Bank Dunia Proyeksi Ekonomi Indonesia 2022 Tumbuh 5,1 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia (World Bank) memproyeksi ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mampu tumbuh 5,1 persen dan meningkat menjadi 5,3 persen pada tahun 2023.

Pertumbuhan ekonomi itu terjadi diasumsikan oleh beberapa hal, yakni pelepasan permintaan yang tertahan (pent-up demand), kepercayaan konsumsi yang meningkat, dan nilai tukar perdagangan yang lebih baik.

Sementara, inflasi diproyeksi meningkat menjadi 3,6 persen (yoy) seiring dengan peningkatan permintaan dalam negeri dan harga-harga komoditas yang lebih tinggi.

Baca juga: Jinakkan Inflasi, The Fed Menaikkan Suku Bunga 0,75 Persen pada Juni 2022

"Pada skenario baseline, pertumbuhan PDB yang diproyeksi sebesar 5,1 persen pada tahun 2022, meningkat menjadi 5,3 persen pada tahun 2023," tulis Bank Dunia dalam laporan terbarunya Financial Deepening for Stronger Growth and Sustainable Recovery, Rabu (22/6/2022).

Kendati demikian, prospek itu bisa menurun menjadi hanya 4,6 persen pada tahun 2022 dan 4,7 persen pada tahun 2023 akibat tekanan dari lingkungan ekonomi global. Tekanan itu membuat tingkat inflasi di Indonesia meningkat lebih tinggi yang memaksa realokasi fiskal ke belanja subsidi.

"Dapat memicu skenario penurunan dengan tekanan inflasi yang lebih tinggi yang memaksa realokasi fiskal ke subsidi yang tidak ditargetkan, penurunan permintaan untuk ekspor komoditas, dan pembiayaan eksternal yang ketat yang berdampak pada biaya pinjaman dan keinginan investasi sektor swasta," sebut laporan.

Selain pandemi, tekanan global dipengaruhi oleh konflik Rusia dengan Ukraina. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan melambat dari 5,7 persen pada tahun 2021 menjadi 2,9 persen pada tahun 2022.

Sebagai akibat dari perang Rusia-Ukraina, harga sebagian besar komoditas global akan jauh lebih tinggi di tahun 2022. Harga-harga ini juga diperkirakan mencapai puncaknya pada tahun 2022 dan diproyeksi tetap tinggi dalam jangka menengah.

"Hal ini meningkatkan kekhawatiran atas kerawanan ketahanan pangan dan kemiskinan, serta meningkatnya inflasi. Ini dapat menyebabkan kondisi keuangan yang lebih ketat, yang memperbesar kerentanan sektor keuangan," sebut laporan.

Sementara itu, defisit fiskal diproyeksi menyempit menjadi 3 persen dari PDB pada tahun 2023, sejalan dengan komitmen pemerintah.

Baca juga: Ekonomi 60 Negara Diprediksi Ambruk, Bagaimana dengan Indonesia?

Laporan mengungkapkan, penyesuaian fiskal sekitar 1,6 persen dari PDB akan diperlukan untuk mencapai target defisit pemerintah tersebut. Hal ini diharapkan dapat dicapai melalui penyesuaian yang seimbang dari pengurangan belanja dan reformasi kebijakan untuk meningkatkan penerimaan.

Penerimaan negara sendiri diproyeksi tinggi karena reformasi pajak dan harga-harga komoditas yang lebih kuat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan diproyeksi dapat meningkatkan penerimaan rata-rata 0,9 persen dari PDB selama 2022-2025.

Sedangkan, belanja pemerintah diproyeksi menurun secara bertahap dengan dihapusnya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan anggaran pandemi Covid-19.

"Namun belanja untuk subsidi bahan bakar dan listrik diperkirakan akan meningkat secara sementara pada tahun 2022, karena pemerintah menerapkan transmisi kenaikan harga passthrough secara sebagian dari harga energi global yang lebih tinggi ke harga eceran," ungkap laporan.

Baca juga: Peta Jalan Inovasi Ekonomi Nasional