Satgas PEN Akui Sempat Kewalahan Tangani Penyaluran Bansos yang Melonjak

Kompas.com - 03/11/2020, 19:00 WIB
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATPekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Tim Kerja Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Bambang Widianto mengatakan, timnya sempat kewalahan menangani penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat pada awal pandemi Covid-19.

Awalnya, pemerintah hanya mengalokasikan bantuan sosial untuk 15,5 juta rumah tangga yang terdata di Kementerian Sosial. Namun, lantaran pandemi mulai berdampak terhadap perekonomian nasional, jumlah bansos jadi melonjak.

"Tapi pada waktu terjadi pandemi, ekonomi kita melemah, banyak perusahaan mengurangi pekerjanya mereka yang tadinya enggak rentan, punya rumah, punya mobil, tiba-tiba jadi membutuhkan bantuan," katanya dalam diskusi virtual, Selasa (3/11/2020).

Baca juga: Ini Sektor UMKM yang Dinilai Perlu Go Digital

"Nah inilah yang kemudian kami agak sedikit kewalahan menanggulanginya. Karena tiba-tiba dari 15,5 juta itu meningkat jadi 25 persen ke bawah. Padahal di data Kemensos hanya mempunyai 25-40 persen terbawah," sambung Bambang.

Pemerintah, berupaya menyalurkan bantuan sosial terlebih dahulu kepada 25-40 persen rumah tangga terbawah yang terdata di Kemensos. Namun ketika bantuan disalurkan, justru dilaporkan bahwa di daerah-daerah jumlah yang membutuhkan bansos lebih banyak.

"Jadi yang 25-40 persen itu kita berikan bantuan terlebih dahulu, ditingkatkan melalui dana yang ada di Kemensos atau melalui bansos Dana Desa. Tapi, itu pun masih kurang. Karena di daerah-daerah menyampaikan membutuhkan sampai 60 persen rumah tangga terbawah. Makanya di awal kami agak sedikit kelabakan karena kami tidak punya pendaftaran mandiri bantuan sosial," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Kebanjiran Penawaran SUN, Kali Ini Capai Rp 66,2 Triliun

Lebih lanjut kata dia, pemerintah sempat dilema adi awal pandemi. Sebab sebelum pandemi, pemberian bansos disebut tidak pernah mengalami hambatan. Penyalurannya dipastikan sudah sesuai target yakni kepada 15,5 juta keluarga miskin.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus meningkat. Dia mengatakan data per 7 Oktober 2020 tercatat realisasi anggaran PEN mencapai Rp 331,94 triliun.

Angka tersebut setara dengan 47,75 persen dari total pagu yang sebesar Rp 695,2 triliun. Dia pun optimistis realisasi tersebut akan mencapai 99 persen hingga 100 persen pada akhir 2020.

Baca juga: Deretan Rumah Mewah yang Dilelang Online, Harga Tertinggi Rp 67 Miliar



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X