Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Atasi Pengangguran dan Ledakan PHK, Ini Upaya Menaker

Kompas.com - 04/02/2021, 11:49 WIB

"Selain cash benefit, pekerja bisa memanfaatkan pelatihan kerja agar skill-nya dapat di-upgrade atau re-skilling agar sesuai dengan tempat kerja yang dituju, serta adanya manfaat informasi pasar kerja yang dapat membantu pekerja untuk bisa bekerja kembali," kata Ida.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memperkirakan jumlah kasus PHK melonjak pada 2021. Hal ini dilatarbelakangi kondisi ekonomi Indonesia tahun ini dan pandemi Covid-19.

Dia menyebutkan, fase ledakan PHK yang pertama yang dirumahkan ataupun yang di-PHK mendekati 3 juta hingga 4 juta orang. Sebanyak 387.000 orang yang mengalami PHK di antaranya bersumber dari sektor pariwisata dan UMKM.

Di sisi lain, lanjut Iqbal, realisasi investasi belum bisa dibuktikan, malah ledakan PHK sudah terjadi di mana-mana. Sebab, menurut dia, ledakan PHK sudah menyentuh industri manufaktur. Bahkan, ke depannya tidak menutup kemungkinan akan merambah ke sektor kesehatan.

Menurut catatan KSPI, sepanjang 2021, PHK telah merambah di industri tekstil, garmen, sepatu, dan industri otomotif. Bahkan, dalam industri perbankan dan ritel sudah ada PHK. Industri farmasi yang tidak terkait dengan Covid-19 pun, kata Iqbal, sudah ada yang melakukan PHK.

Baca juga: Menaker Klaim Angka PHK Masih Kecil

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nasib Zoom, Dulu Jadi Pelopor 'Meeting Online' Saat Pandemi Covid-19, Kini PHK 1.300 Karyawan...

Nasib Zoom, Dulu Jadi Pelopor "Meeting Online" Saat Pandemi Covid-19, Kini PHK 1.300 Karyawan...

Whats New
Melesat 29,11 Persen, Bank DKI Kantongi Laba Bersih Rp 939,11 Miliar di 2022

Melesat 29,11 Persen, Bank DKI Kantongi Laba Bersih Rp 939,11 Miliar di 2022

Rilis
Aprindo: Tutupnya Gerai Makanan dan Minuman adalah Keniscayaan karena Tidak Adaptif

Aprindo: Tutupnya Gerai Makanan dan Minuman adalah Keniscayaan karena Tidak Adaptif

Whats New
Fluktuatif, IHSG Sesi I Ditutup Naik Tipis

Fluktuatif, IHSG Sesi I Ditutup Naik Tipis

Whats New
Persiapan Ramadhan 2023, Bapanas Minta Bulog dan ID Food Percepat Impor Daging Sapi

Persiapan Ramadhan 2023, Bapanas Minta Bulog dan ID Food Percepat Impor Daging Sapi

Whats New
IBK Indonesia Akan Right Issue Senilai Rp 1,2 Triliun

IBK Indonesia Akan Right Issue Senilai Rp 1,2 Triliun

Whats New
Nasabah Keluhkan Aplikasi M-BCA Error, BCA: Kini Sudah Normal

Nasabah Keluhkan Aplikasi M-BCA Error, BCA: Kini Sudah Normal

Whats New
Aprindo Bantah Gerai Transmart Tutup karena Bangkrut

Aprindo Bantah Gerai Transmart Tutup karena Bangkrut

Whats New
Gelar IPO, Hillcon Kelebihan Permintaan 1,3 Kali

Gelar IPO, Hillcon Kelebihan Permintaan 1,3 Kali

Whats New
Cerita dari Negeri Kaya Sawit, Harga Minyak Goreng yang Terus Digoreng

Cerita dari Negeri Kaya Sawit, Harga Minyak Goreng yang Terus Digoreng

Whats New
Aprindo Bantah Ritel Jadi Penyebab Minyakita Langka

Aprindo Bantah Ritel Jadi Penyebab Minyakita Langka

Whats New
Kreditur Tolak Putusan Perdamaian, Bos Garuda: Kami Belum Menerima Pemberitahuan Resmi dari Pengadilan

Kreditur Tolak Putusan Perdamaian, Bos Garuda: Kami Belum Menerima Pemberitahuan Resmi dari Pengadilan

Whats New
Terbukti Mengemplang Pajak, Perusahaan di Bantul Kena Denda Rp 93,56 Miliar

Terbukti Mengemplang Pajak, Perusahaan di Bantul Kena Denda Rp 93,56 Miliar

Whats New
Dapat Restu Luhut, Tarif Baru Masuk Borobudur Diperkirakan Rp 150.000

Dapat Restu Luhut, Tarif Baru Masuk Borobudur Diperkirakan Rp 150.000

Spend Smart
Masyarakat Menjerit, Pemerintah Putar Otak Atasi Lonjakan Harga dan Stok MinyaKita

Masyarakat Menjerit, Pemerintah Putar Otak Atasi Lonjakan Harga dan Stok MinyaKita

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+