Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Awali 2022, Penerimaan Pajak Tumbuh 59,4 Persen di Bulan Januari

Kompas.com - 22/02/2022, 20:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerimaan pajak pada Januari 2021 tumbuh sebesar 59,4 persen secara tahunan (year on year/yoy) mencapai Rp 109,1 triliun. Angka ini setara 8,6 persen dari target APBN Rp 1.265 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak ini disokong oleh pulihnya perekonomian, industri manufaktur, ekspor impor, hingga harga komoditas.

Padahal pada tahun yang sama tahun lalu, penerimaan pajak terkontraksi 15,32 persen.

Baca juga: Sri Mulyani: Kasus Omicron di Indonesia Tertinggi ke-9 di Dunia

"Tentu ini diargumentasikan Januari tahun lalu yang mengalami kontraksi menjadi basisnya rendah dan kenaikan dari PPh non migas adalah sebagian disebabkan dari low base effect," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (22/2/2022).

Bendahara negara ini merinci, PPh non migas telah terkumpul Rp 61,14 triliun, atau naik 56,7 persen (yoy) dari kontraksi -15,7 persen di periode yang sama tahun lalu.

"Kenaikan PPh non migas 56,7 persen juga menjelaskan mengenai kenaikan dari aktivitas sangat kuat yang menggambarkan momentum pemulihan ekonomi," jelas dia.

Baca juga: Ambisi RI Kurangi Emisi Karbon sampai 2030, Sri Mulyani: Butuh Rp 3.461 Triliun

Lalu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM sudah terkumpul Rp 38,43 triliun atau tumbuh 45,86 persen pada Januari 2022. Di Januari 2021, PPN dan PPnBM masih -14,8 persen.

Sedangkan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami koreksi -20,56 persen.

Di sisi lain, PPh migas sudah terkumpul Rp 8,95 triliun atau naik 281,2 persen. Kenaikan ini dipengaruhi oleh harga migas yang melonjak, dibanding tahun sebelumnya yang hanya terkumpul Rp 2,53 triliun.

"Jadi kelihatan di sini, bahwa penerimaan pajak sangat kuat pada bulan Januari. Total penerimaan mencapai Rp 109,11 triliun atau tumbuh mendekati 60 persen, yakni 59,39 persen. Non migas Rp 100,16 triliun, naik 51,5 persen dibanding tahun sebelumnya," tutur Sri Mulyani.

Dilihat berdasarkan jenis pajaknya, PPh 21 atau PPh karyawan memberi kontribusi sebesar 16,7 persen kepada penerimaan pajak tahun 2022 atau tumbuh 27,9 persen.

Dibanding Januari tahun lalu, PPh 21 masih mengalami kontraksi sekitar 5,6 persen. Bahkan jika dibandingkan dengan kuartal IV tahun lalu, pertumbuhannya lebih tinggi.

Baca juga: Sri Mulyani Beberkan 3 Negara yang Terbelit Utang Parah

"Ini artinya ada perbaikan dari pemanfaatan tenaga kerja. Dan ini konfirmasinya terlihat dari sisi tingkat unemployment atau pengangguran yang menurun, dan adanya pembayaran bonus akhir tahun karyawan," tandas Sri Mulyani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

7 Tahun Beroperasi di Indonesia, JD.ID Tutup 31 Maret 2023

7 Tahun Beroperasi di Indonesia, JD.ID Tutup 31 Maret 2023

Whats New
Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Whats New
Ingin Validasi NIK-NPWP atau Lapor SPT, tapi Lupa Sandi Akun DJP Online? Ini Solusinya

Ingin Validasi NIK-NPWP atau Lapor SPT, tapi Lupa Sandi Akun DJP Online? Ini Solusinya

Whats New
Mampukah IHSG Hari Ini Bangkit? Simak Analisanya

Mampukah IHSG Hari Ini Bangkit? Simak Analisanya

Whats New
10 Saham Ini Paling Banyak Diborong Asing Kemarin

10 Saham Ini Paling Banyak Diborong Asing Kemarin

Whats New
Aturan Baru PPh Final 0,5 Persen bagi UMKM di PP Nomor 55 Tahun 2022

Aturan Baru PPh Final 0,5 Persen bagi UMKM di PP Nomor 55 Tahun 2022

Whats New
Cara Beli Tiket Kereta Panoramic, Rute Gambir-Bandung PP dan Gambir-Surabaya Gubeng PP

Cara Beli Tiket Kereta Panoramic, Rute Gambir-Bandung PP dan Gambir-Surabaya Gubeng PP

Whats New
[POPULER MONEY] Klarifikasi Menpan-RB soal Rp 500 Triliun Pemborosan Anggaran Kemiskinan | JD.ID Tutup

[POPULER MONEY] Klarifikasi Menpan-RB soal Rp 500 Triliun Pemborosan Anggaran Kemiskinan | JD.ID Tutup

Whats New
Mengenal Dampak Inflasi bagi Ekonomi Nasional, Mulai dari Penurunan Daya Beli sampai Tingkat Penganguran

Mengenal Dampak Inflasi bagi Ekonomi Nasional, Mulai dari Penurunan Daya Beli sampai Tingkat Penganguran

Whats New
Lewat Kerjasama Layanan BaaS, BCA Digital Bidik 20.000 Pengguna MRT Jakarta Jadi Nasabah Baru

Lewat Kerjasama Layanan BaaS, BCA Digital Bidik 20.000 Pengguna MRT Jakarta Jadi Nasabah Baru

Whats New
Perkuat Stok Jelang Puasa dan Lebaran, Mendag Zulhas Siapkan 450.000 Ton Minyak Goreng per Bulan

Perkuat Stok Jelang Puasa dan Lebaran, Mendag Zulhas Siapkan 450.000 Ton Minyak Goreng per Bulan

Whats New
Mendagri Malaysia Temui Menaker Bahas Perlindungan PMI Sektor Domestik

Mendagri Malaysia Temui Menaker Bahas Perlindungan PMI Sektor Domestik

Rilis
Temukan Ada Distributor yang 'Bundling' Minyakita, KPPU: Praktek Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Temukan Ada Distributor yang "Bundling" Minyakita, KPPU: Praktek Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Whats New
Badai PHK Perusahaan Teknologi Berlanjut, Ketua Asosiasi E-Commerce Buka Suara

Badai PHK Perusahaan Teknologi Berlanjut, Ketua Asosiasi E-Commerce Buka Suara

Whats New
Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Atur Harga Komoditas untuk Redam Inflasi

Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Atur Harga Komoditas untuk Redam Inflasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+