Soal PPN Sembako, Komisi XI DPR: Tarik dan Revisi Isi RUU KUP

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengaku tak setuju terkait rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako, jasa pendidikan dan kesehatan.

Menurutnya, ketiga sektor itu merupakan amanat konstitusi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai salah satu tujuan negara.

"Kalau beras dijadikan objek pajak dan dikenakan PPN, pengaruhnya pada kualitas pangan rakyat. Rakyat butuh pangan yang bagus agar kualitas kehidupan mereka juga baik," ujar Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (12/6/2021).

Baca juga: PPN Pendidikan, Kesehatan, Asuransi, Itu Sudah di Luar Akal Sehat...

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, pengenaan pajak bagi sektor pendidikan bisa mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Menurutnya, pendidikan adalah simbol pembangunan karakter sebuah bangsa.

"Pendidikan itu menunjukkan kualitas SDM sebuah negara. Kalau pendidikan sampai dijadikan objek pajak dan dikenakan tarif PPN, kualitasnya akan terpengaruh," kata dia.

Misbakhun pun mendorong agar Menteri Keuangan Sri Mulyani mencari gagasan lain dalam rangka meningkatkan tax ratio dan penerimaan pajak RI tanpa menerapkan PPN pada sembako dan jasa pendidikan.

"Masih banyak ruang kreativitas pengambil kebijakan untuk menaikkan penerimaan pajak. Menaikkan tarif pajak dan menambah objek pajak baru sejatinya bukan cara yang menunjukkan kelas Menteri Keuangan yang punya banyak penghargaan," ungkapnya.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu pun menyarankan agar Sri Mulyani segera menarik RUU KUP.

"Tarik dan revisi, karena isi RUU KUP itu sangat tidak populer," ucap dia.

Selain itu, lanjut Misbakhun, penerapan PPN untuk sembako dan jasa pendidikan tak sejalan dengan gagasan Presiden Jokowi yang dia nilai pro rakyat kecil.

Baca juga: Pemerintah Janji PPN Sembako hingga Sekolah Tak Diberlakukan Tahun Ini