Ada BSU Rp 1 Juta Buat 8,8 Juta Pekerja, Sri Mulyani Larang Perusahaan Lakukan PHK

Kompas.com - 22/07/2021, 10:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal memberikan bantuan subsidi gaji (BSU) Rp 1 juta kepada pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan dana Rp 8,8 triliun untuk 8,8 juta pekerja dari Rp 10 triliun yang dianggarkan. Bantuan diberikan untuk menurunkan angka PHK di industri, sebagai akibat dari PPKM Darurat dan PPKM Level 4.

"Tambahan untuk para pekerja yang upahnya Rp 3,5 juta dengan catatan perusahaan tidak boleh melakukan PHK. Program tambahan Rp 10 triliun untuk mencegah tidak terjadinya PHK," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Damri Mengalami Kerugian hingga Tangguhkan Pembayaran Upah dan THR

Bendahara Negara ini mengungkap, pemerintah selektif memilih pekerja yang bakal mendapat bantuan.

Pekerja tersebut adalah pekerja di luar sektor esensial dan kritikal yang terdampak oleh PPKM level 4 sehingga terjadi pengurangan jam kerja sampai dirumahkan.

"Perusahaan mendaftarkan atau pekerjanya sudah ada dalam daftar BPJS Ketenagakerjaan, tidak di-PHK namun pekerja menghadapi kondisi tekanan karena non kritikal, sementara ada di level 4 dari PPKM sehingga jam kerja menurun atau dirumahkan, namun tidak di PHK," ungkap dia.

Kriteria lainnya adalah pekerja harus sudah terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan pada akhir Juni 2021.

Pekerja di sektor non-esensial dan non-kritikal ini bakal mendapat subsidi gaji Rp 500.000 untuk dua bulan dalam sekali pencairan.

"Sisa anggaran yang kita alokasikan (Rp 10 triliun) untuk pekerja akan dipakai untuk tambahan Kartu Prakerja. Anggaran Kartu Prakerja jadi ditambah menjadi Rp 21 triliun (dari sebelumnya Rp 20 triliun) sehingga jumlah mereka yang dapat bisa meningkat," pungkas Sri Mulyani.

Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, bantuan hanya diberikan kepada pekerja yang berada dalam industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka industri properti, dan real estate.

Baca juga: Diberikan ke 8 Juta Pekerja, Anggaran Subsidi Gaji Rp 8 Triliun

Bagi pekerja yang memenuhi kriteria, Ida mendorong pekerja segera memberikan nomor rekening kepada BPJS Ketenagakerjaan.

"Kita sudah punya pengalaman. Mudah-mudahan dengan subsidi membantu para pekerja di luar sektor kritikal untuk bisa bertahan dalam kondisi pembatasan aktifitas masyarakat," sebut Ida dalam konferensi pers yang sama.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

XL Axiata Dorong Percepatan Digitalisasi UMKM

XL Axiata Dorong Percepatan Digitalisasi UMKM

Rilis
Neraca Pembayaran Indonesia Surplus 2,4 Miliar Dollar AS di Kuartal II-2022

Neraca Pembayaran Indonesia Surplus 2,4 Miliar Dollar AS di Kuartal II-2022

Whats New
Apa Itu Manajemen: Pengertian, Fungsi, dan Tujuannya

Apa Itu Manajemen: Pengertian, Fungsi, dan Tujuannya

Earn Smart
Cara Transfer Uang lewat ATM BRI dan ATM Bersama dengan Mudah

Cara Transfer Uang lewat ATM BRI dan ATM Bersama dengan Mudah

Spend Smart
Harga Pertalite Diisukan Naik jadi Rp10.000, Blue Bird Belum Siapkan Kenaikan Tarif Buka Pintu

Harga Pertalite Diisukan Naik jadi Rp10.000, Blue Bird Belum Siapkan Kenaikan Tarif Buka Pintu

Whats New
Ketimbang Naikkan Harga Pertalite, Ekonom Sarankan Pemerintah Tunda Proyek Infrastruktur

Ketimbang Naikkan Harga Pertalite, Ekonom Sarankan Pemerintah Tunda Proyek Infrastruktur

Whats New
East Ventures Pimpin Pendanaan Tahap Awal untuk Startup Properti Kabina

East Ventures Pimpin Pendanaan Tahap Awal untuk Startup Properti Kabina

Whats New
Erick Thohir: Kontribusi BUMN dari Pajak dan Dividen ke Negara 3 Kali Lipat Lebih Besar Ketimbang Utang

Erick Thohir: Kontribusi BUMN dari Pajak dan Dividen ke Negara 3 Kali Lipat Lebih Besar Ketimbang Utang

Whats New
Targetkan Swasembada Pangan, Kementan Bersama Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Kawal Distribusi Pupuk Bersubsidi

Targetkan Swasembada Pangan, Kementan Bersama Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Kawal Distribusi Pupuk Bersubsidi

Rilis
6 Bandara AP I Layani Kepulangan 46.579 Jemaah Haji

6 Bandara AP I Layani Kepulangan 46.579 Jemaah Haji

Whats New
Meski Terbaik, Luhut Minta Ekonomi RI Jangan Dibandingkan dengan Arab Saudi

Meski Terbaik, Luhut Minta Ekonomi RI Jangan Dibandingkan dengan Arab Saudi

Whats New
Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah Baru 2022 dan Cara Mendapatkannya

Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah Baru 2022 dan Cara Mendapatkannya

Whats New
Luhut Tepis RI Sepi Peminat Investasi: Kita Tidak Kekurangan Investor

Luhut Tepis RI Sepi Peminat Investasi: Kita Tidak Kekurangan Investor

Whats New
Bantu Masyarakat Melek Asuransi, TikTok Jadi Platform Edukasi untuk Anak Muda

Bantu Masyarakat Melek Asuransi, TikTok Jadi Platform Edukasi untuk Anak Muda

BrandzView
Jadwalkan Bertemu Elon Musk Lagi, Luhut Bakal Tanya Kepastian Investasi Tesla

Jadwalkan Bertemu Elon Musk Lagi, Luhut Bakal Tanya Kepastian Investasi Tesla

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.