Indef: Negara Tetangga Saja Belum Tarik PPN Sembako

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta pemerintah membuat perbandingan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan negara lain yang lebih relevan sebelum memungut pajak sembako di Indonesia.

Direktur Riset Indef Berly Martawardaya mengatakan perbandingan tarif PPN antar negara yang dilampirkan pemerintah kepada DPR RI kebanyakan berasal dari negara Eropa. Seharusnya, ada perbandingan lain yang lebih bisa dikomparasi, seperti dengan negara ASEAN dan Asia Selatan.

"Kenapa perbandingannya dengan negara lain yang mayoritas negara eropa? Kalau bikin komparasi harus bikin perbandingan yang lebih comparable. It's okay (ada perbandingan dengan) negara Eropa, tapi kenapa enggak ada negara di ASEAN, Amerika Selatan, atau Asia Selatan," kata Berly dalam Diskusi Publik Indef secara virtual, Selasa (14/9/2021).

Baca juga: Tolak PPN Sembako, Peneliti: Potensinya Kecil Banget

Ia mengatakan, jika mengacu pada negara tetangga, banyak negara ASEAN yang belum menerapkan pajak sembako. Di Malaysia, makanan yang belum diproses (unprocessed food) dan sayur-mayur yang notabene masuk dalam kebutuhan pokok belum menjadi objek PPN.

Di Thailand kata Berly, sembako (basic groceries), jasa pendidikan dan jasa kesehatan belum dikenai PPN. Sama halnya dengan Filipina uang tidak mengenakan PPN untuk barang-barang seperti produk makanan, daging, buah-buahan, ikan, dan makanan yang dimasak.

"(Negara) Tetangga kita seragam, sembako semua enggak masuk (dalam barang kena pajak/BKP). Indonesia sudah inline sebagai negara berkembang. Bahkan Malaysia yang menengah atas saja masih belum (mengenakan PPN untuk sembako)," tutur Berly.

Lebih lanjut dia menuturkan, pengenaan PPN pada sembako bisa mengganggu rasa keadilan karena di saat yang sama, PPh (pajak penghasilan) Badan justru kembali turun menjadi 20 persen. Hal ini kata Berly, seolah para petani mensubsidi perusahaan-perusahaan besar.

"Harga makanan adalah faktor penting dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan berasal dari makanan dan non makanan. Perlu diangkat analisis yang lebih komprehensif," pungkas Berly.

Baca juga: Menurut Sri Mulyani, Sekolah dan Layanan Kesehatan Ini akan Kena PPN