Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

China Desak Biden Hapus Kebijakan Tarif Trump

Kompas.com - 22/02/2021, 15:45 WIB
Yohana Artha Uly,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

Sumber Bloomberg

JAKARTA, KOMPPAS.com - China mendesak pemerintahan Presiden AS Joe Biden untuk segera mengambil langkah-langkah dalam membangun hubungan baik kedua negara.

Termasuk dengan menghapus tarif dan sanksi yang diterapkan AS pada China.

Dalam sebuah forum di Beijing, Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan, kedua negara harus membuka kembali dialog yang sempat terputus dan mundur dari beberapa kebijakan yang dibuat di bawah pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump.

Baca juga: Joe Biden Sebut Bakal Ada Kompetisi Ekstrem dengan China, Bakal Ikuti Langkah Trump?

Dia menegaskan kembali kebutuhan untuk menghapuskan kebijakan tarif yang tidak masuk akal.

Serta menyatakan pembatasan visa pada media dan pelajar China oleh AS sebagai masalah lain yang perlu menjadi perhatian.

"Dalam situasi saat ini, kedua belah pihak dapat memulai dari hal-hal yang lebih mudah, berinteraksi secara aktif, dan membangun niat baik," ujar Wang seperti dilansir dari Bloomberg, Senin (22/2/2021).

Wang menilai, bahwa Beijing dan Washington masih mampu bersama-sama menyelesaikan hal-hal besar bagi kepentingan dunia.

Di sisi lain, China memang terus memberikan tanggung jawab kepada AS untuk memulai memperbaiki hubungan mereka yang retak.

Baca juga: Beda dengan Trump, Biden Bakal Naikkan Pajak untuk Orang Tajir AS

"Kami berharap pihak AS akan menyesuaikan kebijakannya secepat mungkin," imbuh Wang.

Sebelumnya, Joe Biden sempat melakukan pembicaraan dengan Presiden China Xi Jinping melalui sambungan telepon untuk pertama kalinya pada Kamis (11/2/2021) lalu.

Biden menelpon Jinping dan mengungkapkan keprihatiannya tentang kebijakan ekonomi China yang dianggap memaksa dan tidak adil, tindakan keras di Hong Kong, pelanggaran HAM di Xinjiang, serta tindakan yang semakin tegas di wilayah Taiwan.

Kendati demikian, Jinping mengingatkan Biden agar tidak mencampuri hal yang dianggapnya sebagai urusan internal China, dan mendesak AS membantu membangun kembali mekanisme komunikasi untuk menghindari kesalahpahaman.

Baca juga: Joe Biden Akan Ganti Armada Kendaraan Pemerintah AS dengan Mobil Listrik

Sementara itu, terkait pernyataan Wang tentang meringankan visa pada pelajar dan media China oleh AS, merujuk pada kemungkinan area kompromi.

Lantaran, Koordinator Indo-Pasifik AS Kurt Campbell sempat mengatakan pada Januari lalu, bahwa AS dapat mengubah tindakan tersebut untuk membangun kepercayaan dengan China.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

Whats New
Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Whats New
Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Whats New
Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Whats New
Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Whats New
Imbas Erupsi Gunung Ruang: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup, 6 Bandara Sudah Beroperasi Normal

Imbas Erupsi Gunung Ruang: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup, 6 Bandara Sudah Beroperasi Normal

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com