IMF Kritik Burden Sharing Kemenkeu-BI, Ini Respons Sri Mulyani

Kompas.com - 27/01/2022, 17:13 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tanggapan soal kritik Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang meminta Bank Indonesia (BI) mengurangi pembelian langsung SBN di pasar perdana.

Pembelian SBN oleh BI di pasar perdana ini merupakan kerja sama BI dengan pemerintah (Kementerian Keuangan/Kemenkeu) dalam konteks berbagi beban (burden sharing). Kerja sama yang disepakati melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) III ini membuat BI membiayai sebagian defisit fiskal.

Menanggapi hal itu, Sri Mulyani mengatakan pembelian SBN oleh BI melalui proses yang hati-hati. Untuk tak mengganggu independensi bank sentral, Gubernur BI Perry Warjiyo sudah menghitung dan mempertimbangkan neraca BI sebelum menyanggupi kerja sama.

Baca juga: Harga Aset Kripto Bitcoin Dkk Terus Turun, Apakah Masuk Fase Crypto Winter Seperti 2018?

Setelah melewati berbagai diskusi internal, Bank Indonesia menyanggupi membantu pemerintah dengan nominal yang ditentukan sendiri oleh BI beserta mengatur peruntukkannya.

"Pak Perry sudah menghitung dari neraca BI dan menetapkan bahwa burden sharing BI untuk SKB III adalah sekian dan hanya untuk ini. Nah ini juga yang memberikan kepastian pada APBN kita, sementara dari bagian lain dari APBN bergerak," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (27/1/2022).

Bendahara negara ini mengungkapkan, SKB III sudah dikomunikasikan cukup detail, baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk menjaga kondusivitas pasar.

Sebelum kesepakatan kerja sama, pemerintah terlebih dahulu menjabarkan kepada BI mengenai kondisi APBN dan tahap pemulihan ekonomi. Sekaligus pos-pos pengeluaran dan belanja negara dalam APBN beserta dampak pada pemulihan ekonomi.

"Kemudian Pak Perry hitung sendiri (berapa besaran yang disanggupi) dan beliau kemudian mengumumkan, 'Saya akan burden sharing'. Ini terutama (untuk) yang SKB III yang tadi ada sebagian yang meminta supaya (pembiayaan BI) bisa di-scale down," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Ini 4 Dokumen yang Dibebaskan dari Bea Materai Rp 10.000

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyabut nominal burden sharing yang sudah ditentukan BI memberikan kepastian kepada APBN. Dengan nominal yang sudah pasti, APBN jadi lebih fleksibel mengatur pos pengeluaran termasuk untuk penanganan pandemi Covid-19.

Di sisi lain, pemerintah mampu mengkalkulasi dan meminimalkan turbulensi atau ketidakpastian di pasar keuangan termasuk pergerakan US treasury terhadap yield SBN.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.