Hingga Akhir Maret, Defisit APBN Capai Rp 144,2 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan terjadi defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 144,2 triliun hingga akhir Maret 2021.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, defisit tersebut mencapai 0,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

"Keseimbangan primer kita bisa dilihat surplus defisitnya, defisitnya adalah 0,82 persen dari PDB. Jadi ini semua di dalam koridor yang bisa kita kontrol dan kita akan pantau terus," kata Suahasil dalam konferensi pers, Kamis (22/4/2021).

Suahasil menjelaskan, defisit terjadi ketika penerimaan negara masih seret, sementara APBN bekerja ekstra menggelontorkan beragam belanja untuk memulihkan ekonomi nasional.

Baca juga: Kuartal I-2021, Laba Bersih BCA Tumbuh 7 Persen Jadi Rp 7 Triliun

Tercatat, penerimaan negara hanya mencapai Rp 378,8 triliun atau 0,6 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Namun belanja negara tembus Rp 532 triliun atau meningkat 15,6 persen secara tahunan.

"Kita ingat ya konteksnya Maret tahun lalu sudah mulai ada Covid-19, jadi pendapatan negara tumbuh 0,6 persen," kata Suahasil.

Penerimaan negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penerimaan APBN yang lebih kecil dari pengeluaran terjadi karena pajak masih terkontraksi. Penerimaan pajak tercatat menurun 5,6 persen menjadi hanya Rp 228,1 triliun dari target Rp 1.229,6 triliun.

Menurunnya penerimaan pajak ini terjadi karena dunia usaha belum kembali normal, dan adanya insentif pajak yang digulirkan pemerintah baik berupa PPh 21, PPh 22 impor, PPh final, dan lain-lain

Tercatat PPh 21 masih tertekan akibat belum pulihnya serapan tenaga kerja, sejalan dengan SKDU Bank Indonesia di -5,69 persen pada kuartal I-2021. Begitu pula dengan PPh 22 impor yang masih terkontraksi -38,55 persen.

Menariknya, pajak orang pribadi meningkat drastis, lantaran pada tahun lalu pemerintah sempat melonggarkan batas waktu pelaporan SPT menjadi bulan April 2020.

"Waktu itu berbagai kantor langsung tutup sehingga tidak mungkin melakukan pelayanan sehingga dateline bukan April. Sedangkan tahun ini tidak ada perpanjangan, seolah-olah (PPh OP) melonjak 99,31 persen, tapi tidak menggambarkan apple to apple," sebut Sri Mulyani.

PNBP masih turun 8,4 persen. Dari pagu Rp 299,1 triliun, realisasinya baru mencapai Rp 88,4 triliun. Pasalnya harga berbagai komoditas pada Januari-Maret tahun lalu masih lebih tinggi dibanding harga komoditas hingga kuartal I 2021.

Penerimaan negara masih banyak ditopang oleh bea dan cukai yang melonjak 62,7 persen. Dari pagu Rp 215 triliun, realisasinya sudah mencapai 29 persen atau Rp 62,3 triliun.

"Ini sesuatu yang bagus yang kita harapkan akan terjadi sampai akhir tahun," sebut wanita yang akrab disapa Ani ini.

Baca juga: Namanya Dicatut untuk Penipuan, Modalku Lapor OJK