Gencar Beri Insentif, Pemerintah Kehilangan Rp 270 Triliun Basis Pajak Tiap Tahunnya

Kompas.com - 11/11/2021, 11:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah kehilangan basis pajak senilai Rp 230 triliun - Rp 270 triliun setiap tahunnya sejak tahun 2017.

Hal ini disebabkan oleh beberapa insentif pajak yang diberikan pemerintah, termasuk tax holiday, mini tax holiday, pembebasan pajak impor barang/jasa tertentu, dan pembebasan bea masuk.

"Sejak tahun 2017-2020, setiap tahunnya sekitar Rp 230 triliun - Rp 270 triliun tidak dikumpulkan atau tidak dipungut oleh pemerintah karena kita memberikan kebijakan khusus," kata Suahasil dalam webinar Tax Prime, Kamis (11/11/2021).

Baca juga: Wamenkeu Minta E-Commerce Jadi Mitra Pemerintah Tingkatkan Pajak

Suahasil menuturkan, pemberian insentif pajak oleh pemerintah memang tidak terjadi pada masa krisis Covid-19 tahun 2020 saja. Di tahun-tahun sebelumnya, pemerintah sudah gencar memberikan insentif pajak berupa tax holiday untuk menarik investasi ke dalam negeri.

Adapun pada tahun 2020, ada sekitar Rp 234,9 triliun basis pajak yang tidak jadi diterima pemerintah karena pemberian insentif luar biasa. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2019, belanja perpajakan ini turun 13,7 persen.

Alasannya kata Suahasil, karena kontraksi ekonomi di masa awal pandemi Covid-19 tahun 2020. Begitu pun adanya perubahan benchmark tarif PPh badan dari yang sebelumnya mencapai 25 persen menjadi hanya 22 persen.

"Dengan kegiatan ekonomi yang rendah, maka insentif pajak juga menjadi lebih rendah. Tapi penerimaan pajak kita turun karena kita memberikan insentif atau relaksasi bagi dunia usaha, sehingga pajak ini tidak usah dibayar oleh dunia usaha atau masyarakat," beber dia.

Suahasil menjelaskan, insentif pajak berlanjut di tahun 2021 dan masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hingga pertengahan Oktober 2021, insentif ini telah dimanfaatkan sebesar Rp 60,57 triliun dari alokasi sekitar Rp 63 triliun.

Insentif pajak PPh pasal 21 telah terealisasi Rp 2,98 triliun yang diberikan kepada 81.980 pemberi kerja. PPh pasal 25 terealisasi sebesar Rp 6,84 triliun kepada seluruh WP badan, PPh 23 final UMKM mencapai Rp 0,54 triliun kepada 124.209 UMKM, dan insentif PPN terealisasi Rp 0,64 triliun.

Baca juga: Karyawan Dapat Fasilitas Kantor Kena Pajak, Ini yang Dikecualikan

Sementara itu, diskon PPnBM diberikan kepada 6 pabrikan kendaraan bermotor dengan total Rp 2,08 triliun, serta PPN DTP sewa outlet ritel terealisasi sebesar Rp 45,01 miliar.

"Ini adalah sebagian dari insentif pajak, dan di tahun ini dan akan kita hitung lagi di akhir tahun seperti apa dampak yang ditimbulkan," pungkas Suahasil.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Rilis
Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Whats New
Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Work Smart
Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Whats New
UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

Smartpreneur
Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Whats New
Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Whats New
Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Whats New
Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Whats New
Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Whats New
DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

Whats New
Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Spend Smart
Soal Elon Musk Investasi di RI, Luhut: Tidak Semudah Menjentikkan Jari

Soal Elon Musk Investasi di RI, Luhut: Tidak Semudah Menjentikkan Jari

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.