Jika PP Pengupahan Tak Dicabut, Buruh Sebut Pengangguran Akan Naik dan Daya Beli Turun

Kompas.com - 29/11/2021, 18:12 WIB
Ilustrasi upah minimum provinsi atau UMP SHUTTERSTOCK/AIRDONEIlustrasi upah minimum provinsi atau UMP

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat menekankan, bila aturan pelaksana atau peraturan pemerintah (PP) dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja khususnya bagian pengupahan tak dicabut, maka akan berdampak negatif terhadap dunia ketenagakerjaan.

"Dampak luas dari peraturan pemerintah turunan UU Cipta Kerja tersebut adalah mempermudah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), peningkatan angka pengangguran, melemahnya daya beli, menurunnya angka konsumsi rumah tangga yang berujung pada penurunan perputaran ekonomi nasional dan mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Mirah melalui keterangan tertulis, Senin (29/11/2021).

Baca juga: Kemenaker Sebut Sistem Pengupahan yang Baik Bisa Dongkrak Produktivitas Dunia Usaha

Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak menyakiti hati rakyat dengan berbagai kecerobohan dan pemaksaan peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945.

"Laksanakan amanah konstitusi UUD 1945, secara bertanggungjawab untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan tunduk pada kepentingan pemodal yang hanya ingin mengambil keuntungan bagi kelompoknya sendiri," kata dia.

Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa UU tersebut bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, hari ini, puluhan ribu buruh melakukan aksi unjuk rasa menuntut pembatalan penetapan upah minimum yang bertentangan dengan perintah MK.

Aksi unjuk rasa ini menyasar Kantor Balai Kota DKI Jakarta dan Kantor Gubernur Jawa Barat.

Baca juga: Apa Implikasinya jika Upah Minimum Ditetapkan Tak Sesuai PP Pengupahan?

"Kami akan meminta Gubernur Anies Baswedan dan Gubernur Ridwan Kamil, untuk taat pada Putusan MK dengan cara membatalkan penetapan upah minimum di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, yang telah diterbitkan sebelum adanya Putusan MK," tegas Mirah.

Mirah kembali menekankan, Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

"Artinya, penetapan upah minimum tahun 2022 yang menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, harus dibatalkan. Karena PP No. 36/2021 adalah peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja, serta bersifat strategis dan berdampak luas, sebagaimana yang dinyatakan oleh putusan MK," kata dia.

Upah minimum menurut Mirah, termasuk kebijakan strategis dan berdampak luas karena mayoritas pekerja formal adalah pekerja penerima upah minimum.

Baca juga: BPS Sebut Upah Tinggi Bisa Berdampak ke Tingkat Pengangguran

Tuntutan buruh hingga kini adalah menaikkan upah minimum tahun 2022, di kisaran 7-10 persen.

"Aspek Indonesia mendesak pemerintah untuk tidak memaksakan kehendak, khususnya terkait dengan adanya berbagai peraturan turunan dari UU Cipta Kerja yang telah diterbitkan. Tuntutan Aspek Indonesia kepada pemerintah adalah batalkan 4 peraturan pemerintah yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online hingga Rp 10 Juta

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online hingga Rp 10 Juta

Whats New
Bahlil: Gaji Menteri Enggak Lebih dari Rp 20 Juta, Gayanya Saja yang Mantap

Bahlil: Gaji Menteri Enggak Lebih dari Rp 20 Juta, Gayanya Saja yang Mantap

Whats New
Mandiri Investment Forum Kembali Digelar, Ribuan Investor dengan Total Aset 4 Triliun Dollar AS Bakal Hadir

Mandiri Investment Forum Kembali Digelar, Ribuan Investor dengan Total Aset 4 Triliun Dollar AS Bakal Hadir

Whats New
Haus Targetkan Tambah 338 Gerai Sepanjang 2022

Haus Targetkan Tambah 338 Gerai Sepanjang 2022

Whats New
Bos KB Bukopin Buka-bukaan soal 1.400 Karyawannya Mengundurkan Diri

Bos KB Bukopin Buka-bukaan soal 1.400 Karyawannya Mengundurkan Diri

Whats New
Bisnis Makanan hingga Pakaian Punya Prospek Cerah Tahun Ini

Bisnis Makanan hingga Pakaian Punya Prospek Cerah Tahun Ini

Whats New
Viral Video Kerumunan di Mall Of Indonesia, Ini Penjelasan Manajemen

Viral Video Kerumunan di Mall Of Indonesia, Ini Penjelasan Manajemen

Whats New
Cara Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan

Cara Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan

Whats New
Minat Kembangkan Usaha? IdeaCloud Kembali Gelar IC Incubator

Minat Kembangkan Usaha? IdeaCloud Kembali Gelar IC Incubator

Whats New
LMAN: Realisasi Pendanaan Lahan PSN 2021 Rp 22,86 Triliun, Tertinggi Sejak 2016

LMAN: Realisasi Pendanaan Lahan PSN 2021 Rp 22,86 Triliun, Tertinggi Sejak 2016

Whats New
Akhirnya, Indonesia Ambil Alih Ruang Udara Natuna dari Singapura

Akhirnya, Indonesia Ambil Alih Ruang Udara Natuna dari Singapura

Whats New
Waspadai Skema Ponzi, OJK Larang Rekening Bank Tampung Dana Kegiatan Melanggar Hukum

Waspadai Skema Ponzi, OJK Larang Rekening Bank Tampung Dana Kegiatan Melanggar Hukum

Whats New
Babak Baru Kerja Sama RI-Singapura, Salah Satunya Sepakati Perjanjian Ekstradisi Buronan

Babak Baru Kerja Sama RI-Singapura, Salah Satunya Sepakati Perjanjian Ekstradisi Buronan

Whats New
Mirae Asset Sekuritas Indonesia Buka Investment House di Jakarta

Mirae Asset Sekuritas Indonesia Buka Investment House di Jakarta

Rilis
Pada 2021, Bisnis Minuman Haus! Raup Pendapatan Rp 250 Miliar

Pada 2021, Bisnis Minuman Haus! Raup Pendapatan Rp 250 Miliar

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.