Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Gatot Rahardjo
Pengamat Penerbangan

Pengamat penerbangan dan Analis independen bisnis penerbangan nasional

Duduk Perkara Sengketa Bandara Halim Perdanakusuma

Kompas.com - 28/07/2022, 14:57 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BEBERAPA hari ini Bandara Halim Perdanakusuma yang berada di Jakarta Timur ramai diperbincangkan. Hal ini tak lepas dari sengketa pengelolaan bandara tersebut antara PT. Angkasa Pura (AP) II yang merupakan BUMN dan PT. Angkasa Transportindo Selaras (ATS) yang merupakan perusahaan swasta.

AP II berdalih bahwa selama ini mereka yang telah mengoperasikannya dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perhubungan sebagai regulator penerbangan nasional.

Sedangkan PT. ATS berdalih bahwa pihaknya telah melakukan kerja sama perjanjian dengan TNI Angkatan Udara sebagai pemilik Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma untuk mengelola sebagian areal Lanud seluas 21 hektar, termasuk Bandara Halim Perdanakusuma yang ada di areal tersebut.

Lalu bagaimana duduk perkara sebenarnya dari sengketa tersebut dan bagaimana sejarah pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma?

Lapangan Terbang Tjililitan

Merujuk dari buku “Sejarah Bandar Udara Di Indonesia Dari Masa Ke Masa” yang diterbitkan Kementerian Perhubungan RI tahun 2014, Bandara Halim Perdanakusuma awalnya adalah Lapangan Terbang Tjililitan yang mulai dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1920 dan mulai dioperasikan tahun 1924.

Pemerintah Hindia Belanda waktu itu memandang untuk menambah kekuatan pertahanan di Batavia yang merupakan kota pusat pemerintahan pemerintah kolonial tersebut.

Kekuatan pertahanan udara saat itu menjadi tren setelah pesawat udara berhasil dikembangkan menjadi salah satu kekuatan militer di samping kekuatan militer darat dan laut.

Setelah cari sana-sini, akhirnya dipilih sebuah kawasan di daerah Tjililitan yang saat itu masuk dalam daerah Meester Cornelis atau Jatinegara saat ini.

Daerah tersebut dipilih karena kondisi geografisnya yang sangat landai dan strategis serta dilintasi anak sungai Ciliwung.

Pembebasan lahannya juga relatif mudah karena milik pribadi pengusaha Belanda bernama Pieter Van del Velde.

Setelah terwujud, pihak yang menggunakan lapangan terbang tersebut pertama kali adalah penerbangan sipil, yaitu maskapai KNILM milik pemerintah Hindia Belanda.

Lapangan terbang Tjililitan pernah mencetak beberapa rekor penerbangan terjauh pertama, yang dicatat dalam sejarah penerbangan global.

Rekor tersebut atas nama maskapai KLM dari Belanda yang melakukan penerbangan lintas benua sejauh 14.500 km dari kota Amsterdam Belanda hingga ke Lapter Tjililitan, dengan singgah di beberapa tempat, pada tahun 1929.

Penerbangan dilakukan dengan menggunakan pesawat Fokker F.VII berisi empat orang dan memakan waktu penerbangan 10 hari.

Waktu tempuh ini kemudian diperbaiki, juga oleh KLM dengan menggunakan pesawat yang lebih besar, yaitu Douglas DC-2 berpenumpang 14 orang pada tahun 1935.

Penerbangan ini menempuh waktu 5,5 hari. Bandingkan jika perjalanan tersebut dilakukan dengan kapal penumpang, akan memakan waktu 1,5 sampai 2 bulan.

Bandara enclave sipil

Seiring berjalannya waktu dan memanasnya situasi politik global, lapangan terbang ini dipakai oleh militer baik oleh pemerintah Hindia Belanda maupun Pemerintah Jepang yang kemudian menguasainya.

Pada perang kemerdekaan, lapangan terbang ini kembali dikuasai Belanda. Kemudian setelah diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar tahun 1949, lapangan terbang diserahkan kepada Pemerintah Indonesia sebagai bentuk pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia.

Serah terima dilakukan oleh Militaire Luchvaart (ML) Belanda kepada Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI).

Pada 17 Agustus 1952, melalui Surat Keputusan KSAU nomor 76/48/PEN-2/52, pangkalan Udara Tjililitan diganti nama menjadi Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma dan menjadi keluar masuknya penerbangan tamu-tamu negara serta home base Skadron Udara 17 VVIP/ VIP.

Lanud Halim Perdanakusuma kembali melayani penerbangan sipil pada 10 Januari 1974, saat Presiden Soeharto meresmikan pembukaan Pelabuhan Udara Internasional Halim Perdanakusuma atau Jakarta International Airport Halim Perdanakusuma.

Sesuai namanya, pelabuhan udara atau bandara ini hanya melayani penerbangan sipil internasional.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com