KILAS

Dorong BLK Komunitas Cetak SDM Siap Kerja, Stafsus Menaker Tekankan Beberapa Hal Ini

Kompas.com - 07/04/2021, 20:34 WIB
Staf Khusus (Stafsus) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Dita Indah Sari (kanan) dan pakar pekerja migran Indonesia (PMI) Reyna Usman (kiri) dalam acara Sosialisasi Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Bidang Wisata dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Wilayah Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (6/4/2021). DOK. Humas KemnakerStaf Khusus (Stafsus) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Dita Indah Sari (kanan) dan pakar pekerja migran Indonesia (PMI) Reyna Usman (kiri) dalam acara Sosialisasi Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Bidang Wisata dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Wilayah Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (6/4/2021).

KOMPAS.com – Staf Khusus (Stafsus) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Dita Indah Sari mengatakan, Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas harus bisa mencetak tenaga kerja yang siap kerja, baik di dalam maupun luar negeri.

Untuk bisa melakukan hal itu, kata dia, BLK Komunitas harus melibatkan industri lokal, asosiasi industri, dan perusahaan penempatan tenaga kerja luar negeri sejak proses perencanaan pembangunan BLK, proses pelatihan, hingga pascapelatihan.

Dita pun mencontohkan penerapannya lewat BLK Komunitas yang menggelar pelatihan di sektor pariwisata. Menurut dia, dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di bidang ini, BLK Komunitas harus memperhatikan beberapa hal.

“Harus ada komunikasi dengan asosiasi industri seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Ini agar lulusan BLK Komunitas benar-benar memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri pariwisata setempat,” jelasnya.

Baca juga: Sesuaikan Perkembangan Jaman, Pejabat Fungsional Kemnaker Harus Berkolaboratif

Selain itu, menurutnya, BLK Komunitas juga harus bisa bersinergi dengan para pegiat, praktisi, dan asosiasi pariwisata, atau dalam kasus ini adalah PHRI dan pemerintah daerah (pemda).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal tersebut disampaikan Dita dalam acara Sosialisasi BLK Komunitas Bidang Wisata dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Wilayah Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (6/4/2021).

Selain asosiasi setempat, tambah Dita, pengembangan BLK Komunitas di bidang pariwisata juga harus memperhatikan kerja sama dengan P3MI.

Dengan demikian, pelatihan yang diselenggarakan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal, tetapi juga pasar kerja luar negeri.

Baca juga: Kemnaker Bersama Kemendes dan UNISA Berdayakan Masyarakat Desa, Ini Tiga Poin Kerja Samanya

Ia menambahkan, dalam sektor pariwisata, ada 20 keterampilan yang beririsan dengan keterampilan yang dibutuhkan pekerja migran Indonesia (PMI).

Artinya, ketika BLK Komunitas mampu bermitra dengan PHRI dan P3MI, maka lulusan pelatihan akan bisa bekerja di dalam dan luar negeri.

“Asalkan ada permintaan dari luar negeri dan ada standar yang bisa disesuaikan,” kata dia seperti tertulis dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Rabu (7/4/2021).

Keuntungan bermitra dengan industri lokal

Dita menjelaskan, dengan menggandeng asosiasi industri lokal dan P3MI, BLK Komunitas bisa memiliki banyak keuntungan.

Salah satunya adalah penguatan soft skill dan attitude yang sesuai dengan industri lokal dan luar negeri.

Baca juga: Sukses Luncurkan Mang Covid, Kemnaker Sabet Merdeka Award

“Karena kalau punya attitude yang baik itu akan mudah dibentuk. Namun, jika hanya skill tapi attitude buruk, itu susah dibentuk,” tuturnya.

Keuntungan lain yaitu BLK Komunitas bisa menjalin kerja sama pemagangan. Dengan begini, peserta pelatihan bisa melihat dan merasakan langsung industri yang akan digeluti.

Di samping itu, BLK Komunitas juga bisa lebih mandiri dalam menjalankan program pelatihan, meskipun tidak lagi mendapat anggaran pelatihan dari pemerintah.

“Kalau punya mitra, entah P3MI, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), hotel, atau asosiasi lain, akan tetap beroperasi meski tidak mendapat suntikan dana dari pemerintah. Intinya minimal bisa mandiri. Itu output yang kita harapkan dari kerja sama ini,” terang Dita.

Baca juga: Sekjen Kemnaker Sebut Perkembangan Industri Harus Diimbangi dengan Sistem Penempatan Kerja yang Tepat

Sementara itu, pakar PMI Reyna Usman mengatakan, program BLK Komunitas tidak hanya sekadar membangun secara fisik, tapi juga meningkatkan akses peningkatan keterampilan bagi masyarakat.

“Kita ingin melakukan percepatan, tidak hanya komunitas, tetapi juga pasar dunia kerja yang ada di daerah masing-masing,” ujarnya.

Reyna menambahkan, Labuan Bajo merupakan daerah wisata super prioritas. Untuk itu, pelatihan jurusan wisata harus diarahkan lebih ke pasar kerja.

“Saya melihat jurusan pariwisata itu perlu lebih ke pasar kerja, jangan lulusan pendidikan kita tidak diterima di pasar kerja,” tuturnya.

Baca juga: Lindungi Buruh dan Keberlangsungan Usaha, Kemnaker Kampanyekan Budaya K3



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.