Defisit APBN Tembus Rp 219,3 Triliun pada Mei 2021, 1,32 Persen dari PDB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan defisit APBN hingga Mei 2021 naik mencapai Rp 219,3 triliun.

Defisit setara 21,78 persen dari target defisit tahun 2021 sebesar Rp 1.006,4 triliun. Angka ini juga setara dengan 1,32 persen dari PDB RI.

Adapun tahun 2021, bendahara negara menargetkan defisit dapat ditekan mencapai 5,7 persen.

Baca juga: Mentan SYL: Bangun Pertanian Tak Cukup dengan APBN, Perlu Program KUR

"Sampai dengan Mei 2021, defisit APBN mencapai Rp 219 atau 1,32 persen dari PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita secara virtual, Senin (21/6/2021).

Wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI) ini menyebut, defisit terjadi lantaran penerimaan negara lebih rendah dibanding belanja negara untuk mengantisipasi dampak Covid-19.

Tercatat, penerimaan negara hingga Mei 2021 baru mencapai Rp 726,4 triliun triliun.

Capaian tersebut setara 41,66 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2021 mencapai Rp 1.743,6 triliun.

Kendati demikian, realisasi penerimaan negara naik 9,31 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Baca juga: Ini Perbedaan antara APBN dan APBD

Secara lebih rinci, pendapatan negara ini didapat dari pajak Rp 558,9 triliun atau 38,69 persen dari target sebesar Rp 1.229,6 triliun.

Penerimaan dari sisi pajak meningkat 6,2 persen, lebih baik dibanding Rp 526,3 triliun atau -3 persen pada tahun 2020.

Sementara pendapatan bea dan cukai sudah mencapai Rp 99,3 triliun atau 46,2 persen dari target Rp 215 triliun tahun 2021.

Pendapatan bea cukai ini meningkat 21,6 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Adapun realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 167,6 triliun atau 56,19 persen dari target Rp 299,1 triliun.

Baca juga: Erick Thohir Beberkan Alasan Suntik Dana APBN Rp 7,5 Triliun ke PLN

Capaian meningkat 22,36 persen dibanding periode sama tahu lalu sebesar Rp 137 triliun.

"Ini kita lihat sangat berhubungan dengan harga minyak dan komoditas beberapa tahun terakhir," ungkap Sri Mulyani.