Pemerintah Dinilai Perlu Buat Cukai Khusus Industri HPTL, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai perlu membuat aturan cukai khusus bagi industri hasil produk tembakau lainnya (HPTL). Pasalnya, industri ini memiliki sejumlah perbedaan dengan industri hasil tembakau rokok.

Ketua Umum Koalisi Bebas TAR Ariyo Bimmo mengatakan, pengenaan cukai seharusnya ditetapkan berdasarkan profil risiko produk.

Produk HPTL dinilai memiliki risiko yang lebih rendah ketimbang rokok.

Baca juga: Minta Pemerintah Lindungi Pekerja Tembakau, Bos HMSP Berharap Tarif Cukai Tak Naik

Sejumlah negara, seperti Filipina ataupun Selandia Baru disebut telah menetapkan aturan cukai produk tembakau yang disesuaikan dengan profil risikonya.

"Semangat pengawasan cukai adalah soal profil risiko. Saat risiko suatu produk lebih rendah, penghitungan seharusnya dibedakan dan lebih rendah," kata Ariyo, dalam keterangannya, Senin (13/9/2021).

Selain itu, produk HPTL dinilai dapat menekan konsumsi rokok. Oleh karenanya, Ariyo mendorong pemerintah untuk menggelontorkan insnetif bagi industri HPTL.

"Sehingga perokok dewasa bisa mendapat akses produk rendah risiko," ujar Ariyo.

Pelaku usaha industri HPTL mengaku khawatir dengan rencana kenaikan target penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) tahun depan.

Baca juga: Gudang Garam Bakal Naikkan Harga Rokok Menyusul Rencana Kenaikan Tarif Cukai

Pasalnya, rencana tersebut berpotensi semakin membebani kinerja industri HPTL.

Ketua Asosiasi Pengusaha Penghantar Nikotin Indonesia (Appnindo) Roy Lefrans mengatakan, saat ini industri HPTL tengah menghadapi beban pelemahan daya beli di tengah pandemi.

Ini telah berdampak terhadap pengurangan produksi hingga penutupan permanen toko HPTL.

"Produksi yang turun, otomatis membuat produsen mengerem pemesanan cukai," katannya.

Oleh karena itu, Roy berharap pemerintah lebih bijaksana dalam menentukan kebijakan terkait cukai.

Baca juga: Gara-gara Cukai Rokok Naik, Laba Bersih HM Sampoerna Turun 15,4 Persen di Semester I 2021

Pilihan mempertahankan beban cukai dinilai sebagai opsi yang paling tepat untuk kondisi saat ini.

Selain itu, mempertahankan beban cukai HPTL juga dapat berguna untuk membatasi peredaran HPTL ilegal.

Mengacu data Bea Cukai Kementerian Keuangan tahun 2018, tercatat ada 218 penindakan terhadap produk HPTL ilegal dengan nilai barang hasil penindakan (BHP) senilai Rp 1,59 miliar.

"Sedangkan pada 2019, penindakan menurun menjadi 104 kasus dengan nilai BHP Rp 522 juta. Hal itu sedikit banyak mencerminkan pelaku HPTL cukup patuh membayar cukai," ucap Roy.