Dorong Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Gelontorkan Dana Rp 431,5 Triliun, Ini Perinciannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran bantuan sosial sebesar Rp 431,5 triliun untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dana bansos ini untuk menahan dampak terutama dari kenaikan harga pangan akibat terjadinya perang Ukraina.

Menurutnya, permintaan konsumsi dan investasi menjadi faktor pendorong pemulihan ekonomi. Oleh karenanya, pemerintah menggulirkan berbagai program perlindungan sosial senilai Rp 431,6 triliun untuk pertahankan daya beli masyarakat miskin.

Baca juga: Gaji ke-13 ASN Cair Juni, Tidak Bareng THR, Sri Mulyani: untuk Bantu Aparatur Jelang Tahun Ajaran Baru Sekolah

"Berbagai program ini dilakukan pemerintah untuk bisa melindungi masyarakat terutama dari sisi tekanan akibat gejolak global dan juga akibat pandemi. Ini adalah merupakan shock absorber atau bantalan sosial yang menggunakan APBN secara langsung untuk melindungi masyarakat yang rentan karena tekanan masih terus terjadi akibat harga pangan," ujarnya saat konferensi pers THR dan Gaji Ke-13, Sabtu (16/4/2022).

Baca juga: Utang RI Tembus Rp 7.000 Triliun, Apa Siasat Sri Mulyani agar Tak Bangkrut seperti Sri Lanka?

Lantas, dengan dana Rp 431,6 triliun digunakan untuk program apa saja?

1. Penyaluran PKH dan kartu sembako

Selama ini pemerintah telah melakukan penyaluran bansos PKH untuk 10 juta KPM sebanyak Rp 18,7 triliun, sedangkan bansos melalui kartu sembako sebesar Rp 45,1 triliun dibagikan untuk 18,8 juta KPM.

2. Subsidi energi dan non-energi

Selain itu, pemerintah memberikan subsidi energi dan non-energi kepada rumah tangga miskin dan rentan, UMKM, petani, dan transportasi umum sebesar Rp 194,3 triliun.

3. Bantuan iuran JKN

Pemerintah juga membantu masyarakat yang paling tidak mampu melalui program bantuan iuran jaminan kesehatan nasional untuk 96,8 juta peserta dengan anggaran total Rp 46,5 triliun.

4. Program kartu prakerja

Hingga tahun ini pemerintah juga masih mengadakan program kartu pra kerja bagi masyarakat yang terdampak pandemi sebanyak 2,9 juta peserta dengan anggaran dari APBN sebesar Rp 11 triliun.