Mengenal LPS: Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Sejarah Berdirinya

Kompas.com - 19/03/2021, 23:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketika bertandang ke kantor bank, seringkali Kita menemukan tanda berwarna kuning di pintu kaca depan berupa tulisan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Lalu apa itu LPS?

Sesuai dengan namanya, LPS adalah lembaga yang diberikan wewenang pemerintah untuk menjamin produk simpanan dari perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Tujuannya, untuk menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan.

Pembentukan LPS tak lepas dari peristiwa krisis ekonomi pada tahun 1998. Saat itu, banyak bank dilikuidasi pemerintah, kepercayaan masyarakat pada perbankan juga merosot drastis sehingga banyak terjadi rush atau penarikan dana besar-besaran dari perbankan nasional.

Agar tak terulang, pemerintah mengeluarkan kebijakan memberikan jaminan untuk seluruh simpanan masyarakat di perbankan yang berupa tabungan dan deposito dengan syarat dan kriteria tertentu (blanket guarantee).

Baca juga: Apa Itu Pasar Modal: Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Contohnya

Tugas LPS dan sejarah berdirinya

Dikutip dari laman resmi Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, LPS adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

UU LPS diundangkan tanggal 22 September 2004 dan mulai berlaku efektif 12 bulan setelah diundangkan yaitu tanggal 22 September 2005. Dengan berlaku efektifnya UU LPS, maka LPS mulai beroperasi secara penuh sejak tanggal 22 September 2005.

LPS merupakan penyempurnaan dari program penjaminan pemerintah terhadap seluruh kewajiban bank (blanket guarantee) yang berlaku di masa lalu (tahun 1998 sampai 2005) sebagaimana fungsi LPS dan pengertian LPS

Kebijakan blanket guarantee di satu sisi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, namun di sisi lain kebijakan tersebut telah membebani keuangan negara dan dapat menimbulkan moral hazard bagi pelaku perbankan dan nasabah.

Baca juga: Apa Itu Deflasi: Pengertian, Penyebab, Dampak Buruk, dan Contohnya

Dengan mempertimbangkan dampak negatif tersebut serta memperhatikan membaiknya kondisi perbankan, kebijakan blanket guarantee telah diputuskan untuk diakhiri (pada tahun 2005).

Namun pemerintah menilai bahwa suatu bentuk penjaminan simpanan masih tetap diperlukan untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan moral hazard. Berdasarkan UU LPS, penjaminan simpanan nasabah tersebut dilaksanakan oleh LPS.

Fungsi LPS

Fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.

LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Baca juga: Apa Itu Inflasi: Pengertian, Penyebab, Dampak, dan Perhitungannya

Pengertian LPS juga menjamin simpanan nasabah bank syariah yang berbentuk giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah.

Nilai simpanan yang dijamin oleh LPS adalah paling tinggi sebesar Rp 2 miliar per nasabah per bank sejak tanggal 13 Oktober 2008. Apabila seorang nasabah mempunyai beberapa rekening simpanan pada satu bank, maka untuk menghitung simpanan yang dijamin, saldo seluruh rekening tersebut dijumlahkan.

Nilai simpanan yang dijamin tersebut meliputi pokok ditambah bunga untuk bank konvensional, atau pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah untuk bank syariah.

LPS adalah hanya akan menjamin pembayaran simpanan nasabah tersebut sampai jumlah Rp 2 miliar. Sedangkan jumlah simpanan di atas Rp 2 miliar akan diselesaikan oleh Tim Likuidasi berdasarkan hasil likuidasi kekayaan bank.

Baca juga: Apa Itu Saham: Definisi, Jenis, Keuntungan, Risiko, dan Cara Membeli

LPS sendiri menetapkan syarat simpanan tersebut bisa diganti ataui tidak. Beberapa hal yang membuat simpanan bank tak bisa dijamin LPS antara lain data simpanan tak tercatat di bank, nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, dan nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Wewenang LPS

Sesuai Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perbankan, setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank tersebut dibentuk LPS.

Dalam Pasal 12 UU LPS ketentuan tersebut dipertegas dengan menyebutkan bahwa setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS.

Jenis bank tersebut meliputi bank umum dan BPR, termasuk bank nasional, bank campuran, dan bank asing, serta bank konvensional dan bank syariah.

Baca juga: Apa Itu Cadangan Devisa: Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Contohnya

Organ LPS terdiri dari Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif. Dewan Komisioner merupakan pimpinan LPS, yang dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Komisioner.

Kepala Eksekutif adalah salah satu Anggota Dewan Komisioner yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional LPS. Di mana Dewan Komisioner LPS diangkat oleh Presiden

Secara singkat, berikut wewenang LPS adalah:

  • Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
  • Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
  • Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
  • Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
  • Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4.
  • Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
  • Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
  • Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
  • Menjatuhkan sanksi administratif.

Baca juga: Apa Itu Hukum Permintaan dan Penawaran

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Mereka yang Raup Jutaan Rupiah lewat Bagi-bagi 'Link'

Cerita Mereka yang Raup Jutaan Rupiah lewat Bagi-bagi "Link"

Smartpreneur
OJK Terbitkan Aturan Permohonan Pailit dan Penundaan Bayar Utang Perusahaan Efek

OJK Terbitkan Aturan Permohonan Pailit dan Penundaan Bayar Utang Perusahaan Efek

Whats New
Beban Keuangan Meningkat, Laba Bersih INDF Menyusut

Beban Keuangan Meningkat, Laba Bersih INDF Menyusut

Whats New
Zurich Indonesia Siap Menjaring Potensi Asuransi Kendaraan Listrik Tahun Depan

Zurich Indonesia Siap Menjaring Potensi Asuransi Kendaraan Listrik Tahun Depan

Whats New
Jelang Pengumuman Inflasi, IHSG Masih Berpotensi Tertekan

Jelang Pengumuman Inflasi, IHSG Masih Berpotensi Tertekan

Whats New
Pengusaha: Pelabelan Galon Mengandung BPA Bikin Industri Jadi Sehat

Pengusaha: Pelabelan Galon Mengandung BPA Bikin Industri Jadi Sehat

Whats New
Hati-hati, Jokowi Sebut Investasi Tahun Depan Lebih Sulit

Hati-hati, Jokowi Sebut Investasi Tahun Depan Lebih Sulit

Whats New
Daftar Harga BBM Terbaru di Semua Provinsi, Berlaku per 1 Desember

Daftar Harga BBM Terbaru di Semua Provinsi, Berlaku per 1 Desember

Whats New
Sebut Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Tertinggi Sedunia, Jokowi: Karena Hilirisasi

Sebut Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Tertinggi Sedunia, Jokowi: Karena Hilirisasi

Whats New
Jokowi Tak Bermaksud Menakut-nakuti Rakyat soal Resesi Global 2023

Jokowi Tak Bermaksud Menakut-nakuti Rakyat soal Resesi Global 2023

Whats New
Pentingnya Layanan Identitas Digital yang Mumpuni dalam Ekosistem Keuangan

Pentingnya Layanan Identitas Digital yang Mumpuni dalam Ekosistem Keuangan

Whats New
Rekomendasi Rakornas Investasi: Tetap Pertahankan Hilirisasi

Rekomendasi Rakornas Investasi: Tetap Pertahankan Hilirisasi

Whats New
Kejar Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil Minta Sri Mulyani Tambah Dana DAK

Kejar Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil Minta Sri Mulyani Tambah Dana DAK

Whats New
Balas Kekalahan di WTO, Jokowi Berencana Naikkan Pajak Ekspor Nikel

Balas Kekalahan di WTO, Jokowi Berencana Naikkan Pajak Ekspor Nikel

Whats New
Dongkrak Wisatawan di Labuan Bajo, Injourney Bakal Gelar Konser Malam Tahun Baru

Dongkrak Wisatawan di Labuan Bajo, Injourney Bakal Gelar Konser Malam Tahun Baru

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.