AS Mulai "Senggol" Aset Kripto, Bagaimana Dampaknya ke Bitcoin dkk?

Kompas.com - 21/05/2021, 21:10 WIB
Ilustrasi mata uang kripto. SHUTTERSTOCKIlustrasi mata uang kripto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mewajibkan transaksi cryptocurrency (uang kripto) lebih dari 10.000 dollar AS dilaporkan ke otoritas pajak AS.

Chief Operations Officer Tokocrypto dan Ketua Umum Aspakrindo (Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia) Teguh Kurniawan Harmanda menilai, kebijakan AS tersebut bakal memberikan dampak terhadap harga aset kripto hingga penggunanya.

"Tentunya isu ini menjadi salah satu penyebab terjadinya koreksi terhadap harga bitcoin beberapa waktu lalu," ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (21/5/2021).

"Jika berbicara tentang berkurang tidaknya jumlah pemain aset kripto, isu ini tentunya mempengaruhi jumlah tersebut," sambung Teguh.

Lebih lanjut kata dia, para pemain aset kripto yang fokus untuk jangka pendek pastinya sudah melakukan cut loss atau melakukan aksi jual. Sebaliknya, untuk pemain yang fokus terhadap jangka panjang dan percaya terhadap teknologi blockchain pasti memilih untuk menahan aset.

Meski begitu kata Teguh, anjloknya harga bitcoin bisa dimanfaatkan oleh para investor melakukan pembelian.

Baca juga: Biden Wajibkan Transaksi Bitcoin dkk di Atas 10.000 Dollar AS Lapor IRS

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Masyarakat global semakin banyak yang menyadari bahwa bitcoin merupakan aset investasi pelindung terlebih lagi di masa pandemi ini. Tak banyak investor kripto yang memanfaatkan momen penurunan harga bitcoin untuk masuk dan menginvestasikan dananya ke aset ini," ujarnya.

Ia mengatakan, pembelian aset mata uang kripto tersebut bakal mendorong nilai bitcoin bangkit. Sekaligus mengingatkan bahwa token digital tersebut akan semakin langka dengan suplai yang terbatas.

Sebagaimana diketahui, Presiden AS Joe Biden mewajibkan transaksi cryptocurrency (uang kripto) lebih dari 10.000 dollar AS dilaporkan ke otoritas pajak AS atau Internal Revenue Service (IRS).

Hal tersebut menyusul dengan kebijakan China yang lebih dulu melakukan pengetatan terhadap transaksi bitcoin dkk tersebut. Untuk menghindari penggelapan pajak, Biden membuat proposal mengenai transaksi mata uang digital tersebut.

Departemen Keuangan AS mengatakan, cryptocurrency menimbulkan masalah deteksi signifikan dengan memfasilitasi aktivitas ilegal secara luas termasuk penggelapan pajak. Proposal yang ditujukan untuk transaksi bitcoin ini akan membuat orang-orang kaya di Amerika membayar pajak lebih banyak.

Baca juga: China Resmi Larang Perdagangan Mata Uang Kripto

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.