Ombudsman Periksa Kemendag Hingga Kemenkeu terkait Penyediaan dan Stabilisasi Harga Minyak Goreng

Kompas.com - 10/05/2022, 19:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI melakukan pemeriksaan mengenai penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng terhadap 4 kementerian dan lembaga.

Adapun 4 kementerian kementerian dan lembaga yang diperiksa secara maraton diantaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dan Kementerian Keuangan.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengatakan, pemeriksaan ini dilakukan lantaran melihat polemik mengenai ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng yang telah bergulir sejak awal tahun dan hingga saat ini masih banyak terjadi permasalahan.

Baca juga: Minyak Goreng, Bensin, hingga Tiket Pesawat Jadi Biang Kerok Inflasi Capai Level Tertinggi Sejak Januari 2017

“Saat ini masih terjadi kelangkaan pada minyak goreng curah yang diperuntukkan bagi masyarakat, usaha mikro dan kecil,” ujar Yeka dalam siaran resminya, Selasa (10/5/2022).

Yeka memaparkan, terhadap Kemenperin, Ombudsman pada intinya melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan terkait konsep dan tata laksana penyediaan minyak goreng curah dan sistem pengawasannya.

"Kemudian terhadap Kemendag, pemeriksaan pada intinya untuk memperoleh keterangan terkait langkah-langkah yang dilakukan Kemendag, kendala yang dihadapi dalam menjamin ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng melalui DPO dan DMO, serta pola pengawasan yang dilakukan," paparnya.

Ombudsman RI juga meminta keterangan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) terkait prosedur pembiayaan penyediaan minyak goreng serta tahapan yang sudah dilakukan dan kendala yang dihadapi.

Baca juga: Dilema Jokowi: Pilih Harga Minyak Goreng Turun atau Devisa Hilang?

Kemudian terhadap Kemenkeu, Ombudsman RI meminta keterangan terkait penerimaan pajak dari sektor sawit serta skema pemberian subsidi bagi produsen minyak goreng.

Selain itu Ombudsman juga memeriksa mengenai batasan kemampuan keuangan negara dalam mendukung ketersediaan minyak goreng.

“Hasil pemeriksaan akan menjadi salah satu materi Ombudsman RI dalam memberikan tindakan korektif dalam rangka perbaikan pada penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng,” pungkas Yeka.

Baca juga: Momen Plin-plan Pemerintah Saat Keluarkan Larangan Ekspor Minyak Goreng...

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.