Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bos Garuda Buka Suara soal Dugaan Penggelapan Gaji Karyawan

Kompas.com - 04/12/2021, 21:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Irfan Setiaputra menanggapi pemberitaan mengenai salah satu karyawan perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana transfer dana. 

Dilansir dari Antara, Sabtu (4/12/2021), Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, menjelaskan soal kasus dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum karyawannya, mengacu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.

"Dapat kami sampaikan bahwa pada dasarnya tindak lanjut proses hukum yang ditempuh ini merupakan bagian dari komitmen penegakan tata kelola perusahaan yang baik, utamanya pada aspek tata kelola SDM, termasuk jika terdapat indikasi karyawan yang melakukan tindakan pidana (transfer dana)," kata Irfan. 

Irfan mengungkapkan, Garuda Indonesia sepenuhnya menyerahkan tindak lanjut proses hukum kepada pihak berwajib, dalam hal ini kepolisian.

Baca juga: Mengenal Pelita Air Service, Maskapai Pengganti Jika Garuda Ditutup

Ia percaya polisi akan menindaklanjuti dugaan tindak pidana itu secara profesional.

Garuda Indonesia juga akan menghormati proses hukum yang saat ini berlangsung, mengingat bahwa saat ini kasus tersebut telah masuk ke dalam proses penyidikan di kepolisian.

Karyawan dimaksud juga telah ditetapkan sebagai tersangka mengacu pada bukti-bukti yang terungkap dalam proses penyelidikan.

Irfan menegaskan, bahwa dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya, Garuda Indonesia akan senantiasa mengedepankan asas tata kelola Perusahaan yang baik, termasuk dalam pengelolaan SDM yang mengacu pada ketentuan ketenagakerjaan maupun ketentuan terkait lainnya yang berlaku.

"Sebelumnya, perusahaan juga telah melakukan proses mediasi untuk menyelesaikan permasalahan dengan karyawan yang bersangkutan," ujarnya.

Baca juga: Kenapa PNS Selalu Naik Garuda saat Perjalanan Dinas?

Ia menambahkan, proses hukum yang tengah berlangsung dalam kasus dugaan tindak pidana itu merupakan wujud perhatian serius sekaligus komitmen bahwa setiap indikasi tindakan pelanggaran hukum, mendapatkan sanksi sesuai peraturan dan hukum yang berlaku.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman:
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KKP Menakar Kontribusi Lamun dalam Pengelolaan Karbon Biru

KKP Menakar Kontribusi Lamun dalam Pengelolaan Karbon Biru

Whats New
[POPULER MONEY] Kementerian PUPR Sindir Meikarta, Beli Rumah Malah Dituntut | Kasus KSP Indosurya Bisa Bikin Orang Kapok Jadi Anggota Koperasi

[POPULER MONEY] Kementerian PUPR Sindir Meikarta, Beli Rumah Malah Dituntut | Kasus KSP Indosurya Bisa Bikin Orang Kapok Jadi Anggota Koperasi

Whats New
Kunjungi 3 Negara Afrika, Luhut Bahas Kerja Sama Transisi Energi hingga Perkeretaapian

Kunjungi 3 Negara Afrika, Luhut Bahas Kerja Sama Transisi Energi hingga Perkeretaapian

Whats New
Stafsus Erick Thohir Sebut Nilai Korupsi Dana Pensiun BUMN Mencapai Sekitar Rp 10 Triliun

Stafsus Erick Thohir Sebut Nilai Korupsi Dana Pensiun BUMN Mencapai Sekitar Rp 10 Triliun

Whats New
Luhut: Saya Ngomong soal OTT, Ada yang Marah-marah

Luhut: Saya Ngomong soal OTT, Ada yang Marah-marah

Whats New
Pancing Minat Konsumen di DI Yogyakarta, PGN Bangun 12.900 Sambungan Jargas Rumah Tangga

Pancing Minat Konsumen di DI Yogyakarta, PGN Bangun 12.900 Sambungan Jargas Rumah Tangga

Whats New
Optimalkan 'Idle Cash', Perusahaan Bisa Manfaatkan Aplikasi Reksa Dana

Optimalkan "Idle Cash", Perusahaan Bisa Manfaatkan Aplikasi Reksa Dana

Whats New
Ingin Sanksi PKU Dicabut, Kresna Life Tawarkan Skema Pembayaran ke Pemegang Polis

Ingin Sanksi PKU Dicabut, Kresna Life Tawarkan Skema Pembayaran ke Pemegang Polis

Whats New
BCA: Pelaku Utama Pembobolan Rekening Bukan Tukang Becak, tapi Kenalan Korban

BCA: Pelaku Utama Pembobolan Rekening Bukan Tukang Becak, tapi Kenalan Korban

Whats New
Bank Jago Bidik Pelaku UMKM Digital demi Dongkrak Kredit

Bank Jago Bidik Pelaku UMKM Digital demi Dongkrak Kredit

Whats New
Gandeng Induk Usaha, Mandiri Tunas Finance Gelar MTF Expo 2023

Gandeng Induk Usaha, Mandiri Tunas Finance Gelar MTF Expo 2023

Whats New
Bank Mandiri Sediakan ATM Setor Tarik Rp 10.000, Ini 5 Lokasinya

Bank Mandiri Sediakan ATM Setor Tarik Rp 10.000, Ini 5 Lokasinya

Whats New
Pengguna PLN Mobile Berkesempatan Dapat Mobil Listrik, Catat Tanggal Pengumumannya

Pengguna PLN Mobile Berkesempatan Dapat Mobil Listrik, Catat Tanggal Pengumumannya

Rilis
Bocoran Insentif Kendaraan Listrik dari Luhut: Kira-kira Rp 7 Juta, untuk Mobil Pajaknya akan Dikurangi

Bocoran Insentif Kendaraan Listrik dari Luhut: Kira-kira Rp 7 Juta, untuk Mobil Pajaknya akan Dikurangi

Whats New
Suku Bunga Penjaminan di Bank Umum Naik Jadi 4 Persen

Suku Bunga Penjaminan di Bank Umum Naik Jadi 4 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+