Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Kompas.com - 25/11/2020, 20:10 WIB
Ilustrasi uang KOMPAS.com/NURWAHIDAHIlustrasi uang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, program penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di sektor ketenagakerjaan telah diterima oleh lebih dari 30 juta penerima.

Ida mengatakan, jumlah tersebut melampaui jumlah pekerja terdampak pandemi hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencapai 29,2 juta orang.

"Jika dilihat beberapa program strategis, jika dijumlahkan total penerima lebih dari 30 juta orang, ini yang saya sampaikan di lingkukan Kementerian Ketenagakerjaan," ujar Ida ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (25/11/2020).

Baca juga: Menaker Sebut Rata-rata Gaji Penerima Subsidi Upah Rp 3,1 Juta

Ida pun merinci, program-program tersebut terdiri atas bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji yang menyasar 12,4 juta pekerja.

Selain itu, juga ada banpres produktif yang disalurkan kepada pelaku usaha mikro.

"Banyak sekali sektor usaha yang dulunya sebelum pandemi itu pekerja formal, kemudian karena pandemi akhirnya masuk ke informal, maka program pemerintah adalah memberikan bantuan usaha produktif mikro, menyasar ke 12 juta orang," jelas Ida.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu ada pula program Kartu Prakerja yang diterima 5,59 juta orang, kemudian program padat karya di Kemenaker, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian KKP, yang menyasar pada 2,6 juta orang.

"Itu tadi semua total program penanganan pandemi ini menyasar 32,6 juta orang," jelas Ida.

Ida pun mengatakan, beragam program pemerintah tersebut disalurkan kepada penerima by name by address.

Baca juga: Kendala Penyaluran Subsidi Gaji, Rekening Penerima Bermasalah hingga Data Tak Lengkap

Artinya, identitas penerima bantuan jelas dikenali berdasarkan data kependudukan yang ada.

"Subsidi gaji datanya ada, banpres data juga ada di Kemenkop, Kartu Prakerja di Kemenko Perekonomian, dan padat karya di masing-masing Kementerian/Lembaga, semua ada datanya," ujar Ida.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Melonjak, Industri Ritel Bisa Kembali Terpuruk

Kasus Covid-19 Melonjak, Industri Ritel Bisa Kembali Terpuruk

Whats New
Sempat Menguat, Harga Bitcoin dkk Hari Ini Turun Tipis

Sempat Menguat, Harga Bitcoin dkk Hari Ini Turun Tipis

Whats New
Berharap PTDI “Sukses” Jualan Pesawat, bagaikan Pungguk Merindukan Bulan

Berharap PTDI “Sukses” Jualan Pesawat, bagaikan Pungguk Merindukan Bulan

Whats New
Sri Mulyani Makin Waspadai Dampak Penyebaran Varian Baru Covid-19 ke Ekonomi

Sri Mulyani Makin Waspadai Dampak Penyebaran Varian Baru Covid-19 ke Ekonomi

Whats New
Erick Thohir Targetkan BUMN Setor Dividen Rp 35 Triliun Tahun Ini

Erick Thohir Targetkan BUMN Setor Dividen Rp 35 Triliun Tahun Ini

Whats New
K-24 Indonesia Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA hingga S1

K-24 Indonesia Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA hingga S1

Work Smart
Himbara Batalkan Rencana Pengenaan Tarif ATM Link, KKI Cabut Laporan di KPPU

Himbara Batalkan Rencana Pengenaan Tarif ATM Link, KKI Cabut Laporan di KPPU

Whats New
Apa Itu Paylater? Simak Definisi, Contoh, dan Tips agar Tak Terjebak

Apa Itu Paylater? Simak Definisi, Contoh, dan Tips agar Tak Terjebak

Whats New
OJK Ungkap Pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi bagi Pengguna Pinjol

OJK Ungkap Pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi bagi Pengguna Pinjol

Whats New
Kuartal I-2021, Lippo Karawaci Kantongi Pendapatan Rp 3,41 Triliun

Kuartal I-2021, Lippo Karawaci Kantongi Pendapatan Rp 3,41 Triliun

Rilis
Kemenko Perekonomian: Revisi PP 109 Tahun 2012 Belum Urgen

Kemenko Perekonomian: Revisi PP 109 Tahun 2012 Belum Urgen

Whats New
Simak Rincian Biaya Sertifikasi Produk Halal dari Sri Mulyani

Simak Rincian Biaya Sertifikasi Produk Halal dari Sri Mulyani

Whats New
Sidang IMO MEPC ke-76 Alot, RI Mentahkan Usul Eropa soal Reduksi Emisi

Sidang IMO MEPC ke-76 Alot, RI Mentahkan Usul Eropa soal Reduksi Emisi

Whats New
Usai Terbitkan Obligasi, Adhi Commuter Properti Kembangkan Dua Proyek

Usai Terbitkan Obligasi, Adhi Commuter Properti Kembangkan Dua Proyek

Whats New
Ahok Usulkan Fasilitas Kartu Kredit untuk Komisaris dan Direksi Pertamina Dicabut

Ahok Usulkan Fasilitas Kartu Kredit untuk Komisaris dan Direksi Pertamina Dicabut

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X