Sri Mulyani: Indonesia Masih Dianggap Berisiko Tinggi dari Sisi Pelanggaran dan Korupsi

Kompas.com - 23/12/2020, 11:11 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (24/2/2019). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (24/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti situasi Indonesia saat ini yang masih rentan terhadap praktik korupsi serta penyelewengan tata kelola.

Bendahara Negara itu menjelaskan, Indonesia hingga saat ini di mata dunia masih dianggap sebagai negara yang memiliki risiko tinggi dari sisi pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan.

"Indonesia sebagai suatu negara masih dianggap sebagai negara yang punya risiko tinggi dari sisi tata kelola, dari sisi korupsi, dari sisi pelanggaran," jelas Sri Mulyani dalam Rakornas AAIPI, Rabu (23/12/2020).

Baca juga: Anggaran Infrastruktur Tahun Depan Naik Tajam, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Untuk itu, Sri Mulyani meminta agar auditor internal pemerintah harus bekerja ekstra dalam menjaga kepercayaan publik di tengah situasi pandemi.

Pasalnya, situasi yang ia sebutkan sebelumnya sudah terjadi bahkan sejak Indonesia tidak dihadapkan pada krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

"Jadi kita secara profesional sebagai sebuah asosiasi untuk para internal auditor pemerintah sudah selayaknya dan seharusnya tidak merasa puas, itu bahkan dalam suasana yang biasa," ujar dia.

Saat ini, Sri Mulyani mengatakan, Indonesia dihadapkan pada situasi pandemi Covid-19.

Pandemi telah memberikan dampak terhadap masyarakat, baik dari segi ekonomi dan sosial.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut 56 Persen Surat Utang Negara Dikantongi Ibu-ibu

Untuk itu, pemerintah pun bergerak cepat dengan mengubah anggaran tahun ini dengan menambahkan Rp 695,2 triliun sebagai alokasi untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Auditor internal pemerintah pun dihadapkan pada kondisi di mana harus memperbaiki reputasi Indonesia sebagai negara dengan pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik, sekaligus kondisi pandemi yang mengharuskan pemerintahan bekerja cepat.

"Jadi bayangkan dari sisi substansi, cara kita melihat masalah, pandemi ini menambahkan lagi beban atau tanggung jawab atau tantangan bagi bara api aparat internal pemerintahan," ujar Sri Mulyani.

"Dalam suasana normal saja tadi saya sebutkan, kita sudah memiliki tanggung jawab dan beban untuk tujuan meningkatkan reputasi sebagai negara dan pemerintahan yang bersih, apalagi ditambah dengan pandemi, kita harus begerak cepat," jelas dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Zoom Kucurkan 100 Juta Dollar ke Aplikasi yang yang Gunakan Teknologinya

Zoom Kucurkan 100 Juta Dollar ke Aplikasi yang yang Gunakan Teknologinya

Whats New
PTPN III Rampungkan Proses Restrukturisasi Senilai Rp 41 Triliun

PTPN III Rampungkan Proses Restrukturisasi Senilai Rp 41 Triliun

Rilis
Bank Hana Fasilitasi Green Loan Chandra Asri Sebesar Rp 188,5 Miliar

Bank Hana Fasilitasi Green Loan Chandra Asri Sebesar Rp 188,5 Miliar

Whats New
AP I Catat Jumlah Penumpang Pesawat Capai 6,12 Juta di Kuartal I-2021

AP I Catat Jumlah Penumpang Pesawat Capai 6,12 Juta di Kuartal I-2021

Whats New
Adaro Energy Jajaki Lini Bisnis ke Sektor Energi Hijau

Adaro Energy Jajaki Lini Bisnis ke Sektor Energi Hijau

Whats New
Ingin Jadi Agen Frozen Food Fiesta? Simak Cara Daftar dan Persyaratannya

Ingin Jadi Agen Frozen Food Fiesta? Simak Cara Daftar dan Persyaratannya

Smartpreneur
Siap-siap, Transaksi Mata Uang Kripto Bakal Kena Pajak

Siap-siap, Transaksi Mata Uang Kripto Bakal Kena Pajak

Whats New
Cerita Boy Thohir, Bos Adaro yang Pernah Masuk ICU 11 Hari karena Covid-19

Cerita Boy Thohir, Bos Adaro yang Pernah Masuk ICU 11 Hari karena Covid-19

Whats New
Mengenal Zakat Mal: Pengertian, Hukum, dan Cara Menghitungnya

Mengenal Zakat Mal: Pengertian, Hukum, dan Cara Menghitungnya

Whats New
Neraca Perdagangan Surplus Karena UMKM Ekspor Terus Tumbuh

Neraca Perdagangan Surplus Karena UMKM Ekspor Terus Tumbuh

Whats New
OJK Minta Perusahaan Asuransi Selesaikan Aduan Nasabah terkait Unitlink

OJK Minta Perusahaan Asuransi Selesaikan Aduan Nasabah terkait Unitlink

Whats New
Dari 64,2 Juta UMKM di Indonesia, Baru 13 Persen yang Telah Lakukan Digitalisasi

Dari 64,2 Juta UMKM di Indonesia, Baru 13 Persen yang Telah Lakukan Digitalisasi

Whats New
Menaker: Belum Ada Perusahaan yang Menyatakan Tidak Mampu Bayar THR

Menaker: Belum Ada Perusahaan yang Menyatakan Tidak Mampu Bayar THR

Whats New
Gojek-Tokopedia Merger, Bos Gojek Andre Soelistyo Disebut Jadi Pemimpinnya

Gojek-Tokopedia Merger, Bos Gojek Andre Soelistyo Disebut Jadi Pemimpinnya

Whats New
[TREN EDUKASI KOMPASIANA] 'Reading Habit' pada Siswa | Pendidikan Perempuan dan Kesuksesannya | Mengatasi Ujian Bahasa Indonesia yang Sulit

[TREN EDUKASI KOMPASIANA] "Reading Habit" pada Siswa | Pendidikan Perempuan dan Kesuksesannya | Mengatasi Ujian Bahasa Indonesia yang Sulit

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X