Naik Rp 84 Triliun, Utang Pemerintah pada Maret 2021 Tembus Rp 6.445,07 Triliun

Kompas.com - 27/04/2021, 14:45 WIB
Ilustrasi utang ShutterstockIlustrasi utang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, utang pemerintah per Maret 2021 mencapai Rp 6.445,07 triliun. Bila dibandingkan dengan tingkat utang bulan Februari 2021 yang sebesar Rp 6.361 triliun, jumlah utang tersebut meningkat Rp 84,07 triliun atau 1,32 persen.

Sementara bila dibandingkan dengan posisi Maret 2020 yang sebesar Rp 5.192,56 triliun, posisi utang pemerintah membengkak Rp 1.252,51 triliun atau 24,1 persen.

Dikutip dari buku APBN KiTa, Selasa (27/4/2021), jumlah utang yang mencapai Rp 6.445,07 triliun tersebut setara dengan 41,64 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Baca juga: Terus Melonjak, Total Utang Pemerintah Capai Rp 6.361 Triliun

Kemenkeu mencatat, lonjakan tingkat utang terjadi lantaran pemerintah membutuhkan pembiayaan untuk ekonomi Indonesia yang berada dalam masa pemulihan dari pandemi Covid-19.

"Posisi utang pemerintah pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hal ini disebabkan kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam fase pemulihan akibat penurunan ekonomi yang terjadi di masa pandemi Covid-19," jelas Kemenkeu.

Bila diperinci, total utang pemerintah tersebut terdiri atas pinjaman sebesar Rp 861,91 triliun (13,37 persen) dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 5.583,16 triliun (86,63 persen).

Untuk utang pemerintah yang dalam bentuk pinjaman terdiri atas pinjaman dalam negeri sebesar Rp 12,52 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 849,38 triliun.

Baca juga: Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 1.226,8 Triliun Selama 2020, Melonjak 180 Persen

Pinjaman luar negeri yang berasal dari bilateral per Maret 2021 mencapai Rp 323,144 triliun, multilateral sebesar Rp 482,02 triliun, dan commercial bank sebesar Rp 44,23 triliun.

Sementara itu, utang pemerintah dalam bentuk SBN terdiri atas SBN domestik sebesar Rp 4.331,57 triliun dan valas sebesar Rp 1.271,59 triliun.

SBN domestik tersebut bila diperinci lebih jauh terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 3,510,47 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBN) sebesar Rp 801,10 triliun.

Sementara itu, SBN valas terdiri atas SUN sebesar Rp 1.024,59 triliun dan SBSN sebesar Rp 247 triliun.

Kemenkeu menjelaskan, komposisi utang pemerintah yang sebagian besar dalam bentuk SBN domestik merupakan bentuk upaya kemandirian pembiayaan.

"Hingga akhir Maret 2021, (jumlah SBN domestik) mencapai 66,9 persen dari total komposisi utang. Sementara itu, dari sisi mata uang, utang pemerintah pusat semakin didominasi utang dalam mata uang rupiah, yaitu mencapai Rp 67,09 persen dari total komposisi utang pada akhir Maret 2021," tulis Kemenkeu.

Baca juga: S&P dan R&I Pertahankan Peringkat Utang RI, Ini Komentar Pemerintah

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kilang Pertamina Internasional Gandeng TPPI Tekan Impor Petrokimia

Kilang Pertamina Internasional Gandeng TPPI Tekan Impor Petrokimia

Whats New
Mengenal Won,  Mata Uang Korea Selatan Lebih Dekat

Mengenal Won, Mata Uang Korea Selatan Lebih Dekat

Spend Smart
Cara Bayar PDAM di ATM Bank Mega dan Aplikasi M-Smile

Cara Bayar PDAM di ATM Bank Mega dan Aplikasi M-Smile

Spend Smart
1.400 Karyawan Undurkan Diri, Bank KB Bukopin: Dapat Pesangon, Asuransi, hingga Pelatihan

1.400 Karyawan Undurkan Diri, Bank KB Bukopin: Dapat Pesangon, Asuransi, hingga Pelatihan

Whats New
Syarat dan Cara Pengajuan Kartu Kredit BCA Terbaru

Syarat dan Cara Pengajuan Kartu Kredit BCA Terbaru

Spend Smart
Begini Kejelasan Nasib Honorer yang Tak Dipakai Lagi Mulai 2023

Begini Kejelasan Nasib Honorer yang Tak Dipakai Lagi Mulai 2023

Whats New
Apa Itu Virtual Account, Manfaat dan Cara Bayarnya dalam Transaksi Keuangan?

Apa Itu Virtual Account, Manfaat dan Cara Bayarnya dalam Transaksi Keuangan?

Spend Smart
Cara Top Up OVO lewat BNI Mobile, ATM, iBank Personal, dan Kartu Debit

Cara Top Up OVO lewat BNI Mobile, ATM, iBank Personal, dan Kartu Debit

Spend Smart
Tinjau Kesiapan Operasional Tol Trans Sumatera, Menteri PUPR Minta Jalan yang Rusak Tuntas April Tahun Ini

Tinjau Kesiapan Operasional Tol Trans Sumatera, Menteri PUPR Minta Jalan yang Rusak Tuntas April Tahun Ini

Whats New
Ingin Investasi Tanpa Riba? Sukuk Solusinya

Ingin Investasi Tanpa Riba? Sukuk Solusinya

Spend Smart
ASN Siap-siap Pindah ke IKN Nusantara, Jumlah yang Pindah hingga Rumah Dinasnya Masih Dibahas

ASN Siap-siap Pindah ke IKN Nusantara, Jumlah yang Pindah hingga Rumah Dinasnya Masih Dibahas

Whats New
Akhir Pekan Emas Antam Kembali Turun Rp 2.000, Ini Daftar Harganya

Akhir Pekan Emas Antam Kembali Turun Rp 2.000, Ini Daftar Harganya

Whats New
Cara Transfer ke Bank Lain Lewat BI Fast BSI dengan Biaya Rp 2.500

Cara Transfer ke Bank Lain Lewat BI Fast BSI dengan Biaya Rp 2.500

Spend Smart
Resolusi Awal Tahun, 10 Cara 'Financially Fit' dengan Atur Gaji Bulanan

Resolusi Awal Tahun, 10 Cara "Financially Fit" dengan Atur Gaji Bulanan

Work Smart
Jokowi Ralat Janjinya, Ongkos Ibu Kota Baru Kini Boleh Bebani APBN

Jokowi Ralat Janjinya, Ongkos Ibu Kota Baru Kini Boleh Bebani APBN

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.