Sri Mulyani: Indonesia Masih Dianggap Berisiko Tinggi dari Sisi Pelanggaran dan Korupsi

Kompas.com - 23/12/2020, 11:11 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (24/2/2019). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (24/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti situasi Indonesia saat ini yang masih rentan terhadap praktik korupsi serta penyelewengan tata kelola.

Bendahara Negara itu menjelaskan, Indonesia hingga saat ini di mata dunia masih dianggap sebagai negara yang memiliki risiko tinggi dari sisi pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan.

"Indonesia sebagai suatu negara masih dianggap sebagai negara yang punya risiko tinggi dari sisi tata kelola, dari sisi korupsi, dari sisi pelanggaran," jelas Sri Mulyani dalam Rakornas AAIPI, Rabu (23/12/2020).

Baca juga: Anggaran Infrastruktur Tahun Depan Naik Tajam, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Untuk itu, Sri Mulyani meminta agar auditor internal pemerintah harus bekerja ekstra dalam menjaga kepercayaan publik di tengah situasi pandemi.

Pasalnya, situasi yang ia sebutkan sebelumnya sudah terjadi bahkan sejak Indonesia tidak dihadapkan pada krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

"Jadi kita secara profesional sebagai sebuah asosiasi untuk para internal auditor pemerintah sudah selayaknya dan seharusnya tidak merasa puas, itu bahkan dalam suasana yang biasa," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat ini, Sri Mulyani mengatakan, Indonesia dihadapkan pada situasi pandemi Covid-19.

Pandemi telah memberikan dampak terhadap masyarakat, baik dari segi ekonomi dan sosial.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut 56 Persen Surat Utang Negara Dikantongi Ibu-ibu

Untuk itu, pemerintah pun bergerak cepat dengan mengubah anggaran tahun ini dengan menambahkan Rp 695,2 triliun sebagai alokasi untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Auditor internal pemerintah pun dihadapkan pada kondisi di mana harus memperbaiki reputasi Indonesia sebagai negara dengan pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik, sekaligus kondisi pandemi yang mengharuskan pemerintahan bekerja cepat.

"Jadi bayangkan dari sisi substansi, cara kita melihat masalah, pandemi ini menambahkan lagi beban atau tanggung jawab atau tantangan bagi bara api aparat internal pemerintahan," ujar Sri Mulyani.

"Dalam suasana normal saja tadi saya sebutkan, kita sudah memiliki tanggung jawab dan beban untuk tujuan meningkatkan reputasi sebagai negara dan pemerintahan yang bersih, apalagi ditambah dengan pandemi, kita harus begerak cepat," jelas dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendag: Nilai Ekspor RI Agustus 2021 Tertinggi Sepanjang Sejarah

Mendag: Nilai Ekspor RI Agustus 2021 Tertinggi Sepanjang Sejarah

Whats New
Erick Thohir: Ketergantungan dengan Produk Impor Harus Ditekan

Erick Thohir: Ketergantungan dengan Produk Impor Harus Ditekan

Rilis
BCA Sudah Raup Laba Bersih Rp 23,2 Triliun hingga September 2021

BCA Sudah Raup Laba Bersih Rp 23,2 Triliun hingga September 2021

Whats New
Kemenhub Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Kemenhub Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Whats New
Nasabah Tak Perlu Bayar Utang ke Pinjol Ilegal, Apa Dasar Hukumnya?

Nasabah Tak Perlu Bayar Utang ke Pinjol Ilegal, Apa Dasar Hukumnya?

Whats New
Lelang 7 Seri SUN Pekan Depan, Pemerintah Targetkan Serap Rp 8 Triliun

Lelang 7 Seri SUN Pekan Depan, Pemerintah Targetkan Serap Rp 8 Triliun

Whats New
Anak Usia 12 Tahun ke Bawah Kini Boleh Naik Pesawat

Anak Usia 12 Tahun ke Bawah Kini Boleh Naik Pesawat

Whats New
Niat Hati Buat Aduan pada CS Bank lewat Media Sosial Malah Kena Jebakan Penipuan

Niat Hati Buat Aduan pada CS Bank lewat Media Sosial Malah Kena Jebakan Penipuan

BrandzView
IHSG dan Rupiah Ditutup Melemah Sore Ini

IHSG dan Rupiah Ditutup Melemah Sore Ini

Whats New
Penjualan Kendaraan Diprediksi Capai 900.000 Unit Tahun Depan

Penjualan Kendaraan Diprediksi Capai 900.000 Unit Tahun Depan

Whats New
Dorong Penggunaan Kendaraan Listrik, Pemerintah Bakal Setop Penjualan Mobil Konvensional pada 2050

Dorong Penggunaan Kendaraan Listrik, Pemerintah Bakal Setop Penjualan Mobil Konvensional pada 2050

Whats New
Naik 35 Persen, Laba Bersih BTN Capai Rp 1,52 Triliun hingga Kuartal III 2021

Naik 35 Persen, Laba Bersih BTN Capai Rp 1,52 Triliun hingga Kuartal III 2021

Whats New
Pembangkit Listrik Tenaga Fosil Akan Hilang dari Indonesia pada 2060

Pembangkit Listrik Tenaga Fosil Akan Hilang dari Indonesia pada 2060

Whats New
Lewat 'Transformasi Perluasan Kesempatan Kerja', Kemenaker Kembangkan Kewirausahaan Efektif

Lewat "Transformasi Perluasan Kesempatan Kerja", Kemenaker Kembangkan Kewirausahaan Efektif

Rilis
Pandemi Covid-19 Membuat Digitalisasi Jadi Keniscayaan bagi Perbankan

Pandemi Covid-19 Membuat Digitalisasi Jadi Keniscayaan bagi Perbankan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.