Kompas.com - 02/11/2021, 20:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menindaklanjuti hasil rapat Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menyetujui perluasan cakupan pemberian bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji.

Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, rancangan peraturan menteri ketenagakerjaan terbaru menghapus ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf d Permenaker Nomor 16 Tahun 2021, yang mengatur persyaratan mendapatkan BSU bagi pekerja yang bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4.

Selain itu, lampiran I Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 yang menetapkan wilayah pemberlakuan PPKM Level 3 dan 4 untuk persyaratan penerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji juga dihapus.

"Adapun perubahan atas lampiran II Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 ini yaitu penambahan satu provinsi yakni Kalimantan Utara dari yang sebelumnya enam provinsi menjadi tujuh provinsi," katanya melalui keterangan tertulis, Selasa (2/11/2021).

Selain itu, terdapat penambahan kabupaten/kota dari dua menjadi tiga kabupaten/kota dalam Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas.

Baca juga: Mantan Karyawan Sebut Mark Zuckerberg Seharusnya Mundur dari CEO, Mengapa?

"Dalam arahannya, Menaker Ida Fauziyah berharap proses harmonisasi ini dapat segera selesai dan tuntas sehingga program BSU ini dapat kita lanjutkan dengan payung hukum perubahan kedua Permenaker 14 Tahun 2020 ini," lanjut dia.

Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan untuk menambah penerima bantuan subsidi upah Rp 1 juta sebanyak 1,6 juta penerima. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perluasan dilakukan karena terdapat sisa penyaluran lebih dari Rp 1 triliun.

"Dengan sisa anggaran, akan ada perluasan sebanyak 1,6 juta sasaran pekerja dan ini jumlah anggarannya adalah Rp 1,6 triliun," kata Airlangga dalam konferensi pers evaluasi program PC-PEN, Selasa (26/10/2021).

Airlangga menuturkan, kriteria penerima tidak berubah dengan kriteria BSU sebelumnya. Adapun sektor atau industri penerima BSU yakni barang konsumsi, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka industri properti, dan real estat.

Baca juga: Stafsus Menteri BUMN Bantah Erick Thohir Terlibat Bisnis Tes PCR

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Penyebab Agen Asuransi Belum Bisa Diganti dengan Kecanggihan Teknologi

Ini Penyebab Agen Asuransi Belum Bisa Diganti dengan Kecanggihan Teknologi

Whats New
Blibli Tebar Promo, Ada Diskon hingga 90 Persen

Blibli Tebar Promo, Ada Diskon hingga 90 Persen

Rilis
Genjot Pendapatan, Garuda Indonesia Akan Fokus ke Bisnis Kargo

Genjot Pendapatan, Garuda Indonesia Akan Fokus ke Bisnis Kargo

Whats New
Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim Tak Terserap Sempurna, Sri Mulyani: Kalau Minta Rajin Banget...

Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim Tak Terserap Sempurna, Sri Mulyani: Kalau Minta Rajin Banget...

Whats New
Benarkah Biaya Admin Bank Memberatkan Nasabah?

Benarkah Biaya Admin Bank Memberatkan Nasabah?

Whats New
Penelitian DJSN: 6,09 Juta Pekerja Migran RI Belum Terdaftar Program Jamsos PMI

Penelitian DJSN: 6,09 Juta Pekerja Migran RI Belum Terdaftar Program Jamsos PMI

Whats New
Ekonomi Digital RI Perlu Didukung Layanan Data Internet yang Lebih Baik

Ekonomi Digital RI Perlu Didukung Layanan Data Internet yang Lebih Baik

Whats New
Rupiah dan IHSG Kompak Ditutup Melemah Sore Ini

Rupiah dan IHSG Kompak Ditutup Melemah Sore Ini

Whats New
Tidak Punya Aplikasi MyPertamina, Masyarakat Harus Daftar via Website untuk Beli Pertalite dan Solar

Tidak Punya Aplikasi MyPertamina, Masyarakat Harus Daftar via Website untuk Beli Pertalite dan Solar

Whats New
Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi, Pengecer dan Konsumen: Ribet!

Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi, Pengecer dan Konsumen: Ribet!

Whats New
Bengkak, Kebutuhan Dana Mitigasi Perubahan Iklim Tembus Rp 4.002 Triliun

Bengkak, Kebutuhan Dana Mitigasi Perubahan Iklim Tembus Rp 4.002 Triliun

Whats New
BCA Mobile Gangguan, Manajemen Pastikan Layanan Sudah Kembali Normal

BCA Mobile Gangguan, Manajemen Pastikan Layanan Sudah Kembali Normal

Whats New
Membandingkan Biaya Admin BRI, BCA, Bank Mandiri, hingga BNI

Membandingkan Biaya Admin BRI, BCA, Bank Mandiri, hingga BNI

Earn Smart
Garuda Indonesia Dekati Calon Investor Potensial

Garuda Indonesia Dekati Calon Investor Potensial

Whats New
Ini 'Hadiah' untuk Produsen Minyak Goreng yang Ikut Program Minyakita

Ini "Hadiah" untuk Produsen Minyak Goreng yang Ikut Program Minyakita

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.