Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Heryadi Silvianto
Dosen FIKOM UMN

Pengajar di FIKOM Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dan praktisi kehumasan.

Aplikasi dan Medsos Pemerintah Bejibun, tapi Tidak Optimal

Kompas.com - 18/08/2022, 06:56 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengatakan saat ini pemerintah punya lebih dari 400.000 aplikasi. Bahkan setiap kementerian/lembaga memiliki 24.000 aplikasi, namun ironisnya aplikasi-aplikasi itu tidak beroperasi secara multifungsi sehingga tidak efisien dan membuat boros anggaran negara.

Merespons situasi tersebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah menyiapkan pengembangan aplikasi super (super apps) untuk mengintegrasikan lebih dari 24.000 aplikasi milik kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah.

Bukan pekerjaan mudah dan murah, namun sebagai sebuah inisiatif tentu patut diapresiasi.

Baca juga: Sri Mulyani Keluhkan 24.000 Aplikasi Pemerintah Bikin Boros Anggaran, Menkominfo: Akan Ditutup

Lepas setahun lalu, Lembaga swadaya masyarakat Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan penggunaan anggaran pemerintah pusat untuk influencer atau pemengaruh sebesar Rp 90,45 miliar untuk sosialisasi kebijakan sepanjang tahun 2014 sampai 2019.

Angka-angka di atas hanyalah dampak dari “gunung es” dan ‘kegandrungan’ lembaga pemerintah dalam merespons perubahan yang terjadi.

Persoalan ini timbul karena sejak awal tidak dibangun satu model atau desain yang lebih terstruktur serta komprehensif terhadap penerapan inovasi maupun komunikasi dalam lembaga pemerintah.

Gov-Apps

Saat ini kita melihat bahwa banyak institusi pemerintah membangun komunikasi publik dengan menggunakan media sosial dan aplikasi (gov-apps).

Dengan niat awal berikhtiar melakukan pelayanan secara efektif berbasis aplikasi dan membagi informasi melalui beragam postingan yang diunggah di media sosial. Berkelindan satu sama lain, menjadi sejumlah fitur yang dimiliki lembaga pemerintah.

Secara umum ada dua jenis aplikasi yang sedang dikembangkan oleh lembaga pemerintah, yaitu aplikasi yang berfokus pada institusi untuk membantu pegawai pemerintah melakukan pekerjaan mereka secara lebih efisien dan efektif dengan memberi titik sentral dalam berkomunikasi dan berkolaborasi.

Sedangkan di sisi lain, Pemerintah juga mengembangkan aplikasi yang berfokus pada warga untuk dapat memperoleh informasi real time, layanan publik dan meningkatkan keterlibatan.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+