Soal Pengadaan Logistik Pemilu, KPU Minta Saran ke LKPP

Kompas.com - 08/03/2022, 17:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menemui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membahas tentang persiapan pengadaan logistik Pemilu 2024. KPU ingin kualitas logistik Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Dalam pertemuan ini ditekankan, perlunya saran dari LKKP berkaitan dengan persiapan pengadaan logistik apabila pelaksanaan masa kampanye dipadatkan menjadi 90 atau 120 hari.

“Masa pengadaan yang singkat apabila diputuskan masa kampanye menjadi 90 hari tentu menjadi catatan kita. Untuk itu kita perlu regulasi-regulasi yang tepat untuk mengantisipasi kondisi tersebut," kata Ketua KPU Ilham Saputra saat melakukan audiensi ke LKPP, Selasa (8/3/2022).

Baca juga: Instansi Pemerintah Rawan Korupsi, Begini Langkah Menpan RB

Ia mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko adalah dengan kembali menerapkan katalog sektoral untuk item-item kebutuhan pemilu seperti kotak suara, tinta, bilik suara, segel, sampul, kabel ties pengaman kotak suara dan buku panduan bagi petugas pemilu.

Katalog elektronik dipandang menguntungkan karena dapat menghemat anggaran negara, meminimalisir risiko korupsi, menghindari gagal tender dan membantu SDM KPU di daerah yang masih banyak yang belum bersertifikat pengadaan.

“KPU belum memiliki pengalaman untuk mengelola katalog elektronik sesuai kebijakan yang baru. Dan dengan waktu pengadaan logistik yang jauh lebih pendek maka perlu dukungan probity advice untuk mendampingi seluruh proses pengadaan agar berjalan sesuai target dan aturan yang berlaku.” Kata Ilham.

Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas mengatakan, pelaksanaan katalog sektoral untuk Pemilu 2024 sejalan dengan target quick wins LKPP untuk mengakselerasi pemanfaatan katalog elektronik, baik nasional, sektoral dan lokal.

Kata Anas, LKPP telah melakukan pendampingan pengadaan logistik Pemilu dan Pilkada sejak 2009. Sebagai salah satu partner KPU, LKPP turut mendampingi dalam proses pengadaan logistik Pemilu 2019, seperti bilik suara, kotak suara, kertas suara, tinta pemilu, segel, hologram, dan buku panduan.

Baca juga: Darwin Cyril Noerhadi Masuk Calon Bos OJK, Ini Profilnya

Proses pengadaan logistik tersebut dilaksanakan melalui e-Katalog Nasional yang dikembangkan oleh LKPP.

Berdasarkan data KPU, efisiensi atau penghematan anggaran yang diperoleh mencapai lebih dari 50 persen pada proses pengadaan tahun anggaran (TA) 2018. Nilai kontrak sekitar Rp 470 miliar dari total HPS lebih dari Rp 950 miliar.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Properti Syariah dan Keterjangkauan Perumahan

Properti Syariah dan Keterjangkauan Perumahan

Whats New
Kemendag Targetkan Total Transaksi Trade Expo Indonesia Ke-37 Capai 10 Miliar Dollar AS

Kemendag Targetkan Total Transaksi Trade Expo Indonesia Ke-37 Capai 10 Miliar Dollar AS

Whats New
6 Aplikasi Smartphone yang Wajib Dimiliki untuk Mempermudah Hidup

6 Aplikasi Smartphone yang Wajib Dimiliki untuk Mempermudah Hidup

BrandzView
Dirut PLN: Inovasi Kendaraan Listrik Bisa Jadi Sumber Energi Murah

Dirut PLN: Inovasi Kendaraan Listrik Bisa Jadi Sumber Energi Murah

Whats New
Kantor Pusat Bank Mandiri Kebakaran, Manajemen: Sudah Terkendali, Tidak Ganggu Operasional

Kantor Pusat Bank Mandiri Kebakaran, Manajemen: Sudah Terkendali, Tidak Ganggu Operasional

Whats New
Mengekor Wall Street, IHSG Awal Sesi Langsung Melaju 1 Persen

Mengekor Wall Street, IHSG Awal Sesi Langsung Melaju 1 Persen

Whats New
Phising Jadi Salah Satu Modus Penipuan, Bagaimana Cara Menghindarinya?

Phising Jadi Salah Satu Modus Penipuan, Bagaimana Cara Menghindarinya?

Whats New
Prosedur Membersihkan Karang Gigi Gratis Pakai BPJS Kesehatan

Prosedur Membersihkan Karang Gigi Gratis Pakai BPJS Kesehatan

Spend Smart
Kuota BBM Bersubsidi Menipis, Pertamina: Pengaturan Distribusi Harus Segera Dilakukan

Kuota BBM Bersubsidi Menipis, Pertamina: Pengaturan Distribusi Harus Segera Dilakukan

Whats New
ID Tech HQ: Markas Grab Regional di Indonesia untuk Inovasi Teknologi bagi UMKM dan Pedagang Pasar

ID Tech HQ: Markas Grab Regional di Indonesia untuk Inovasi Teknologi bagi UMKM dan Pedagang Pasar

BrandzView
Pencarian Meningkat di Google, Masyarakat Indonesia Mulai Berminat Beli Kendaraan Listrik

Pencarian Meningkat di Google, Masyarakat Indonesia Mulai Berminat Beli Kendaraan Listrik

Whats New
Mengejar Harga Rumah dengan Upah Minimum

Mengejar Harga Rumah dengan Upah Minimum

Spend Smart
Kemenko Perekonomian: PMN untuk BTN Masih Dievaluasi, Garuda dan Waskita Sudah Pasti

Kemenko Perekonomian: PMN untuk BTN Masih Dievaluasi, Garuda dan Waskita Sudah Pasti

Whats New
Erick Thohir: Transformasi Garuda Indonesia Menunjukkan Kinerja Positif

Erick Thohir: Transformasi Garuda Indonesia Menunjukkan Kinerja Positif

Whats New
Stabil, Berikut Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Stabil, Berikut Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.