PGN, Anak Perusahaan Pertamina, Rugi Rp 3,8 Triliun

Pertama, kasus putusan PPN PGN hanya spesifik pada periode 2012-2013 saja.

Baca juga: Nasib Suram Waskita: 10 Anak Cucu Perusahaan Rugi, 1 Digugat Pailit

Kedua, sejak 2014 sampai sekarang, kasus sengketa PPN dimenangkan oleh PGN atau telah ditetapkan bahwa gas bumi bukan objek PPN sesuai surat DJP pada Januari tahun 2020.

Ketiga, upaya hukum yang telah dilakukan PGN antara lain fatwa MA untuk 18 perkara yang telah diputus dan pelaksanaan kontra memori PK untuk 6 sisa perkara yang masih berjalan.

Lalu berupaya untuk meminta pendapat ahli dan pengacara negara (Jamdatun) selaku pihak berwenang, serta mengajukan surat permohonan keadilan kepada Ketua MA.

Keempat, PGN akan meminta fatwa non-executable, karena gas bumi bukan objek pajak PPN sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak, serta masa pajak juga sudah kedaluwarsa, yaitu periode 2012-2013.

Baca juga: Rekam Jejak Zuhairi Misrawi, Kader PDI-P yang Jadi Komisaris BUMN

Kelima, PGN akan meneruskan tagihan yang didapat dari DJP kepada pelanggan. Hal ini menjadi upaya terakhir dari PGN sebagai wajib pungut (wapu).

Arie berharap, kelima upaya tersebut akan mendapatkan reverse tax serta kepastian insentif dari pelaksanaan penugasan pemerintah.

Terkait permasalahan perpajakan, lanjut dia, PGN akan mengikuti ketentuan hukum yang ada, namun masih tetap mengupayakan langkah-langkah hukum serta memitigasikan risiko terbaik.

“Komitmen kami adalah memastikan bahwa kepatuhan terhadap hukum dan mitigasi risiko adalah bagian dari upaya PGN untuk menjaga fundamental dan menjamin keberlangsungan bisnis perseroan dalam jangka panjang," tutur dia.

Baca juga: Daftar 7 BUMN Terbesar di Indonesia dari Sisi Aset, Siapa Juaranya?