Kompas.com - 15/01/2021, 23:51 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) bersiap disuntik dosis pertama vaksin Covid-19 produksi Sinovac oleh vaksinator Wakil Ketua Dokter Kepresidenan Prof Abdul Mutalib (kanan) di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/1/2021). Penyuntikan perdana vaksin Covid-19 ke Presiden Joko Widodo tersebut menandai dimulainya program vaksinasi di Indonesia. HO/SETPRES/AGUS SUPARTOPresiden Joko Widodo (tengah) bersiap disuntik dosis pertama vaksin Covid-19 produksi Sinovac oleh vaksinator Wakil Ketua Dokter Kepresidenan Prof Abdul Mutalib (kanan) di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/1/2021). Penyuntikan perdana vaksin Covid-19 ke Presiden Joko Widodo tersebut menandai dimulainya program vaksinasi di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), menuturkan program vaksinasi adalah sebuah 'game changer' untuk mengendalikan pandemi Covid-19 dan menjadi kunci yang menentukan pulihnya kehidupan masyarakat termasuk aspek perekonomian.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi yang hadir secara virtual di Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021, Jakarta, Jumat (15/1/2021).

“Pengendalian pandemi terutama melalui vaksinasi adalah game changer, adalah kunci yang sangat menentukan agar masyarakat bisa bekerja kembali," jelas Jokowi dilansir dari Antara.

"Anak-anak kita bisa belajar di sekolah lagi, dan agar kita bisa kembali beribadah dengan tenang, dan juga agar perekonomian nasional kita bisa segera bangkit,” kata Jokowi lagi.

Baca juga: Untuk Vaksinasi, Ini Pos Anggaran K/L yang Bakal Dipangkas Sri Mulyani

Ia meminta semua pihak optimistis menjalani 2021 karena tahun ini akan menjadi titik balik dari permasalahan pandemi Covid-19 yang dialami di 2020.

Dia berharap meskipun nantinya kesehatan nasional berangsur pulih, masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Meskipun nantinya, meskipun sudah divaksin. Ini selalu saya sampaikan tetap yang namanya disiplin protokol kesehatan tetap harus dijalankan dengan ketat sampai seluruh dunia kembali normal tanpa pandemi,” ujar dia.

Jokowi juga menjamin program vaksinasi gratis Covid-19 yang telah dimulai pada Rabu (13/1/2021) lalu, akan terus dilanjutkan hingga mencapai target penerima vaksin untuk menciptakan kekebalan komunal.

Baca juga: Vaksinasi Dimulai, Benarkah Bisa Percepat Pemulihan Ekonomi?

Program vaksinasi gratis yang menyasar 181,5 juta masyarakat Indonesia ini tidak disusun secara mendadak, namun telah dirumuskan sejak lama oleh pemerintah agar efektif menciptakan kekebalan komunal guna menghentikan pandemi Covid-19.

“Sistem pendukung vaksinasi juga telah direncanakan dan telah siap sejak beberapa bulan lalu. Ini adalah sebuah langkah penting, langkah bersama kita," ungkap Jokowi.

"Untuk membawa bangsa kita keluar dari pandemi, memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan pada rakyat serta akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional secara cepat,” imbuh dia.

Jokowi juga memastikan pemerintah telah mengamankan 426 juta dosis vaksin untuk masyarakat, yang berasal dari empat perusahaan dan negara yang berbeda.

Baca juga: Manajemen Komunikasi Pemerintah soal Vaksinasi Covid-19 Dinilai Lemah

“Dengan vaksinasi massal ini kita berharap akan muncul herd immunity (kekebalan komunal)s ehingga risiko penyebaran Covid-19 akan berhenti dan kegiatan perekonomian akan sepenuhnya pulih kembali,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menginstruksikan kepada setiap Kementerian/Lembaga untuk melakukan realokasi dan recofusing anggaran belanja di tahun 2021 ini.

"Menkeu memang sudah menyampaikan ke semua K/L, rencana realokasi dan refocusing belanja K/L tahun 2021, berdasarkan arahan Presiden, yang telah disampaikan beberapa hari yang lalu," jelas Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani kepada Kompas.com.

Askolani pun menjelaskan, realokasi anggaran tersebut juga digunakan untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Baca juga: Ini Timeline Vaksinasi Covid-19 di Indonesia

Nantinya, anggaran K/L yang akan dilakukan realokasi dan refocusing yakni belanja non operasional yang tidak mendesak, serta ditujukan untuk semakin mempertajam kegiatan dan anggaran belanja K/L.

Di dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-30/MK/02/2021 dijelaskan kriteria penghematan belanja K/L TA 2021 difokuskan pada belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, bantuan kepada masyarakat/Pemda yang bukan arahan presiden, juga pembangunan gedung kantor.

Selain itu juga pengadaan kendaraan dan peralatan/mesin, sisa dana lelang dan atau swakelola, anggaran dari kegaitan yang belum dikontrakkan atau tidak memungkinan untuk dilaksanakan, serta kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda dan dibatalkan.

"Langkah dari realokasi dan refocusing belanja K/L tersebut diharapkan akan dapat diselesaikan dalam waktu secepatnya oleh K/L, agar selanjutnya dapat fokus dalam pelaksanaan kegiatan dan progam pembangunan masing-masing K/L dalam waktu singkat, terutama untuk kegiatan-kegiatan prioritas," ujar Askolani.

Baca juga: Erick Thohir: Vaksinasi Covid-19 Jadi Kesempatan untuk Perbaiki Database Kependudukan



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Hal-hal yang Perlu Diketahui dari Periset

[KURASI KOMPASIANA] Hal-hal yang Perlu Diketahui dari Periset

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Jelajah Masjid-masjid yang Memesona di Indonesia

[KURASI KOMPASIANA] Jelajah Masjid-masjid yang Memesona di Indonesia

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Membeli Smartphone yang Sedang Tren? Tidak Masalah, Asal Sesuai dengan Fungsi dan Budget

[KURASI KOMPASIANA] Membeli Smartphone yang Sedang Tren? Tidak Masalah, Asal Sesuai dengan Fungsi dan Budget

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Kiat-kiat Ketika Menawar | Belanja Jadi Self Reward | Mendalami Prinsip Minimalis

[KURASI KOMPASIANA] Kiat-kiat Ketika Menawar | Belanja Jadi Self Reward | Mendalami Prinsip Minimalis

Rilis
Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Whats New
Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Whats New
Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Whats New
Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Whats New
Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Whats New
Simak Tips Menata Kembali Keuangan Setelah Lebaran

Simak Tips Menata Kembali Keuangan Setelah Lebaran

Spend Smart
Bayar Denda ke Pemerintah China, Alibaba Rugi Rp 12,01 Triliun

Bayar Denda ke Pemerintah China, Alibaba Rugi Rp 12,01 Triliun

Whats New
Rincian Biaya dan Syarat Daftar Sertifikasi Debt Collector

Rincian Biaya dan Syarat Daftar Sertifikasi Debt Collector

Whats New
Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika, Erick Thohir: Silakan Berkarier di Tempat Lain!

Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika, Erick Thohir: Silakan Berkarier di Tempat Lain!

Whats New
Profil Direksi Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick Thohir

Profil Direksi Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick Thohir

Whats New
Daftar 11 Titik Rapid Test Antigen Gratis di Jalur Darat Jawa Barat

Daftar 11 Titik Rapid Test Antigen Gratis di Jalur Darat Jawa Barat

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X