Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Gatot Rahardjo
Pengamat Penerbangan

Pengamat penerbangan dan Analis independen bisnis penerbangan nasional

Segera Evaluasi Penerbangan Nasional

Kompas.com - 30/06/2022, 10:20 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MASYARAKAT menjerit akibat tingginya harga tiket pesawat, seperti disampaikan oleh Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno.

Namun di sisi lain, Presiden Direktur Lion Air Group Capt. Daniel Putut Kuncoro Adi, menyatakan dalam kondisi ini maskapai masih tidak bisa untung.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI pada 28 Juni lalu, Daniel menyatakan kurs dollar AS yang tinggi menyebabkan biaya perawatan dan harga avtur melonjak tinggi.

Baca juga: Sulit Dapat Untung, Lion Air Minta Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Dinaikkan

Juga ada inefisiensi layanan di bandara dan navigasi yang memengaruhi operasional penerbangan sehingga waktu tempuh pada rute-rute tertentu menjadi lebih lama dan memerlukan bahan bakar lebih banyak.

Padahal bahan bakar avtur ini mempunyai porsi sekitar 35 persen dari biaya operasional penerbangan.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Bukankah seharusnya jika harga tinggi maka produsen akan mendapatkan untung?

Perlukah evaluasi total terhadap penerbangan nasional untuk mengetahui akar masalah dan memperbaikinya?

Penerbangan sarat dengan aturan dan kebijakan pemerintah, baik yang dibuat sendiri maupun adopsi dari aturan internasional.

Mulai dari keselamatan, keamanan, bisnis hingga sumber daya manusia semua diatur pemerintah.

Pengaturan bisnis, misalnya, pada tarif, flight approval, rute, slot dan frekuensi penerbangan.

Jadi bola panasnya sekarang ada di pemerintah. Pemerintah tidak lagi bisa memakai paradigma lama yang menganggap penerbangan hanya untuk masyarakat kelas menengah ke atas.

Karena saat ini penerbangan merupakan kebutuhan vital bagi seluruh masyarakat, mengingat penduduk Indonesia tersebar di ribuan pulau yang efektif dihubungkan dengan penerbangan.

Pemerintah juga harus selalu tanggap dan terus melakukan inovasi terkait aturan penerbangan.

Menurut Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), penerbangan sangat rentan terpengaruh krisis yang terjadi, baik di internasional maupun nasional atau istilahnya perennial crisis.

Jika terjadi krisis terkait ekonomi, politik, perang, penyakit dan sebagainya, akan berdampak krisis pula pada penerbangan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Perlu ke Dukcapil, Ini Cara Cetak Kartu Keluarga secara Online

Tak Perlu ke Dukcapil, Ini Cara Cetak Kartu Keluarga secara Online

Earn Smart
Laba Bank Tumbuh Terbatas, Pengamat: Pengaruh Kondisi Ekonomi Secara Umum

Laba Bank Tumbuh Terbatas, Pengamat: Pengaruh Kondisi Ekonomi Secara Umum

Whats New
Jumlah Kunjungan Warga RI ke Singapura Meningkat Gara-gara Konser Taylor Swift

Jumlah Kunjungan Warga RI ke Singapura Meningkat Gara-gara Konser Taylor Swift

Whats New
Pasca Halving Bitcoin, Apa yang Harus Dicermati Investor?

Pasca Halving Bitcoin, Apa yang Harus Dicermati Investor?

Earn Smart
KJRI Cape Town Gelar 'Business Matching' Pengusaha RI dan Afrika Selatan

KJRI Cape Town Gelar "Business Matching" Pengusaha RI dan Afrika Selatan

Whats New
Baru 4 Bulan, Sudah 11 Bank Perekonomian Rakyat yang Tumbang

Baru 4 Bulan, Sudah 11 Bank Perekonomian Rakyat yang Tumbang

Whats New
Maskapai Akui Tak Terdampak Pengurangan Bandara Internasional

Maskapai Akui Tak Terdampak Pengurangan Bandara Internasional

Whats New
Bank BTPN Raup Laba Bersih Rp 544 Miliar per Maret 2024

Bank BTPN Raup Laba Bersih Rp 544 Miliar per Maret 2024

Whats New
Melalui Aplikasi Livin' Merchant, Bank Mandiri Perluas Jangkauan Nasabah UMKM

Melalui Aplikasi Livin' Merchant, Bank Mandiri Perluas Jangkauan Nasabah UMKM

Whats New
Hari Tuna Sedunia, KKP Perluas Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, KKP Perluas Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Whats New
Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Indonesia Siap Tingkatkan Kolaborasi dan Partisipasi Aktif dalam Tatanan Dunia

Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Indonesia Siap Tingkatkan Kolaborasi dan Partisipasi Aktif dalam Tatanan Dunia

Whats New
Pasarkan Produk Pangan dan Furnitur, Kemenperin Gandeng Pengusaha Ritel

Pasarkan Produk Pangan dan Furnitur, Kemenperin Gandeng Pengusaha Ritel

Whats New
Punya Manfaat Ganda, Ini Cara Unit Link Menunjang Masa Depan Gen Z

Punya Manfaat Ganda, Ini Cara Unit Link Menunjang Masa Depan Gen Z

BrandzView
Asosiasi Dukung Pemerintah Cegah Penyalahgunaan Narkoba pada Rokok Elektrik

Asosiasi Dukung Pemerintah Cegah Penyalahgunaan Narkoba pada Rokok Elektrik

Whats New
Impor Bahan Baku Pelumas Tak Lagi Butuh Pertek dari Kemenperin

Impor Bahan Baku Pelumas Tak Lagi Butuh Pertek dari Kemenperin

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com