Nufransa Wira Sakti
Staf Ahli Menkeu

Sept 2016 - Jan 2020: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan.

Saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak

Pajak untuk Kepentingan Rakyat

Kompas.com - 13/06/2021, 08:39 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KEHEBOHAN masyarakat tentang adanya berita pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako dan juga fasilitas pendidikan sesungguhnya sangat wajar. Sebab, di tengah kesulitan ekonomi disebabkan oleh pandemi Covid-19, pasti akan banyak masyarakat yang menurun daya belinya jika barang dan jasa tersebut dikenakan PPN. Padahal berita tersebut tidak benar.

Untuk itulah sebenarnya mengapa pemerintah memerlukan pembahasan mendalam dengan rakyat yang diwakili oleh DPR. RUU Ketentuan Umum Perpajakan yang telah diajukan ke DPR nantinya akan dibahas mengenai kapan dan barang/jasa apa saja yang akan dikenakan pajak. Semua masukan masyarakat tentunya akan menjadi pertimbangan dan keputusannya juga melihat kondisi perekonomian masyarakat terkini.

Bisa saja nantinya PPN hanya akan dikenakan pada barang dengan kategori yang dianggap premium sehingga hanya mereka yang kaya dan mampu untuk membeli akan terkena pajaknya. Itu pun waktu pengenaannya bisa jadi akan menunggu setelah perekonomian berjalan normal seusai pandemi. Karena fokus pemerintah saat ini adalah melakukan pemulihan ekonomi nasional untuk penanganan krisis Covid-19 dengan prioritas utama pada kesehatan, bantuan sosial dan peningkatan dunia usaha/UMKM.

Pajak digunakan bukan untuk menyusahkan masyarakat. Contoh nyata adalah ketika adanya pandemi Covid-19, pemerintah dengan cepat mengambil keputusan untuk membebaskan pajak bagi UMKM dan memberikan kelonggaran atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi karyawan yang bekerja pada perusahaan terdampak Covid-19.

Insentif pajak lainnya juga diberikan dalam bentuk diskon pembayaran cicilan pajak PPh pasal 25 bagi perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19, pembebasan PPh Pasal 22 impor dan lain-lain. Dapat terlihat bahwa kebijakan perpajakan sangat pro kepada rakyat yang sedang kesusahan.

Namun yang tidak kalah pentingnya adalah melihat fungsi pajak itu sendiri dalam APBN. Karena dalam praktik keuangan negara, pemungutan pajak sebagai bagian dari penerimaan negara adalah bagian yang tak terpisahkan dari APBN secara keseluruhan. Berdasarkan amanah pendiri bangsa yang dituangkan dalam UUD 1945, uang yang diterima negara dari pajak kemudian harus digunakan kembali untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari sisi belanja negara dalam APBN, uang pajak yang kita bayarkan digunakan untuk banyak membantu masyarakat. Ada sepuluh juta keluarga yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2020. Melalui program PKH ini 10 juta keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak-anak dapat memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka.

Baca juga: Begini Penjelasan Stafsus Sri Mulyani soal PPN Sembako

Tahun 2020 pemerintah juga memberikan bantuan berupa Kartu Prakerja kepada 5,9 juta orang yang menjangkau masyarakat difabel, masyarakat di kabupaten tertinggal, lulusan SD- SMP, masyarakat lansia serta mantan TKI yang tersebar di 514 Kabupaten/Kota di Indonesia. Mereka mendapatkan biaya pelatihan Rp 1 juta, insentif Rp 600.000 per bulan selama empat bulan.

Bagi warga yang terdampak pandemi, pemerintah memberikan dana secara tunai sebesar Rp 600.000 kepada masyarakat selama 3 bulan, yakni April, Mei, dan Juni di tahun 2020. Program ini kemudian diperpanjang sampai Desember 2020 dengan nilai uang tunai yang diterima menjadi Rp 300.000.

Selama tahun 2020, pemerintah juga memberikan insentif tarif listrik bagi pelanggan yang terdampak pandemi Covid-19. Insentif ini berupa pembebasan tagihan, diskon listrik, penghapusan biaya minimum, dan penghapusan abonemen. Program insentif tarif listrik tersebut ditujukan terhadap 33,6 juta pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Masih banyak lagi bantuan pemerintah lainnya yang diberikan kepada masyarakat karena adanya pandemi Covid19 ini, misalnya vaksinasi anti Covid19 secara gratis, bantuan pulsa bagi pelajar/mahasiswa dan tenaga pendidikan, insentif bagi tenaga kesehatan, pengurangan cicilan bunga bank bagi pengusaha dan lain-lain. Nikmat apalagi yang hendak didustakan?

Semua itu adalah fungsi dari APBN yang digunakan untuk menjaga dan melindungi rakyat, memulihkan dunia usaha, menjaga kesehatan masyarakat dan menyiapkan generasi muda penerus bangsa yang cerdas sehat. Oleh karena itu APBN harus diperkuat supaya negara selalu dapat hadir ketika dibutuhkan. Salah satu pilar utama dari APBN adalah melalui penerimaan negara dari pajak.

Pajak hadir untuk rakyat. Sebagai bagian dari APBN, pajak juga merupakan alat mencapai tujuan negara kita. Tujuan negara yang sangat mulia sebagaimana digagas oleh pendiri bangsa yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Baca juga: Pemerintah Janji PPN Sembako hingga Sekolah Tak Diberlakukan Tahun Ini

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.