Kemenaker: Struktur dan Skala Upah Jamin Aspek Keadilan Pekerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri, menegaskan ada korelasi antara Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan kebijakan pengupahan.

Korelasi tersebut yakni pelaksanaan kebijakan pengupahan dapat menjadi materi muatan syarat kerja yang diatur dalam PP atau PKB.

Sebagaimana amanat UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 92, maka pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah (Susu) di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.

Indah mengatakan, Susu harus dilampirkan oleh perusahaan pada saat permohonan pengesahan dan pembaruan PP atau pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan PKB.

Baca juga: Ini Sosok CEO GoTo Andre Soelistyo, Satu-satunya Anak Bangsa yang Masuk Daftar Bloomberg 50 2021

Indah berpendapat, Susu memiliki manfaat bagi pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah. Bagi pekerja atau buruh akan meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga kelangsungan usaha bagi pengusaha dan manfaat bagi pemerintah akan menjamin keadilan bagi seluruh pihak.

"Bagi pekerja manfaatnya menjamin aspek keadilan (tak ada diskriminasi), kesetaraan upah, kenyamanan bekerja, menciptakan suasana kondusif untuk peningkatan profesionalisme dan produktivitas," kata Indah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/12/2021).

Indah berharap, melalui sosialisasi penyusunan SUSU dan PP/PKB, pemda dan unsur pengusaha/manajemen perusahaan, dapat mengetahui urgensi yang harus diperhatikan dalam penerapan Struktur dan Skala Upah, PP dan PKB.

"Lewat forum sosialisasi ini, kami juga ingin mendapatkan masukan dari para peserta mengenai penerapan SUSU, PP/PKB yang telah berjalan di masing-masing daerah atau perusahaan," ucap Indah.

Baca juga: Pelaku UMKM Ikut Program Kedai Kreatif Susu Kental Manis, Ini Manfaatnya

Indah menambahkan, kegiatan sosialisasi penting karena merupakan salah satu sarana komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan perwakilan pengusaha/manajemen perusahaan. Utamanya berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan industrial.

"Forum-forum seperti ini akan terus kami lakukan untuk memperkuat konsolidasi dan kolaborasi guna memastikan terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan industrial secara baik," ujar Indah.

Sebagai informasi, dalam rangka meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemerintahan daerah dan unsur pengusaha/manajemen perusahaan, Kementerian Ketenagakerjaan menggelar

“Sosialisasi Penyusunan Struktur dan Skala Upah serta Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)” di Denpasar, Bali (2/11/2021).

Sosialisasi penyusunan SUSU dan PP, PKB diikuti oleh 80 orang peserta. Sebanyak 15 orang mewakili unsur Pemkab/Pemkot/Pemprov, meliputi pejabat struktural dan Fungsional Mediator Hubungan Industrial Disnaker dan 65 pengusaha/manajemen perusahaan di Bali. (Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli)

Baca juga: Dukung Kaum Disabilitas Produktif, Cigna Donasi Tangan Palsu Fungsional

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Kemnaker sebut penerapan struktur dan skala upah tingkatkan kesejahteraan pekerja