OJK Minta Asosiasi Fintech Disiplinkan Para Anggotanya

Kompas.com - 18/11/2020, 12:49 WIB
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Wimboh Santoso memberikan keterangan kepada wartawan hasil rapat perdana DK OJK periode 2017-2022 di Jakarta, Kamis (20/7/2017).  Rapat tersebut memutuskan Wimboh sebagai ketua DK OJK, Nurhaida sebagai Wakil Ketua, Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan NonBank, Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit, Tirta Segara sebagai Anggota Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Mirza Adityaswara sebagai Anggota Dewan Komisioner ex-officio Bank Indonesia dan Mardiasmo sebagai Anggota Dewan Komisioner ex-officio Kementerian Keuangan. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKetua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Wimboh Santoso memberikan keterangan kepada wartawan hasil rapat perdana DK OJK periode 2017-2022 di Jakarta, Kamis (20/7/2017). Rapat tersebut memutuskan Wimboh sebagai ketua DK OJK, Nurhaida sebagai Wakil Ketua, Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan NonBank, Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit, Tirta Segara sebagai Anggota Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Mirza Adityaswara sebagai Anggota Dewan Komisioner ex-officio Bank Indonesia dan Mardiasmo sebagai Anggota Dewan Komisioner ex-officio Kementerian Keuangan.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) meminta asosiasi fintech di Indonesia menjadi frontliner dalam menegakkan kedisiplinan anggotanya dan menyelesaikan setiap masalah yang muncul.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan, peran asosiasi sebagai frontliner ini dibutuhkan karena masih banyak masyarakat yang mengadu ke OJK ketika berhubungan dengan fintech, utamanya fintech peer to peer (P2P) lending.

"Kalau sampai sekian ribu orang merasa dirugikan datang ke OJK, nah ini kami pertanyakan peran SRO (Self Regulatory Organization) ini," kata Wimboh dalam diskusi 1 tahun Institute of Social Economic Digital secara virtual, Rabu (18/11/2020).

Baca juga: Jokowi Sorot Tender Proyek Konstruksi yang Belum Rampung

Selain menindaktegas dan mendisiplikan fintech yang melanggar, Wimboh juga meminta asosiasi turun tangan mengedukasi masyarakat.

Menurut Wimboh, masyarakat perlu diedukasi secara terus menerus lantaran tingkat literasi keuangan digital di Indonesia masih rendah, hanya 35,51 persen. Sedangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 76,19 persen.

Tingkat inklusi yang tidak sejajar dengan tingkat literasi membuat masyarakat rentan tertipu, utamanya masyarakat pedesaan yang baru menggunakan aplikasi keuangan digital.

"Untuk itu kami harapkan peran SRO melakukan di lapangan termasuk edukasi, menyelesaikan dispute, mendisiplinkan pelakunya. Kami sepakat bahwa ada code of conduct, yang bandel tolong di-enforce," sebut Wimboh.

Pihaknya pun menegaskan, OJK akan mendukung dan memfasilitasi langkah asosiasi untuk menegakkan hal tersebut. OJK telah membuat beragam regulasi yang menjadi acuan para penyelenggara dalam menawarkan produknya.

"Platform-nya seperti apa, kita fasilitasi. Yang penting SRO ini harus selesaikan, harus menegakkan kedisiplinan semua," pungkas Wimboh.

Baca juga: Luhut Bertemu Trump, Ini yang Dibicarakan



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X