PPKM Darurat Berdampak pada Ekonomi, Luhut: Jangan Kelamaan, Malah Buat Mati

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah terus mencermati dampak kebijakan PPKM Darurat ke ekonomi nasional.

Termasuk pertimbangan terkait untuk perpanjang atau tidak kebijakan tersebut.

"Kami ada tim juga yang amati sampai seberapa jauh kita boleh pergi (lakukan PPKM Darurat). Istilah saya, kalau membengkokkan sesuatu mesti ada batasnya, kalau bengkokan terus yah patah," ujar Luhut dalam konferensi pers, Kamis (15/7/2021).

Baca juga: Wacana Perpanjangan PPKM Darurat Bikin Pengusaha Pusing Tujuh Keliling

Koordinator PPKM Darurat itu mengakui, semakin lama kebijakan ini berlanjut tentu akan menganggu perekonomian.

Oleh sebab itu, Luhut memastikan pemerintah sangat berhati-hati dan memperhitungkan dampak dari kebijakan PPKM Darurat.

"Jadi kami amati betul masalah ekonomi ini, jangan sampai kelamaan juga, malah buat mati (ekonomi). Kami sangat hati-hati melihat pertumbuhan ekonomi dan kami hitung sampai kapan kira-kira kami akan melakukan ini (PPKM Darurat)," jelas dia.

Luhut mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memintanya mengevaluasi kebijakan PPKM Darurat, termasuk langkah yang akan diambil selanjutnya untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Ia juga akan berdiskusi dengan asosiasi guru besar Indonesia untuk meminta pandangan dan masukan.

Baca juga: Pengusaha Enggan PPKM Darurat Diperpanjang

Menurut Luhut, saat ini sudah ada perbaikan besar dalam upaya membatasi mobilitas dan aktivitas masyarakat.

Namun, ia bilang, dampak terhadap penambahan kasus Covid-19 akan terlihat pada 3 minggu setelah PPKM darurat ditetapkan.

Hal itu berkaitan dengan masa inkubasi virus corona yang berkisar 2-3 minggu.

Terlebih varian Delta yang saat ini menyerang Indonesia, memiliki kemampuan penularan yang lebih cepat mencapai 5-6 kali dari varian sebelumnya.

"Jadi di dalam 3 minggu bisa apa saja terjadi, yang kita tidak mau setelah 3 minggu itu, jangan ada lagi naik (kasus Covid-19), supaya tidak naik kita harus kurangi kerumunan-kerumunan," kata dia.

Baca juga: 5 Tips Kurban Secara Online di Tengah PPKM Darurat

Seperti diketahui, pada masa PPKM saat ini, data kasus Covid-19 terus alami kenaikan signifikan.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, Kamis (15/7/2021), penambahan kasus positif harian mencapai 56.757 kasus, menjadi yang tertinggi selama pandemi di Indonesia.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat PPKM Darurat

Sementara itu, akibat penerapan PPKM Darurat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merevisi target pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 menjadi di kisaran 3,7 persen-4,5 persen.

Proyeksi ini turun dari semula yang berada di kisaran 4,3 persen-5,3 persen.

"Overall growth (secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi) 2021 ada di 3,7 persen-4,5 persen, karena pada kuartal I-2021 tumbuhnya minus 0,7 persen," ungkapnya dalam webinar Mid Year Economic Outlook, Rabu (7/7/2021).

Sri Mulyani mengatakan, laju pertumbuhan ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh skenario penerapan PPKM Darurat.

Baca juga: Milenial, Ini 7 Cara Mengelola Keuangan di Masa PPKM Darurat

Hal itu yakni seberapa dalam mobilitas masyarakat harus ditekan untuk mengurangi penyebaran virus dan seberapa lama PPKM Darurat dilaksanakan.

Ia menjelaskan, pada skenario moderat, jika kasus Covid-19 terkendali pada akhir Juli, maka mobilitas masyakarat bisa mulai kembali normal secara bertahap pada awal Agustus.

Ekonomi pun akan pulih secara gradual mulai pertengahan Agustus, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal III dan IV bisa di kisaran 5,4 persen-5,9 persen.

Sedangkan pada skenario berat, jika penyebaran Covid-19 terus memuncak hingga minggu ke-2 Juli dan mengharuskan penurunan mobilitas sebesar 50 persen, maka relaksasi PPKM Darurat diperkirakan baru akan terjadi pada minggu ke-3 Agustus.

Dengan demikian, laju pemulihan aktivitas ekonomi realtif lebih lambat yakni terjadi secara gradual mulai September.

Baca juga: PPKM Darurat Dinilai Bakal Hambat Pertumbuhan Penjualan Mobil

Maka proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal III dan IV bisa di kisaran 4 persen-4,6 persen.

"Jadi seberapa dalam mobilitas harus di tekan dan seberapa lama pengetatan itu terjadi, ini akan sangat menentukan," ungkap Sri Mulyani.