IMF Kritik Burden Sharing Kemenkeu-BI, Ini Respons Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tanggapan soal kritik Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang meminta Bank Indonesia (BI) mengurangi pembelian langsung SBN di pasar perdana.

Pembelian SBN oleh BI di pasar perdana ini merupakan kerja sama BI dengan pemerintah (Kementerian Keuangan/Kemenkeu) dalam konteks berbagi beban (burden sharing). Kerja sama yang disepakati melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) III ini membuat BI membiayai sebagian defisit fiskal.

Menanggapi hal itu, Sri Mulyani mengatakan pembelian SBN oleh BI melalui proses yang hati-hati. Untuk tak mengganggu independensi bank sentral, Gubernur BI Perry Warjiyo sudah menghitung dan mempertimbangkan neraca BI sebelum menyanggupi kerja sama.

Baca juga: Harga Aset Kripto Bitcoin Dkk Terus Turun, Apakah Masuk Fase Crypto Winter Seperti 2018?

Setelah melewati berbagai diskusi internal, Bank Indonesia menyanggupi membantu pemerintah dengan nominal yang ditentukan sendiri oleh BI beserta mengatur peruntukkannya.

"Pak Perry sudah menghitung dari neraca BI dan menetapkan bahwa burden sharing BI untuk SKB III adalah sekian dan hanya untuk ini. Nah ini juga yang memberikan kepastian pada APBN kita, sementara dari bagian lain dari APBN bergerak," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (27/1/2022).

Bendahara negara ini mengungkapkan, SKB III sudah dikomunikasikan cukup detail, baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk menjaga kondusivitas pasar.

Sebelum kesepakatan kerja sama, pemerintah terlebih dahulu menjabarkan kepada BI mengenai kondisi APBN dan tahap pemulihan ekonomi. Sekaligus pos-pos pengeluaran dan belanja negara dalam APBN beserta dampak pada pemulihan ekonomi.

"Kemudian Pak Perry hitung sendiri (berapa besaran yang disanggupi) dan beliau kemudian mengumumkan, 'Saya akan burden sharing'. Ini terutama (untuk) yang SKB III yang tadi ada sebagian yang meminta supaya (pembiayaan BI) bisa di-scale down," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Ini 4 Dokumen yang Dibebaskan dari Bea Materai Rp 10.000

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyabut nominal burden sharing yang sudah ditentukan BI memberikan kepastian kepada APBN. Dengan nominal yang sudah pasti, APBN jadi lebih fleksibel mengatur pos pengeluaran termasuk untuk penanganan pandemi Covid-19.

Di sisi lain, pemerintah mampu mengkalkulasi dan meminimalkan turbulensi atau ketidakpastian di pasar keuangan termasuk pergerakan US treasury terhadap yield SBN.

"Inilah yang kita lakukan agar tetap dalam kerangka yang kredibel, sehingga apakah itu rating agency, maupun lembaga internasional seperti IMF, atau bahkan dalam negeri sendiri, kita semua bisa memahami mengapa kita melakukan (SKB) ini, dan bagaimana kita melakukan dan seberapa lama kita lakukan," jelas Sri Mulyani.

Lebih lanjut Sri Mulyani menuturkan, perjanjian dalam SKB III akan berakhir pada akhir tahun 2022. Pemerintah kata dia, akan fokus menyehatkan APBN untuk mengembalikan defisit fiskal di bawah 3 persen pada tahun 2023 tanpa bantuan lagi dari bank sentral.

Pada tahun ini, wanita yang kerap disapa Ani ini berharap APBN sudah relatif kuat mengingat pemulihan ekonomi mulai terlihat sejak tahun 2021. Pemerintah juga akan memperkecil besaran defisit fiskal tahun ini jauh di bawah yang tertera dalam UU APBN 2022.

"Kami di Kemenkeu mulai susun (untuk) 2023 which is ini adalah the most critical time karena pada 2023 SKB kami expired, Pak Perry sudah tidak lagi menjadi penjaga kami. Pasti BI akan tetap menjaga market dengan stabilisasi tapi tidak lagi melakukan direct financing. Itu beda sekali," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Kabar Gembira, Pemerintah Perpanjang Insentif PPh Final UMKM