Simak Aturan Besaran Pesangon 2021 untuk Pekerja yang Kena PHK

Kompas.com - 29/05/2021, 18:00 WIB
Massa dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di jalan Medan Merdeka Barat tepatnya depan Gedung Sapta Pesona mengarah ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020). Mereka menuntut pengesahan UU Cipta Kerja itu yang tidak mengakomodir usulan dari mitra perusahaan, Undang-undang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan sangat mendegradasi hak-hak dasar buruh serta mendesak soal kontrak kerja tanpa batas, outsourcing diperluas tanpa batas jenis usaha, upah dan pengupahan diturunkan dan besaran pesangon diturunkan. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGMassa dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di jalan Medan Merdeka Barat tepatnya depan Gedung Sapta Pesona mengarah ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020). Mereka menuntut pengesahan UU Cipta Kerja itu yang tidak mengakomodir usulan dari mitra perusahaan, Undang-undang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan sangat mendegradasi hak-hak dasar buruh serta mendesak soal kontrak kerja tanpa batas, outsourcing diperluas tanpa batas jenis usaha, upah dan pengupahan diturunkan dan besaran pesangon diturunkan.


JAKARTA, KOMPAS.com – Aturan pesangon terbaru di tahun 2021 yang berlaku adalah mengacu pada UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya yang berupa peraturan pemerintah.

Pertanyaan terkait berapa besaran pesangon untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) kerap jadi pertanyaan di kalangan pekerja.

Pemerintah sendiri telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Baca juga: Ini Besaran Pesangon Pegawai Sriwijaya Air yang Diminta Resign

Aturan turunan dari UU Cipta Kerja tersebut memuat ketentuan mengenai berapa besaran pesangon untuk korban PHK, termasuk untuk yang berlaku di tahun 2021 (besaran pesangon 2021).

Pemerintah melalui PP tersebut merinci besaran pesangon yang akan diterima tenaga kerja akibat PHK. Hal ini tertuang dalam BAB V Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 40 mengenai Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja.

Berikut ketentuan besaran uang pesangon yang diatur dalam PP tersebut:

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

  • Masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah
  • Masa kerja 1 tahun atau lebih tapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah
  • Masa kerja 2 tahun atau lebih tapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah
  • Masa kerja 3 tahun atau lebih tapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah
  • Masa kerja 4 tahun atau lebih tapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah
  • dst

Baca juga: Ada Aturan Pesangon PHK Boleh Diberikan Separuhnya, Ini Penjelasan Kemenaker

Selain ketentuan mengenai besaran pesangon terbaru, terdapat pula ketentuan mengenai uang penghargaan masa kerja. Berikut rinciannya:

  • Masa kerja 3 tahun atau lebih tapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah
  • Masa kerja 6 tahun atau lebih tapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah
  • Masa kerja 9 tahun atau lebih tapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah
  • Masa kerja 12 tahun atau lebih tapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah
  • Masa kerja 15 tahun atau lebih tapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah
  • Masa kerja 18 tahun atau lebih tapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah
  • dst

Baca juga: Pesangon PHK Diberikan Separuh di UU Cipta Kerja? Begini Hitungannya

Sementara itu, uang penggantian hak yang seharusnya diterima meliputi:

  • Cuti tahunan yang belum diambil
  • Biaya/ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja
  • Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.