahan di Bea Cukai, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Whats New
Harga Emas ANTAM: Detail Harga Terbaru Pada Minggu 28 April 2024

Harga Emas ANTAM: Detail Harga Terbaru Pada Minggu 28 April 2024

Spend Smart
Harga Emas Terbaru 28 April 2024 di Pegadaian

Harga Emas Terbaru 28 April 2024 di Pegadaian

Spend Smart
Investasi Aman, Apa Perbedaan SBSN dan SUN?

Investasi Aman, Apa Perbedaan SBSN dan SUN?

Work Smart
Harga Bahan Pokok Minggu 28 April 2024, Harga Daging Ayam Ras Naik

Harga Bahan Pokok Minggu 28 April 2024, Harga Daging Ayam Ras Naik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com