Ditjen Pajak soal Tax Amnesty: Enggak Ada "Jebakan Batman"

Kompas.com - 29/10/2021, 18:47 WIB
Ilustrasi kebiijakan perpajakan SHUTTERSTOCK/PRETTY VECTORSIlustrasi kebiijakan perpajakan
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal melangsungkan program pengungkapan sukarela (PPS) atau lebih dikenal dengan program pengampunan pajak (tax amnesty) dari Januari-Juli 2022.

Direktur Peraturan Perpajakan I, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama menegaskan, program pengungkapan sukarela tersebut bukan untuk menjebak atau "jebakan batman".

Adapun jebakan batman diartikan sebagai pemeriksaan tanpa bukti yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak (WP) yang sudah mengikuti tax amnesty.

"Ini fakta saja bahwa yang namanya jebakan batman itu enggak ada cerita. Karena kita maunya sama-sama, ini (PPS) permintaan pengusaha dan pemerintah melihat ada bagusnya juga kita laksanakan," kata Hestu dalam sosialisasi UU HPP yang dilaksanakan Kadin, Jumat (29/10/2021).

Baca juga: Mau Lapor Rumah dan Uang Lewat Tax Amnesty? Begini Cara Hitungnya

Hestu menuturkan, ketentuan dan tata cara PPS sudah tercantum dalam UU. Dia bilang, pemeriksaan hanya akan dilakukan bila Ditjen Pajak melihat harta yang dilaporkan tidak sesuai dengan harta sebenarnya.

Pasal 6 ayat 4 UU HPP menyebut, Ditjen Pajak dapat membetulkan atau membatalkan surat keterangan terhadap penyampaian pengungkapan harta oleh wajib pajak, bila diketahui terdapat ketidaksesuaian antara harta bersih yang diungkapkan dengan keadaan sebenarnya.

"(Misalnya) mungkin ada kewajiban perpajakan dia ikut tax amnesty asetnya 10 unit, tapi baru lapor 8. Kalau teman pajak ketemu yang 2, mau enggak mau, diperiksa. Tapi sebenarnya enggak pernah ada isu jebakan batman," ucap Hestu.

Tidak adanya "jebakan batman" di PPS tahun depan juga bisa dipastikan dengan cerita tax amnesty tahun 2016-2017. Saat itu, ada sekitar 1 juta wajib pajak yang mengikuti tax amnesty.

Namun, Ditjen Pajak hanya memeriksa segelintir wajib pajak yang dicurigai alias yang terbukti tidak melaporkan harta sebagaimana mestinya. Artinya, Ditjen Pajak tidak akan melakukan pemeriksaan serta-merta bila tidak ada bukti.

"Dari hampir 1 juta peserta tax amnesty waktu itu, mungkin ada satu dua yang diperiksa, tapi itu pasti ada triggernya bukan dalam konteks sudah masuk (pajaknya), kemudian diperiksa," pungkas Hestu.

Baca juga: Tax Amnesty Jilid 2, Pengusaha: Kami Butuh Tata Cara dan Hitung-hitungannya...

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Spend Smart
Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Whats New
Mau Jadi Negara Maju, Porsi Pasar Keuangan RI Harus 400 Persen dari PDB

Mau Jadi Negara Maju, Porsi Pasar Keuangan RI Harus 400 Persen dari PDB

Whats New
Erick Thohir: Belum Ada Rencana Pemerintah Naikkan Pertalite

Erick Thohir: Belum Ada Rencana Pemerintah Naikkan Pertalite

Whats New
Rekrutmen Bersama BUMN 2022, Erick Thohir: Tak Ada Titipan Anak Sultan

Rekrutmen Bersama BUMN 2022, Erick Thohir: Tak Ada Titipan Anak Sultan

Whats New
Literasi Keuangan di RI Baru 3,18 Persen, Penetrasi Asuransi 'Melempem'

Literasi Keuangan di RI Baru 3,18 Persen, Penetrasi Asuransi "Melempem"

Whats New
Aplikasi Rekan Pupuk Indonesia Permudah Petani Penuhi Kebutuhan

Aplikasi Rekan Pupuk Indonesia Permudah Petani Penuhi Kebutuhan

Whats New
Tesla Bakal Investasi ke RI, Bahlil: Insya Allah 2022 Ini

Tesla Bakal Investasi ke RI, Bahlil: Insya Allah 2022 Ini

Whats New
Operator Taksi Udara Whitesky Pesan 40 Helikopter Baru

Operator Taksi Udara Whitesky Pesan 40 Helikopter Baru

Whats New
Pemerintah Ajak ITMG Bangun Persemaian Mentawir untuk IKN

Pemerintah Ajak ITMG Bangun Persemaian Mentawir untuk IKN

Whats New
Update Syarat Naik Kereta Api 2022 untuk Orang Dewasa dan Anak-anak

Update Syarat Naik Kereta Api 2022 untuk Orang Dewasa dan Anak-anak

Whats New
OSS Belum Sempurna, Bahlil Akui Ada 2 Masalah Besar

OSS Belum Sempurna, Bahlil Akui Ada 2 Masalah Besar

Whats New
Kinerja Emiten GGRM dan HMSP Merosot Konsultan Khawatir Rokok Murah Bakal Merajalela

Kinerja Emiten GGRM dan HMSP Merosot Konsultan Khawatir Rokok Murah Bakal Merajalela

Whats New
Rekam Jejak Lin Che Wei, Bongkar Skandal Bank Lippo hingga Bantu Rumuskan Ragam Kebijakan Pemerintah

Rekam Jejak Lin Che Wei, Bongkar Skandal Bank Lippo hingga Bantu Rumuskan Ragam Kebijakan Pemerintah

Whats New
Multi Bintang Indonesia Targetkan 100 Persen Energi Terbarukan di Tahun 2025

Multi Bintang Indonesia Targetkan 100 Persen Energi Terbarukan di Tahun 2025

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.