KOMPAS.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merevisi aturan mengenai rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 2022 atau DBHCHT 2022.
Revisi tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.07/2022 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2022.
Nomenklatur resmi regulasi tersebut adalah Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.
Baca juga: Apa Itu Bea Masuk Antidumping?
Aturan baru ini mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada aturan baru.
Lampiran tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK Nomor 25/PMK.07/2022. Sementara itu, ketentuan lainnya tetap mengacu pada aturan sebelumnya.
Artinya, secara keseluruhan besaran DBHCHT adalah tetap sebesar Rp 3,87 triliun, atau tepatnya Rp 3.870.600.000.000.
Baca juga: Rumus Menghitung PPN, Pahami Cara Hitung Pajak Masukan dan Keluaran
Adapun yang berubah dari besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah mengenai rincian alokasi untuk masing-masing daerah sebagaimana tertuang dalam Lampiran terbaru.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.