Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Klaim Jagung Melimpah, Kenapa Langka dan Mahal?

Kompas.com - 20/09/2021, 23:51 WIB
Muhammad Idris

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi mengklaim penyebab harga jagung untuk pakan ternak tinggi karena terjadi disparitas harga antara Harga Acuan Pembelian (HAP) dari Kementerian Perdagangan dengan harga yang ada di pasaran.

"Ketersediaan sebenarnya sustain, stabil, dan ada. Cuma bagaimana membuat kondisi bahan pokok sampai ke peternak secara masif dan tak ada pelanggaran di lapangan," kata Harvick dalam rapat kerja bersama dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, dilansir dari Antara, Senin (20/9/2021).

Menurut Harvick, permasalahan utama harga pakan jagung yang tinggi adalah sinkronisasi antara pengusaha pakan besar dan kecil terhadap peternak rakyat.

Peternak rakyat, menurutnya, menjadi pihak yang sangat dirugikan lantaran biaya produksi membengkak dan tidak bisa menjual telur di atas Harga Pokok Produksi (HPP).

Baca juga: Dilema Impor Jagung: Peternak Senang, Petani Meradang

"Stok buffer kami cukup, bahkan lebih untuk tahun ini. Cuma memang bagaimana membuat situasi stabil dan kondusif. Ini kita perlu dukungan sama-sama dari teman-teman Komisi IV untuk mengingatkan pengusaha pakan kita," kata dia.

Harvick juga mengatakan telah meminta kepada para jajarannya di lingkungan Kementerian Pertanian untuk terus menjalin komunikasi dengan para pelaku usaha, termasuk industri pakan ternak, peternak, dan petani untuk menjaga kondusifitas di lapangan.

Lebih lanjut Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi menerangkan saat ini stok jagung terbilang masih dalam kondisi aman.

"Di GPMT (Gabungan Perusahaan Makanan Ternak) itu 722 ribu ton, kemudian ada di pengepul 744 ribu ton, di agen 423 ribu ton, usaha lain dan eceran kemudian di rumah tangga dan lainnya itu sisanya, jadi total sekitar 2,3 juta ton," kata dia.

Baca juga: 2 Kali Jadi Presiden, Jokowi Janjikan Swasembada Jagung, Realisasinya?

Suwandi menjelaskan saat ini terjadi disparitas harga yang cukup tinggi antara HAP yang diterbitkan Kementerian Perdagangan yaitu sebesar Rp 4.500 per kg dengan harga di pasaran sekitar Rp 5.500 - Rp 6.000 per kg.

Selain itu, posisi panen jagung tidak merata di seluruh daerah Indonesia dan panen terjadi secara musiman, dan sebaran waktu panen pun tidak merata.

Suwandi juga menjelaskan ketimpangan yang terjadi antara peternak rakyat yang tidak mampu membeli jagung kepada petani dalam jumlah besar dibandingkan dengan kemampuan perusahaan pakan ternak besar.

"Inginnya petani kan cash and carry, peternak inginnya tunda dulu dan sebagainya. Itu jadi kendala untuk akses jagung oleh peternak kecil," kata Suwandi.

Baca juga: Apa Kabar Janji Jokowi Turunkan Harga Daging Sapi Jadi Rp 80.000 Per Kg?

Sebelumnya Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk menyediakan jagung untuk pakan ternak sebanyak 30 ribu ton dengan harga Rp 4.500 per kg.

Kebijakan tersebut untuk meringankan beban peternak rakyat agar bisa berproduksi dengan maksimal dan bisa menjual telur atau ayam pedaging di atas HPP.

Harga jagung dijanjikan turun

Para peternak ayam petelur atau layer yang tergabung dalam DPP Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Indonesia menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan membantu menurunkan harga jagung.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disebut Jadi Penyebab Kontainer Tertahan di Pelabuhan, Ini Penjelasan Kemenperin

Disebut Jadi Penyebab Kontainer Tertahan di Pelabuhan, Ini Penjelasan Kemenperin

Whats New
Perbankan Antisipasi Kenaikan Kredit Macet Imbas Pencabutan Relaksasi Restrukturisasi Covid-19

Perbankan Antisipasi Kenaikan Kredit Macet Imbas Pencabutan Relaksasi Restrukturisasi Covid-19

Whats New
KKP Tangkap Kapal Ikan Berbendera Rusia di Laut Arafura

KKP Tangkap Kapal Ikan Berbendera Rusia di Laut Arafura

Whats New
Defisit APBN Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Dipatok 2,45 Persen-2,58 Persen

Defisit APBN Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Dipatok 2,45 Persen-2,58 Persen

Whats New
Bos Bulog Sebut Hanya Sedikit Petani yang Manfaatkan Jemput Gabah Beras, Ini Sebabnya

Bos Bulog Sebut Hanya Sedikit Petani yang Manfaatkan Jemput Gabah Beras, Ini Sebabnya

Whats New
Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Whats New
Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi jadi Head of Citi Commercial Bank

Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi jadi Head of Citi Commercial Bank

Whats New
OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

Whats New
Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Whats New
Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Whats New
Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Whats New
OJK Minta Lembaga Keuangan Bikin 'Student Loan' Khusus Mahasiswa S-1

OJK Minta Lembaga Keuangan Bikin "Student Loan" Khusus Mahasiswa S-1

Whats New
Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Whats New
Citilink Buka Lowongan Kerja Pramugari untuk Lulusan SMA, D3, dan S1, Ini Syaratnya

Citilink Buka Lowongan Kerja Pramugari untuk Lulusan SMA, D3, dan S1, Ini Syaratnya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com