Luhut Ungkap 4 Jurus Pemerintah RI Melawan Dampak Perubahan Iklim

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengajak seluruh negara untuk bekerja bersama melawan dampak perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan lingkungan dengan aksi nyata.

Salah satunya melalui aliansi Global Blended Finance untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, kesehatan, serta digital, yang nantinya akan dibahas di Bali pada bulan April 2022, menyambut kegiatan KTT G20.

Selanjutnya, Luhut menjelaskan, Indonesia memiliki hutan dengan luas 120 hektare, yang menjadikan hutan tropis terbesar ketiga di dunia.

Baca juga: Luhut Minta Tambahan Anggaran Rp 178 Miliar ke Sri Mulyani, Untuk Apa?

Ajakan Luhut ini disampaikan dalam kegiatan Major Economies Forum Ministerial Meeting on Energy and Climate yang dihelat secara daring bersama dengan menteri dari berbagai negara. Dalam kesempatan itu, kata Luhut, Indonesia berkomitmen melawan perubahan iklim dan deforestasi.

"Dan hari ini saya ingin berbagi ekosistem kebijakan yang telah membawa perbaikan dalam pengelolaan hutan lestari di Indonesia selama lima tahun kebelakang," kata dia melalui siaran persnya, Jumat (28/1/2022).

Adapun langkah pemerintah saat ini kata Luhut, sedang mengelola lahan-lahan hutan di Indonesia. Termasuk penyelesaian masalah perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan dan akan diselesaikan mengacu kepada Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024.

Upaya kedua, sambung Luhut, pemerintah berupaya mencegah dan merehabilitasi hutan melalui perbaikan pada kebijakan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

"Pada tahun 2020, kebakaran hutan di Indonesia menurun secara signifikan, turun sampai 82 persen dari tahun sebelumnya," ujarnya.

Baca juga: IHSG Turun Tipis di Sesi I, Rupiah Menguat

Langkah berikutnya, kunci dari ekosistem kebijakan yang dibuat adalah verifikasi.

"Saat ini, pemerintah telah membuat sistem yang terintegrasi, sistem verifikasi legalitas kayu, untuk memastikan bahwa Indonesia melakukan pengelolaan hutan yang efektif," ucap dia.

Terakhir, Luhut bilang, pemerintah membuat ruang untuk partisipasi masyarakat. Salah satunya adalah pembuatan program untuk mengamankan hutan sekaligus menyediakan 12.7 Juta hektare hutan sampai 2024 kepada masyarakat lokal.

"Keempat elemen kebijakan ini secara signifikan telah menurunkan laju deforestasi ke level terendah dalam 20 tahun terakhir. Pada tahun 2020, deforestasi sekitar 115.000 hektare atau turun 75 persen dibandingkan tahun sebelumnya," ujarnya.

Kemudian, eks Kepala Staf Kepresidenan ini menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah memutuskan Peta Jalan Era Bali Baru ketika meluncurkan persiapan G20 2022 di Bali. Dengan demikian, presiden telah menetapkan Bali untuk mencapai nol emisi karbon pada tahun 2045.

Juga sebagai prototipe untuk masa depan yang berkelanjutan.

"Indonesia terus berkomitmen dan berkontribusi dengan upaya kuat kami dalam memastikan praktik pengelolaan hutan serta dalam melindungi dan mengelola sumber daya alam. Kami menyerukan kerja sama dan kolaborasi dengan negara-negara untuk menuju pengelolaan hutan berkelanjutan," kata Luhut.

Baca juga: Kesepakatan FIR RI-Singapura Dipertanyakan, Ini Kata Jubir Luhut