PPKM Diperpanjang, Ini Aturan Lengkap WFH-WFO di Perkantoran

Kompas.com - 21/09/2021, 12:46 WIB
Pekerja berjalan di kawasan Dukuh Atas, Jakarta, Jumat (2/7/2021). Pemerintah akan menerapkan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai 3 Juli mendatang, salah satunya mewajibkan menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah 100 persen untuk perkantoran yang bergerak di sektor non-esensial. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarPekerja berjalan di kawasan Dukuh Atas, Jakarta, Jumat (2/7/2021). Pemerintah akan menerapkan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai 3 Juli mendatang, salah satunya mewajibkan menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah 100 persen untuk perkantoran yang bergerak di sektor non-esensial. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.
Penulis Mutia Fauzia
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Kawasan perkantoran di wilayah Jawa dan Bali telah diperbolehkan untuk menerapkan bekerja di kantor atau Work From Office (WFO) selama masa PPKM diperpanjang mulai 21 September-4 Oktober 2021.

Namun demikian, penerapan WFO selama PPKM diperpanjang ini dilakukan dengan beberapa pembatasan.

Dikutip dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 43 tahun 2021 tentang PPKM Level 1-4 Jawa-Bali disebutkan, perkantoran sektor non esensial di wilayah PPKM level 3 sudah diizinkan untuk menerapkan WFO.

Kapasitas karyawan yang diizinkan untuk melakukan WFO sebanyak 25 persen.

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Kantor Non-esensial Bisa WFO Maksimal 25 Persen

Ini merupakan aturan baru karena sebelumnya, karyawan di perusahaan seketor non esensial diwajibkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) 100 persen.

"Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 25 persen WFO bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja," tulis Inmendagri tersebut seperti dikutip Kompas.com, Selasa (21/9/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara untuk sektor esensial, pemerintah menetapkan perkantoran di wilayah PPKM level 3 sudah bisa menerapkan WFO sebesar 50 persen.

Sektor yang masuk dalam kategori esensial yakni keuangan dan perbankan yakni asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan).

Selain itu juga pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, dan industri orientasi ekspor dan penunjangnya.

Untuk wilayah yang masuk dalam kategori sektor kritikal, seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) dapat beroperasi 100 persen.

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Ini Aturan Perhotelan di Jawa dan Bali

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.