Evaluasi PPKM Darurat, Luhut Minta Jam Kerja Buruh Diperketat

Kompas.com - 14/07/2021, 06:11 WIB
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rakor pengembangan percepatan infrastruktur Provinsi Banten secara virtual, Jakarta, Kamis (18/2/2021). Dokumentasi Humas Kemenko MarvesMenko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rakor pengembangan percepatan infrastruktur Provinsi Banten secara virtual, Jakarta, Kamis (18/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat hari ke-11 menunjukkan tren mobilitas masyarakat mulai turun di Jawa dan Bali.

Kendati demikian, masih banyak kawasan industri yang memiliki status zona merah. Oleh sebab itu, Luhut meminta agar jam kerja buruh atau pekerja lebih diperketat.

"Namun masih ada yang perlu menjadi perhatian, salah satunya para buruh yang di mana industri ini masih banyak merahnya. Kalau bisa saya usul jadwal kerja mereka diperketat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (13/07/2021).

Baca juga: Luhut Minta Buruh Kerja Sehari di Rumah dan Sehari WFO

Ia mengatakan, dengan adanya pengetatan jam kerja di masa PPKM Darurat, diharapkan dapat segera menekan laju penularan Covid-19 sehingga para pekerja atau tenaga buruh dapat segera bekerja dengan normal.

Oleh sebab itu, Luhut pun mengusulkan kepada Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah agar menerapkan mekanisme sehari kerja (work from office/WFO), sehari di rumah (work from home/WFH).

“Kalau seharusnya dia bekerja sebulan 30 hari, ini jadi 15 hari. Jadi sehari di rumah, sehari di tempat kerja. Ini juga pada prinsipnya untuk menghindari para pekerja atau buruh tersebut dirumahkan,” ungkap Koordinator PPKM Darurat itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski demikian, Luhut menekankan mekanisme itu bukan berarti menjadi alasan agar perusahaan menafsirkan WFH tanpa upah bagi pekerja. Dia mengingatkan kepada Menaker agar dibuat regulasi yang jelas mengenai hal ini.

"WFH dan dirumahkan harap bikin dengan jelas, sehingga nanti bisa diterjemahkan melalui peraturan menteri atau surat edaran instruksi dari Mendagri. Jadi tidak ada penafsiran macam-macam," kata dia.

Baca juga: Selain Pandemi, Ini Penyebab Indonesia Turun Kelas Jadi Lower Middle Income Country

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.