BRIN

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BRIN memiliki tugas menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.

Hak Kekayaan Intelektual: "The Art of Compromised"

Kompas.com - 08/02/2021, 05:09 WIB
ilustrasi shutterstockilustrasi

Oleh: Ferianto

HAK Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai rezim perlindungan hukum atas kekayaan intelektual berupa invensi (penemuan) bidang teknologi; ilmu pengetahuan, seni, dan sastra; tanda pembeda untuk produk barang atau jasa; desain suatu produk; desain peletakan komponen semi konduktor; serta varietas hasil pemuliaan, memang lahir dan berkembang di negara barat.

Kawasan negara tersebut yang didominasi negara maju lebih sering memanfaatkan rezim ini sebagai alat perlindungan dan perdagangan karena mereka merupakan produsen sekaligus pemilik HKI.

Sebagian besar perspektif dari negara-negara tersebut dalam memberikan justifikasi pembenaran tentang sistem HKI adalah perspektif jaminan perlindungan hukum secara eksklusif, perspektif inovasi yang berkelanjutan, perspektif penghargaan atas suatu karya, serta perspektif ekonomi dan kesejahteraan yang cenderung untuk para produsen/pemilik HKI.

Pandangan dari para produsen/pemilik HKI tersebut sejalan dengan Teori Hak Alami (Natural Right Theory) yang mengungkapkan bahwa seorang pencipta/penemu mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari karya intelektual yang telah dihasilkan bahkan sesudah karya tersebut diungkapkan kepada masyarakat.

Baca juga: Hak Kekayaan Intelektual Kunci Gerakkan Ekonomi Kreatif

Selanjutnya, teori tersebut melahirkan dua pendekatan yaitu First Occupancy dan A Labor Justification. First Occupancy adalah seseorang yang menemukan atau mencipta sebuah karya berhak secara moral terhadap penggunaan eksklusif atas karya tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

A labor justification merupakan seseorang yang telah berupaya menghasilkan karya intelektual seharusnya berhak mendapatkan manfaat secara ekonomi atas karyanya tersebut.

Implementasi dari teori ini adalah bahwa hak yang dimiliki oleh pemilik/produsen HKI adalah bersifat eksklusif baik secara hak ekonomi maupun hak moral bahkan peluang hak memonopoli HKI secara peraturan diberikan oleh negara dalam batasan tertentu.

Teori Hak Alami sebagai salah satu dasar pembenaran sistem HKI berimplikasi kepada keistimewaan dan eksklusifitas yang lebih condong kepada negara/produsen/pemilik HKI. Hal ini secara teori adalah wajar dan fair karena produsen/pemilik HKI tentu telah mencurahkan segala sumber daya dalam menghasilkan kekayaan intelektualnya baik dana, waktu, sumber daya manusia, keahlian dan pengetahuannya.

Namun, pada praktiknya, implementasi Teori Hak Alami yang dominan akan memunculkan batasan dan hambatan kepada negara pengguna HKI yang didominasi oleh negara berkembang.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.