4 Kementerian Punya Anggaran Jumbo, Sri Mulyani Ungkap Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada beberapa kementerian yang memiliki anggaran jumbo setiap tahunnya. Kementerian tersebut adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Bendahara negara ini menuturkan, besarnya anggaran di empat kementerian itu didasari oleh beberapa program prioritas Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045.

Untuk menjadi negara maju, Indonesia perlu memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan memenuhi kebutuhan dasarnya, yakni kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan infrastruktur dasar.

Baca juga: Penataan Stasiun Pondok Ranji Rampung, Menhub: Dulu Kumuh, Sekarang Lebih Baik

Undang-Undang mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja negara, sementara anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara.

"Maka Bapak/Ibu akan melihat belanjanya Menteri PUPR masih tinggi, Menteri Perhubungan tinggi. Kesehatan, pendidikan walau sebagian sudah ditransfer ke daerah, mereka masih termasuk belanjanya yang tertinggi. Itu karena kita memang menekankan pada SDM termasuk pengadaan infrastruktur dasar," kata Sri Mulyani di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Wanita yang karib disapa Ani ini menuturkan, sektor kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan kualitas infrastruktur dasar sangat mempengaruhi kualitas SDM. Buktinya, tidak ada negara atau daerah maju yang memiliki kualitas infrastruktur buruk.

Menurut Sri Mulyani, negara maju pasti memiliki sarana mandi, cuci, kakus (MCK) yang baik sehingga tidak kekurangan air bersih. Dengan begitu, warganya pun tidak mudah terkena diare atau penyakit pencernaan lainnya

Baca juga: Bos Garuda Indonesia Sebut Lebih dari 50 Persen Kreditur Dukung PKPU

Sayangnya kata Ani, infrastruktur dasar ini kerap dilupakan oleh pemerintah daerah (Pemda). Pembangunan infrastruktur hanya berputar di proyek yang besar-besar, seperti jalan tol dan bandara.

"Kalau Bapak/Ibu (kepala daerah) kan inginnya yang keren, jalan tol, airport, tapi air bersih MCK itu adalah sangat vital untuk anak kita menjadi generasi yang sehat dan kuat. Dan ini perlu dijaga dari sisi belanja pemerintah untuk mendukung infrastruktur yang dasar tadi," ucap Ani.

Lebih lanjut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut, pemerintah daerah adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Sepertiga dana dalam APBN untuk program peningkatan kualitas SDM ada di APBD.

Wujud dananya masuk dalam bantuan biaya operasional sekolah (BOS), biaya operasional kesehatan (BOK) Puskesmas, Dana Desa, dan Dana Alokasi Umum (DAU).

"Makanya sebagai pimpinan di daerah, fokus Bapak/Ibu adalah kualitas SDM. Makanya alokasi anggaran dan kualitas pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, menjadi penting," tutur Ani.

Baca juga: Tertinggi dalam 2 Tahun, Pendapatan Non Covid-19 Bundamedik Capai Rp 375 Miliar

Arah kebijakan tahun 2023

Selain itu, Sri Mulyani menjelaskan arah kebijakan pemerintah tahun 2023 tetap tertuju pada perbaikan kualitas SDM. Komponennya yaitu revitalisasi industri, mengurangi pengangguran, mempercepat penyediaan air bersih, dan pengembangan IKN.

Tujuannya kata Ani, mendorong pemulihan ekonomi, tercapainya kesempatan kerja, menurunkan kemiskinan dan kesenjangan rasio gini, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), NTP, dan NTN.

"Arah kebijakan kita adalah mengurangi kemiskinan, SDM. Sekali lagi SDM akan disebut. Itu yang ada di prioritas 2023 yang Bapak/Ibu akan memiliki peranan sangat penting untuk bisa mencapai dan jalankan arah kebijakan itu," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Deretan 6 Menteri Perdagangan era Jokowi dan Kontroversinya