OJK Sebut Transparansi Bank Umum Lebih Baik Ketimbang Lembaga Asuransi dan BPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso mengatakan, transparansi perbankan lebih baik dibanding lembaga jasa keuangan lainnya.

Pasalnya, bank sudah melakukan reformasi besar-besaran pasca krisis moneter pada tahun 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis pada tahun 90-an itu menyasar sektor keuangan lebih dahulu.

Adapun saat ini, OJK tengah berupaya memperbaiki kebijakan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan perusahaan asuransi.

Baca juga: OJK Restui Mega Corpora Milik CT Ambil Alih 73,71 Persen Saham Bank Harda Internasional

"Asuransi dalam proses kita reform peraturan-peraturannya, governance (tata kelola), dan transparansi. Kalau bank kami yakin sudah reform pasca krisis 1997-1998, jadi lebih baik governance-nya. Artinya kondisinya pun juga lebih baik," kata Wimboh dalam webinar OJK dan Keamanan Dana Masyarakat secara virtual, Senin (15/3/2021).

Wimboh juga menyebut, tata kelola bank umum lebih baik ketimbang Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umum yang berjumlah 107 bank memang lebih mudah dikontrol dibanding BPR yang berjumlah 1.506 bank.

Apalagi, BPR adalah bank kecil yang sulit dimonitor setiap hari karena keterbatasan akses. Akses permodalan yang terbatas pun membuat BPR ketinggalan jauh dalam mengadopsi digital.

"(BPR) laporannya tidak digital, kecil, juga pengurus enggak begitu paham sehingga banyak sekali di daerah-daerah yang jangkauannya kita agak sulit memonitor per hari," ucap Wimboh.

Lebih lanjut dia menyebut, OJK tengah mencoba mengawasi BPR dengan bantuan teknologi. Teknologi digital ini mampu memonitor BPR setiap hari yang datanya tersambung langsung dengan kantor pusat OJK.

"Sehingga kalau ada masalah seperti fraud, ya kita (segera) enforce. Dan dana nasabah segera diganti oleh LPS. Sekarang dengan digital bisa diakses dengan cepat, murah, dan kualitas bagus," kata Wimboh.

Baca juga: Ketua OJK: Investasi dengan Untung Tidak Normal Pasti Bermasalah