Luhut Soal Omicron: Tidak Ada yang Perlu Dibuat Panik..

Kompas.com - 20/12/2021, 18:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) yang juga Koordinator Penanganan PPKM wilayah Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada masyarakat agar mendapatkan informasi yang resmi dari pemerintah mengenai kondisi terkini munculnya virus varian baru Omicron di Indonesia.

Sebab menurut Luhut, apabila informasi yang didapatkan tidak berasal dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan, Kemenko Marves, dan Kemenko Perekonomian maka akan memicu kepanikan. Malah, dia memastikan bahwa RI lebih siap menangani mutasi virus corona itu.

"Kita jangan bergosip ria dengan ini, dengarkan saja penjelasan resmi dari pemerintah. Jangan sampai ini menimbulkan kepanikan. Tidak ada yang perlu dibuat panik karena semua kesiapan kita jauh lebih bagus dari bulan Mei, Juni, Juli tahun ini," ucapnya dalam keterangan pers terkait evaluasi PPKM secara virtual, Senin (20/12/2021).

Baca juga: Luhut: Kami Akan Melakukan Pengetatan Jika Kasus Covid-19 Melebihi 500 per Hari

Di sisi lain, pemerintah juga melihat adanya peningkatan para warga RI usai melakukan perjalanan dari luar negeri. Untuk itu, pemerintah melakukan pengetatan di pintu-pintu masuk menuju Indonesia, tidak hanya melalui udara, darat maupun laut pun turut diperketat.

"Sudah dilakukan (pengetatannya) dan sudah berjalan. Kita juga terus mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri yang tidak esensial. Karena begitu parahnya keadaan Omicron di seluruh dunia," kata Luhut.

Selain itu, pemerintah tengah mempertimbangkan masa karantina selama 14 hari bagi warga negara Indonesia (WNI) pasca bepergian ke luar negeri.

"Untuk itu, kami putuskan dalam rapat tadi, sangat mempertimbangkan untuk meningkatkan masa karantina menjadi 14 hari jika penyebaran varian Omicron ini semakin meluas. Jadi saya mohon kita semua menahan diri. Kita jangan mengulangi masa kelam yang terjadi di bulan Juli tahun ini," ujarnya.

Baca juga: Luhut: Perkembangan Omicron Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi di 2022

Luhut menyebutkan, terdapat 11 negara yang dilarang untuk masuk ke Tanah Air. Namun, mengikuti perkembangan yang terjadi, pemerintah akan melakukan penambahan negara Inggris, Norwegia, dan Denmark dalam daftar larangan tersebut.

Pemerintah malah menghapus Negara Hong Kong dalam daftar larangan masuk ke Indonesia. Alasannya Luhut, pemerintah mempertimbangkan penyebaran kasus Omicron yang cepat di ketiga negara.

"Masih banyak yang kita tidak ketahui tentang varian Omicron ini. Penelitian yang ada menunjukkan varian ini menyebar lebih cepat dan meski kemungkinan lebih ringan tetap berisiko meningkatkan perawatan RS sebagaimana yang terjadi di Inggris. Berita baiknya, sampai saat ini tingkat kematian karena Omicron masih rendah, meski kita tetap masih harus menunggu informasi tambahan," kata Luhut.

Baca juga: Kenapa Pejabat Dapat Kelonggaran Karantina? Ini Kata Luhut

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Biaya Beban Meningkat, Laba Bersih Indocement Anjlok 50,3 Persen pada Semester I-2022

Biaya Beban Meningkat, Laba Bersih Indocement Anjlok 50,3 Persen pada Semester I-2022

Whats New
Apa Mata Uang yang Digunakan saat Indonesia Jadi Jajahan Jepang?

Apa Mata Uang yang Digunakan saat Indonesia Jadi Jajahan Jepang?

Whats New
Cegah Kerugian di BUMN, Erick Thohir Diminta Optimalkan Peran Komisaris

Cegah Kerugian di BUMN, Erick Thohir Diminta Optimalkan Peran Komisaris

Whats New
Tukar Uang Baru 2022 Bisa Rp 200.000 per Paket, Maksimal Rp 1 Juta

Tukar Uang Baru 2022 Bisa Rp 200.000 per Paket, Maksimal Rp 1 Juta

Spend Smart
HIMKI Targetkan Raih Transaksi Rp 150 Juta Dollar AS Lewat Pameran IFEX

HIMKI Targetkan Raih Transaksi Rp 150 Juta Dollar AS Lewat Pameran IFEX

Whats New
Rupa-rupa uang yang Digunakan di Era Majapahit

Rupa-rupa uang yang Digunakan di Era Majapahit

Whats New
Lotus Archi Luncurkan Emas Edisi HUT ke-77 RI

Lotus Archi Luncurkan Emas Edisi HUT ke-77 RI

Rilis
Sandiaga Uno Minta Pelaku Ekraf Gencarkan Penyelenggaraan 'Event' untuk Dorong Ekonomi

Sandiaga Uno Minta Pelaku Ekraf Gencarkan Penyelenggaraan "Event" untuk Dorong Ekonomi

Whats New
Festival Rupiah FERBI 2022 Digelar di GBK, Warga Bisa Tukar Uang Baru dan Beli Uang Bersambung

Festival Rupiah FERBI 2022 Digelar di GBK, Warga Bisa Tukar Uang Baru dan Beli Uang Bersambung

Whats New
PGN Fokus Tingkatkan Utilisasi Gas Bumi dan Jaga Ketahanan Energi

PGN Fokus Tingkatkan Utilisasi Gas Bumi dan Jaga Ketahanan Energi

Whats New
Saksiskan Penandatangan PKB BTN, Menaker: Utamakan 'Win-win Solution'

Saksiskan Penandatangan PKB BTN, Menaker: Utamakan "Win-win Solution"

Rilis
Ingin Berkunjung ke Pameran Mebel dan Kerajinan IFEX 2022, Ini Cara Daftarnya

Ingin Berkunjung ke Pameran Mebel dan Kerajinan IFEX 2022, Ini Cara Daftarnya

Whats New
Digugat Rp 11 Triliun, Blue Bird Bantah Elliana Wibowo sebagai Pemegang Saham dan Pendiri Perusahaan

Digugat Rp 11 Triliun, Blue Bird Bantah Elliana Wibowo sebagai Pemegang Saham dan Pendiri Perusahaan

Whats New
Papua Ekspor 2.533 Kg Ikan Tuna ke Jepang

Papua Ekspor 2.533 Kg Ikan Tuna ke Jepang

Rilis
Dibuka Menguat, IHSG Parkir di Zona Hijau

Dibuka Menguat, IHSG Parkir di Zona Hijau

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.