Pemerintah Janji PPN Sembako hingga Sekolah Tak Diberlakukan Tahun Ini

Kompas.com - 11/06/2021, 17:12 WIB
Yustinus Prastowo di Jakarta, Senin (6/1/2020). KOMPAS.com/ELSA CATRIANAYustinus Prastowo di Jakarta, Senin (6/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan menegaskan, pemerintah tidak akan menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako dan sekolah tahun ini.

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah saat ini fokus memulihkan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

"Jadi tidak benar kalau bakal ada pajak dalam waktu dekat, pajak sembako, jasa pendidikan, kesehatan, besok, atau bulan depan, tahun ini dipajaki. Tidak," kata Yustinus dalam webinar, Jumat (11/6/2021).

Baca juga: Beda Nasib dari Sembako, Ini Daftar Barang dan Jasa yang Tidak Kena PPN

Yustinus menuturkan, saat ini pemerintah belum membahas revisi UU Kelima Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) soal pajak sembako dan jasa pendidikan itu dengan DPR.

Meski kerangka kebijakannya sudah ada, wacana kenaikan PPN untuk sembako hingga beberapa barang/jasa lainnya tak serta-merta dibahas karena belum dibicarakan dalam Rapat Paripurna.

Munculnya kerangka kebijakan baru tersebut lantaran pemerintah dan DPR sudah sepakat membahas RUU KUP dalam waktu dekat. Rencana pengenaan PPN untuk sembako hingga pendidikan sendiri sebetulnya sudah dibahas sejak lama.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"RUU-nya masih di pimpinan DPR bahkan belum diparipurnakan dan belum dibahas. Kita masih terus mendengarkan aspirasi banyak pihak," tutur dia.

Reformasi Sistem Perpajakan

Lebih lanjut Yustinus menuturkan, pengenaan PPN untuk barang/jasa tertentu adalah salah satu cara pemerintah mereformasi sistem perpajakan supaya lebih adil dan tepat sasaran.

Subsidi PPN saat ini tak hanya menyasar kalangan miskin, namun juga kelompok kaya. Ke depan jika disetujui DPR, kelompok kaya ini bakal menjadi subjek PPN dan menyubsidi kelompok miskin.

"Dalam konteks itulah kita ingin memperbaiki apa yang saat ini sudah ada, karena banyak pengecualian saat ini. Kira-kira begini, orang lain mengonsumsi beras premium, tapi saya makan beras daru Bulog. Sama-sama enggak kena PPN padahal daya belinya berbeda," pungkas Yustinus.

Baca juga: Asosiasi Petani Tebu Minta Rencana PPN untuk Sembako Dikaji Ulang

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Asas Pemungutan Pajak yang Berlaku di Indonesia

Asas Pemungutan Pajak yang Berlaku di Indonesia

Whats New
Terima Gaji Besar, Apa Sebenarnya Tugas Komisaris BUMN?

Terima Gaji Besar, Apa Sebenarnya Tugas Komisaris BUMN?

Whats New
Pengertian Gadai dan Dasar Hukum Gadai di Indonesia

Pengertian Gadai dan Dasar Hukum Gadai di Indonesia

Whats New
Soal PPN Sembako hingga Karbon, Kemenkeu: Kami Desain RUU untuk Tangkal Penghindaran Pajak Masif

Soal PPN Sembako hingga Karbon, Kemenkeu: Kami Desain RUU untuk Tangkal Penghindaran Pajak Masif

Whats New
Batam Aero Technic Jadi KEK, Lion Air Sebut Investasi Rp 7,29 Triliun

Batam Aero Technic Jadi KEK, Lion Air Sebut Investasi Rp 7,29 Triliun

Whats New
Kepala SKK Migas Minta Proyek Gas JBT Cepat Diselesaikan

Kepala SKK Migas Minta Proyek Gas JBT Cepat Diselesaikan

Rilis
[POPULER DI KOMPASIANA] Difensore Italia di Euro 2020 | Alasan Mobil Seken Mahal | Adab Makan di Restoran

[POPULER DI KOMPASIANA] Difensore Italia di Euro 2020 | Alasan Mobil Seken Mahal | Adab Makan di Restoran

Rilis
Unggahan Viral Pelanggan Tertipu Merchant dengan Banyak Restoran Bodong, Grab Lakukan Investigasi

Unggahan Viral Pelanggan Tertipu Merchant dengan Banyak Restoran Bodong, Grab Lakukan Investigasi

Whats New
Jateng Bakal Punya Bendungan Tertinggi di Indonesia, Ini Penampakannya

Jateng Bakal Punya Bendungan Tertinggi di Indonesia, Ini Penampakannya

Whats New
Daftar 9 Pentolan NU yang Jadi Komisaris BUMN

Daftar 9 Pentolan NU yang Jadi Komisaris BUMN

Whats New
Apa Alasan Erick Thohir Tunjuk Doni Monardo Jadi Komut Inalum?

Apa Alasan Erick Thohir Tunjuk Doni Monardo Jadi Komut Inalum?

Whats New
Pasok 60 Persen BBM di Jawa, Ini Profil Kilang Pertamina di Cilacap

Pasok 60 Persen BBM di Jawa, Ini Profil Kilang Pertamina di Cilacap

Whats New
Buruh Minta PLN Tidak Lepas Tangan Terkait THR Pekerja Outsourcing

Buruh Minta PLN Tidak Lepas Tangan Terkait THR Pekerja Outsourcing

Whats New
Bangka Belitung Catatkan Pertumbuhan Listrik Tertinggi di Indonesia, Ini Sebabnya

Bangka Belitung Catatkan Pertumbuhan Listrik Tertinggi di Indonesia, Ini Sebabnya

Whats New
Sepekan Modal Asing Masuk Rp 10,54 Triliun, BI: RI Deflasi 0,09 Persen

Sepekan Modal Asing Masuk Rp 10,54 Triliun, BI: RI Deflasi 0,09 Persen

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X