Produksi 1 Juta Barel Per Hari Dinilai Jadi Kebangkitan Industri Hulu Migas Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencanangkan target produksi 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada tahun 2030, sebagai tanda kebangkitan industri hulu migas Indonesia.

Jika target dapat tercapai, hal itu akan menjadi puncak produksi baru bagi Indonesia. Sebab, produksi saat itu akan setara 3,2 juta barel per hari.

Target produksi yang diinisiasi SKK Migas ini mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam Konvensi 2020 International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas yang diadakan baru-baru ini, di Jakarta.

Baca juga: SKK Migas: Sejak 1998, Produksi Minyak RI Berada dalam Tren Menurun

Semua pihak menyadari pencapaian target tersebut dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang baik. Salah satunya dapat menekan defisit perdagangan migas.

Apalagi, dalam dua tahun terakhir, besarnya impor migas disebut menjadi beban dalam neraca dagang dan turut memperlebar defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah sadar betul industri hulu migas memegang peranan strategis untuk mendukung program pertumbuhan ekonomi. Bukan hanya sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai lokomotif pergerakan perekonomian.

“Industri migas setiap tahun berinvestasi sebesar 10 milliar Dollar AS dengan faktor multiplier effect yang bisa mencapai 1,6 kali dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi. Sebagai sumber energi dan bahan baku, industri migas memegang peranan penting dalam mendukung pengembangan industri di Indonesia,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Senin (14/12/2020).

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif menambahkan, untuk mendukung peningkatan produksi pemerintah telah membuat beberapa kebijakan, antara lain penurunan harga gas untuk mendorong tumbuhnya industri, pelonggaran perpajakan, dan fleksibilitas sistem fiskal untuk meningkatkan data tarik investasi migas serta meningkatkan keekonomian pengembangan lapangan.

Menurut Arifin, Kementerian ESDM juga telah melakukan sejumlah upaya untuk mengurangi ketidakpastian dalam investasi usaha hulu migas dengan penyederhanaan perizinan, penyediaan dan keterbukaan data, dan integrasi hulu-hilir serta stimulus fiskal.