Di Balik Pencabutan DMO Minyak Sawit demi Minyak Goreng Curah Murah, Petani Sawit Akan Merugi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mencabut kebijakan kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) dan penetapan harga (domestic price obligation/DPO) minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Kebijakan itu diambil sebagai langkah lanjutan dari pencabutan ketentuan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan dan pemberian subsidi minyak goreng curah.

"Pencabutannya ini (Permendag) kita lagi harmonisasi hari ini dan diundangkan hari ini," ujar Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, dalam gelaran Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (17/3/2022).

Baca juga: Profil Muhammad Lutfi, Mendag yang Dihujat Karena Kisruh Minyak Goreng

DMO DPO dicabut, pungutan CPO naik

Sebagai ganti dari pencabutan ketentuan DMO dan DPO, pemerintah menaikkan pungutan ekspor minyak kelapa sawit mentah dan produk turunannya, untuk menambah dana kelolaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang akan digunakan untuk subsidi minyak goreng curah.

Kenaikkan pungutan itu dilakukan dengan meningkatkan batas atas pungutan ekspor CPO daproduk turunannya, dari semula 1.000 dollar AS per ton menjadi 1.500 dollar AS per ton.

Baca juga: KPPU Ingin Bantu Periksa Mafia Penimbun Minyak Goreng, Minta Mendag Berbagi Data

Melalui ketentuan tersebut, batas atas pungutan ekspor dan bea keluar komoditas CPO naik, dari semula 375 dollar AS per ton menjadi 675 dollar AS ton.

"Pungutan ekspor dari BPDPKS yang tadinya flat akan dinaikkan secara linear. Setiap kenaikan 50 dollar AS dipajaki 20 dollar AS. Jadi kalau kita lihat harga hari ini, maka iuran BPDPKS dan biaya keluar akan naik dari 375 dollar AS hari ini menjadi 675 dollar AS," tutur Lutfi.

Baca juga: Kemendag akan Cabut Aturan DMO Minyak Sawit Mentah dan Naikkan Pungutan Ekspor