Pekerja Asing Tak Punya NIK, Kemenkeu Pastikan Tetap Kena Pajak

Kompas.com - 19/01/2022, 18:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menambah fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Warga Negara Indonesia. Bila sudah memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak, maka warga tidak perlu lagi memiliki NPWP.

Namun begitu, pengenaan pajak di Indonesia tidak hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Siapapun yang mendapat penghasilan di Indonesia, termasuk investor asing dan Warga Negara Asing (WNA) wajib membayar pajak.

Di sisi lain, mereka yang bukan WNI tidak memiliki NIK yang berfungsi sebagai NPWP. Lantas bagaimana cara menarik pajaknya?

Baca juga: Berlaku 1 April 2022, Pajak Karbon Bakal Kerek Tarif Listrik?

Penyuluh Pajak Ahli Madya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Dian Anggraeni menyatakan, Ditjen Pajak akan melakukan penyesuaian dan menggunakan media lain selain NIK untuk mengenakan pajak kepada WNA.

Hal ini menegaskan bahwa WNA juga tak lepas dari kewajiban perpajakan di Indonesia. Apalagi melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Indonesia bekerjasama dengan negara lain untuk menarik pajak warga negara masing-masing yang tinggal di negara lain.

"Jangan khawatir, bahwa pengintegrasian NIK dengan NPWP itu memang secara administrasi nomornya menjadi nomor NPWP. Namun kembali lagi, segala sesuatu yang berkaitan dengan penegakan hukum, dengan penerapan aturan perpajakannya akan kembali pada aturan dasarnya," kata Dian dalam webinar Bicara Pajak (Bijak), Rabu (19/1/2022).

Dian menuturkan, mekanismenya sama seperti Wajib Pajak Badan (WP Badan) yang tidak memiliki NIK. Nantinya, NPWP WP Badan akan ditambah satu digit menjadi 16 digit dari 15 digit.

"Jadi, sekarang ini DJP terus melakukan penyesuaian, secara database juga dengan membuat NIK menjadi NPWP. Kemudian untuk yang badan, dari 15 digit menjadi 16 digit dengan menambahkan angka 0 di depan NPWP. Ini rencananya seperti itu," jelas Dian.

NPWP 16 digit ini juga berlaku untuk bendahara pemerintah yang tidak memiliki NIK sebagai bendahara pemerintah.

"Begitu juga dengan WP luar negeri, dapat teradministrasi dengan nomor identitas yang disesuaikan dengan 16 digit tadi. Jadi jangan khawatir, nomor NIK tadi hanya medianya saja. Tentu secara sistem akan disesuaikan," tandas Dian.

Baca juga: Siap-siap, NIK KTP sebagai NPWP Berlaku Penuh mulai 2023

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.