Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Jadi Tantangan Pemulihan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada beberapa tantangan perekonomian ke depan, meski di sisi lain terjadi pemulihan ekonomi dengan adanya vaksin dan kasus Covid-19 yang terus menurun.

Salah satu tantangan perekonomian tersebut yakni mutasi Virus Corona B.1.1.7.

"Ini tidak menjadi alasan bagitu kita untuk terlena. Kita mendengar munculnya varian baru virus B.1.1.7 yang lebih cepat menular dan akan menjadi ancaman bila kita tidak berhati-hati dan disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan," ujar Sri Mulyani dalam pelantikan pejabat eselon I Kemenkeu, Jumat (12/3/2021).

Di Indonesia, penemuan kasus mutasi virus corona B.1.1.7 diketahui terus bertambah setelah sebelumnya dua kasus ditemukan pada 2 Maret 2021. Dua kasus awal mutasi virus corona B.1.1.7 terdeteksi di Karawang, Jawa Barat.

Baca juga: Sri Mulyani Rombak Jajaran Pejabat Eselon I Kemenkeu, Ini Daftarnya

Mutasi virus corona B.1.1.7 terdeteksi dari tenaga kerja Indonesia (TKI) yang baru pulang dari luar negeri.

Namun belum lama ini, Kementerian Kesehatan mengungkapkan, tambahan mutasi virus corona B.1.1.7 tersebar di empat provinsi Sumareta Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Oleh karena itu. Sri Mulyani pun meminta agar masyarakat tidak terlena dengan pemulihan ekonomi yang terjadi.

Selain itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan, berdasarkan hasil kajian Forum Ekonomi Dunia (WEF), Global Risk Report 2021, terdapat risiko lain yang dihadapi perekonomian dunia dalam jangka menengah panjang akibat kebijakan countercyclical yang saat ini diambil oleh banyak negara.

Baca juga: Pesan Penting di Balik Munculnya Mutasi Virus Corona B.1.1.7 di Indonesia

Beberapa risiko tersebut meliputi asset bubble, ketidakstabilan harga, commodity shock, krisis utang, hingga risiko geopolitik.

Kebijakan countercyclical sendiri merupakan pendekatan kebijakan yang berkebalikan. Misalnya dengan mengurangi pengeluaran tetapi menarik pajak ketika perekonomian booming. Atau meningkatan pengeluaran tetapi memangkas pemungutan pajak di masa resesi.

"Ini sebagian dari konsekuensi kebijakan yang diambil untuk menghadapi pandemi, setiap langkah kebijakan tidak hanya memberi manfaat tetapi ada konsekuensi, demikian juga kebutuhan APBN atau fiskal bersama lembaga lain dalam menangani Covid-19," ujar Sri Mulyani.

Di sisi lain, ada pula risiko jangka panjang berupa krisis yang disebabkan oleh perubahan iklim, kesenjangan, serta kegagalan keamanan siber.

"Dinamika ini yang merupakan tantangan yang harus terus dilihat dan diwaspadai kemudian direspons jajaran Kemenkeu," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Simak Syarat-syarat Lolos Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 14